Andai Pariwisata Tak Merasuki, Siapa Yang Peduli Sampah Plastik di Nusa Penida?

Andai pariwisata tidak berkembang di Nusa Penida, saya yakin tidak akan ada yang peduli dengan sampah plastik. Sampah-sampah itu pasti berserakan baik di tegalan, sungai kering, tambak-tambak, di pinggir jalan raya, pantai maupun di lautan. Syukurnya, pariwisata cepat merasuki pulau ini. Edukasi dan kesadaran tentang sampah plastik dari warga Nusa Penida mulai sedikit menggeliat. Pasalnya, isu lingkungan (sampah plastik) berdampak langsung dengan citra daerah destinasi.

Karena itu, belakangan mulai muncul (komunitas) gerakan-gerakan peduli sampah plastik. Gerakan ini masih bersifat sporadis, dilakukan oleh segelintir praktisi pariwisata, kalangan milenial. Jumlahnya pun tidak begitu banyak.

Dari akun-akun pribadi maupun grup tentang Nusa Penida yang saya ikuti, isu sampah plastik kurang menyedot perhatian orang banyak. Boleh dikatakan, hampir tidak mendapat respon serius dari masyarakat Nusa Penida. Coba kalau menyangkut isu tentang minimnya infrastruktur, maka respon netizen mendadak sengit. Seluruh pelosok-pelosok sosmed (ketog semprong) mengeluarkan diri untuk unjuk komentar. Komentar-komentarnya pun sangat bervariatif. Ada yang serius memberi solusi, ada yang sekadar nyeleneh, ngumpat-ngumpat (memaki-maki), provokatif, hingga membully pemda.

Jika kita buka kembali halaman-halaman akun pribadi (atau grup Nusa Penida), maka lebih banyak kita jumpai tentang keluhan air, listrik, dan kondisi jalan. Kedua, tentang sopir yang ugal-ugalan, kemacetan, situasi keramaian wisatawan. Sisanya, tentang status “ngetrip”, promo akomodasi, ribut soal retribusi, dan belakangan kontroversi soal rencana pemda Klungkung dalam penataan sertifikat tanah pinggir pantai di Nusa Penida.

Sementara itu, halaman-halaman tentang peduli sampah plastik kurang mendapat respon dari masyarakat. Kalau toh ada yang mengunggah status bersih-bersih sampah plastik, biasanya sepi komentar. Jarang para netizen mau keluar dari sarang persembunyiannya. Mereka lebih nyaman memilih diam. Yaa, mungkin karena diam adalah emas (Aah, bercanda kali).

Di samping sering “dikacangin”, unggahan bersih-bersih sampah plastik tak jarang dianggap sebagai pencintraan. Mungkin dari beberapa komunitas itu, memang ada yang sekadar pencintraan (kali, ya). Akan tetapi, menurut saya pencintraan atau murni, mereka telah nyata berbuat. Merekalah yang pantas kita jadikan teladan atau inspirasi untuk berbuat nyata. Atau setidaknya, para peduli lingkungan ini akan dapat menginspirasi lahirnya komunitas-komunitas sosial lingkungan yang baru.

Untuk saat ini, komunitas-komunitas pencinta lingkungan masih stagnan. Masih dihuni oleh segelintir anak milenial. Sisanya, lebih memilih apatis sama seperti masyarakat umum (old). Mereka pura-pura tidak peduli dan benar-benar tidak peduli.

Bagi masyarakat Nusa Penida, peduli (bermusuhan) dengan sampah plastik merupakan budaya baru. Budaya yang sulit dilakukan, karena mereka telanjur bersahabat dengan plastik puluhan tahun. Mereka memanfaatkan plastik dalam berbagai keperluan sehari-hari, termasuk dalam ritual adat dan keagamaan. Pemanfaatannya cukup masif. Akan tetapi, limbahnya (sampah) dibuang begitu saja.

Sampah plastik menciptakan masalah baru. Namun, belum menimbulkan gagasan, kesadaran, dan solusi kreatif dari kalangan masyarakat. Di Nusa Penida misalnya, belum ada budaya memilah-milah sampah, proses daur ulang apalagi solusi baru lainnya. Penanganan sampah plastik masih konvensional yakni dibakar di lahan yang kosong. Bagi petani, biasanya sampah plastik dibakar bersama sampah organik lainnya di ladang kosong, ketika musim kemarau. Di samping mengurangi, pembakaran sampah plastik sekaligus dimanfaatkan sebagai pupuk.

TOSS, No List, dan Nyawa Pariwisata

Hingga sekarang, cara-cara konvensional ini masih diterapkan oleh masyarakat di Nusa Penida. Padahal, pemda Klungkung sudah merintis pengolahan sampah dengan sistem TOSS (Tempat Olah Sampah Sementara) pada penghujung tahun 2017. Program kerjasama dengan  Sekolah Tinggi Teknik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (STT-PLN) Jakarta dan Indonesia Power ini dipercaya menjadi solusi modern dalam menangani sampah, terutama sampah plastik. Karena sistem TOSS dapat mengolah sampah (kecuali besi dan kaca) secara langsung menjadi briket dan pelet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan energi listrik.

Sistem TOSS mengolah sampah secara langsung melalui proses peuyeumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi dengan menggunakan bio activator. Mekanisme pengolahan TOSS ini dapat menghilangkan bau sampah dalam waktu tiga hari dan dapat mengurangi volume sampah dalam waktu 10 hari. Selanjutnya, hasil olahan (briket dan pelet) nantinya dijual sebagai bahan bakar/pembangkit listrik ke pihak Indonesia Power. (bali.tribunnews.com).

Rencananya, pemda Klungkung akan menerapkan konsep TOSS ini di setiap desa/kelurahan. Namun, hingga saat ini program TOSS masih berkutat di tempat terbatas di TPA Sente dan Lepang, di Klungkung daratan. Belum terdengar kabar melebar ke Pulau Nusa Penida. Padahal, sebagai daerah yang melejit pariwisatanya, Nusa Penida sangat membutuhkan terobosan sistem TOSS ini, sebagai solusi alternatif atas keberadaan sampah plastik yang sangat sensitif dengan daerah pariwisata.

Saya pikir, pemda Klungkung pasti menyadari bahwa isu lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap citra daerah pariwisata, karena akan berimbas langsung pada jumlah kunjungan wisatawan. Lebih parah lagi, isu lingkungan bisa menjadi sandungan suatu daerah wisata tidak layak untuk dikunjungi. Situasi inilah yang melanda pariwisata Bali sekarang.

Baru-baru ini media ternama asal Amerika Serikat, Fodor’s Travel, merilis daftar destinasi yang tak layak dikunjungi pada 2020. Dari daftar Fodor’s No List 2020 itu, Bali masuk dalam 13 destinasi yang dipertimbangkan untuk tidak dikunjungi. Salah satu pertimbangannya ialah soal isu sampah. Bali dinyatakan sebagai kawasan darurat sampah lantaran banyaknya sampah plastik di perairan dan pantai. Dikutip dari Fodor’s Travel, Badan Lingkungan Hidup di Bali mencatat bahwa pulau Bali menghasilkan 3.800 ton sampah setiap hari, dengan hanya 60 persen berakhir di tempat pembuangan sampah (travel.kompas.com).

Apa pun kepentingan Fodor’s Travel, kita harus menanggapi positif, sebagai catatan introspeksi diri. Catatan untuk bebas dari kasus sampah yang melilit Bali. Karena faktanya, persoalan sampah plastik di Bali, khususnya Nusa Penida, memang belum ada solusinya.

Sampah plastik tidak cukup hanya diselesaikan dengan regulasi-regulasi formal seperti pergub, perda atau “per-per” lainnya. Apalagi “per-per” yang lahir hanya bersifat himbauan,  tidak ada sikap tegas dari pemerintah. Padahal, ketegasan, konsistensi, dan kontinyuitas dari pemerintah dibutuhkan sebelum Bali benar-benar ditimbun oleh sampah plastik.

Selain itu, regulasi-regulasi formal tersebut dianjurkan tidak berdiri sendiri. Optimalisasi pelaksanaan harus menggandeng desa pekraman, sebab masyarakat Bali masih dominan bermental desa pekraman. Regulasi-regulasi formal (dinas) biasanya berjarak dengan krama Bali, terutama yang tua-tua. Masyarakat Bali cenderung lebih percaya dan tunduk dengan awig-awig desa pekraman. Sanksi-sanksi desa pekraman dirasakan lebih mengikat dan “meranen” bagi masyarakat Bali.

---

BACA ESAI DAN OPINI TENTANG NUSA PENIDA

• Pariwisata Nusa Penida, Menggeser Perspektif Ternak Kaki Empat Menjadi Roda Empat
• Menyoal Attitude Wisatawan di Nusa Penida: Dari Drama Komplain, Abai, Bengkung, Hingga Isu Moratorium
• Legenda Pasih Uug (Broken Beach), Alarm Leluhur yang Tak Pernah Tidur
• Pariwisata Nusa Penida: Antara Broken Beach dan “Broken-Broken” Lainnya
• Ekspansi Pariwisata Atas “Rompok-Rompok” (Ruang Agraris) di Nusa Penida
• Imbas Pariwisata, Nusa Penida Mendadak “Kebule-Bulenan”

---

Karena itu, ada baiknya pemerintah merangkul desa pekraman di Nusa Penida dalam memerangi sampah plastik. Regulasi penanggulangan sampak plastik produk pemerintah dipresentasikan dan disinkronkan ke desa pekraman. Kemudian, dampingi desa pekraman menerjemahkannya ke dalam awig-awig. Misalnya, desa pekraman membuat awig-awig pembatasan (tidak boleh) secara bertahap tentang penggunaan plastik sehari-hari di rumah maupun dalam ritual upacara adat dan keagamaan di wilayah desa pekraman.

Untuk memotivasi desa pekraman konsisten dalam memerangi sampah plastik, pemerintah juga dapat membuat lomba-lomba desa pekraman bebas sampah plastik. Lomba ini dilaksanakan secara kontinyu untuk menstimulus krama dalam memerangi sampah plastik. Di samping itu, pemerintah juga bisa merancang penghargaan desa pekraman dan tokoh lingkungan krama peduli sampah plastik. Siapa tahu dari gagasan ini, masyarakat termotivasi untuk menjadi semakin peduli dengan sampah plastik (palemahan) secara mandiri.

Namun demikian, pemerintah tetap harus aktif mendorong program peduli sampah plastik dengan menjadi teladan, fasilitator, dan mediator bagi krama desa pekraman—sehingga pelan tapi pasti masyarakat terus teredukasi. Harapannya ke depan, akan tumbuh kesadaran krama tentang lingkungan (peduli sampah plastik), yang menjadi tabungan untuk memperpanjang nyawa pariwisata di Nusa Penida.[T]