JOKOWI (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) adalah sepasang tokoh yang (tiba-tiba) memenuhi ruang pembicaraan di seantero negeri. Mereka jadi obrolan tak habis di media sosial, jadi berita tak putus-putus di media massa mainstream, jadi obrolan di media warung kopi, jadi lakon atau sekadar bahan guyonan dalam seni modern dan tradisional.
Itu dulu. Tahun 2012. Nama keduanya mencuat ke permukaan ketika Pemilukada DKI 2012. Sepasang nama itu punya sejarah yang berbeda, asal yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, partai politik yang berbeda, dan karakter personal yang berbeda.
Ketika itu Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo untuk yang kedua kalinya. Kemudian, Megawati (Ketua Umum PDI-P) akhirnya memberikan mandat kepadanya untuk maju di perhelatan Pemilu paling urgent seantero Indonesia. Yakni Pilkada DKI Jakarta.
Ahok kala itu adalah politisi aktif, lalu dipanggil Prabowo Subianto (Ketua Gerindra) memberikan mandat kepada Ahok untuk naik menemani Jokowi. PDIP dan Gerindra berkoalisi, menjadi gabungan dua karakter yang kuat dan akhirnya menembus posisi tertingi di DKI.
Politik mempertemukan mereka. Politik juga “memisahkan” mereka. Dalam beberapa kurun waktu tertentu akhirnya Megawati kembali memanggil Jokowi untuk menjadi calon Presiden. Saat itu Jokowi tampaknya sedang hangat-hangatnya membangun Jakarta bersama Ahok. Jokowi maju menandingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.
Jokowi menang. Ia dinobatkan sebagai pemimpin Indonesia yang berasal dari kaum rakyat di luar lingkaran pemimpin elit-elit politik Indonesia yang sebelumnya terkesan “hanya itu-itu saja”. Jokowi melenggang ke Istana Negara meninggalkan Ahok yang melanjutkan perjuangannya di Jakarta.
Ahok jadi Gubernur DKI bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Pada Pilkada 2017, kita tahu, Ahok kembali harus berebut kursi DKI 1 karena periode jabatan akan segera habis. Meski kinerjanya diakui berhasil oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, namun ternyata ia kalah dalam Pilkada DKI. Banyak yang menyimpulkan kekalahan Ahok-Djarot akibat kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya, lalu dipolitisir dengan begitu giat oleh lawan-lawannya dengan bumbu-bumbu agama.
Tidak sampai di sana, layaknya pepatah mengatakan, “sudah jatuh tertimpa tangga”. Pada 9 Mei Ahok dijatuhi vonis penjara dua tahun oleh majelis hakim yang mengadili kasus penodaan agama yang dihadapinya di PN Jakarta Utara. Lebih sial lagi, dalam putusan itu, Ahok diperintahkan untuk ditahan, meski Ahok menyatakan banding.
Jokowi jadi Presiden, Ahok masuk tahanan. Begitulah kisah sepasang tokoh yang telah memberi warna (bukan sekadar warna hitam-putih, namun warna-warni) dalam politik Indonesia. Dalam sejarah, mungkin baru kali ini sepasang tokoh itu dibicarakan secara begitu intens, begitu luas, hingga masuk pada obrolan rakyat jelata di tepi-tepi jurang.
Seakan sebuah drama, banyak orang mereka-reka cerita bahwa pasangan Jokowi-Ahok adalah pasangan yang akan membebaskan negeri ini dari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi selama ini. Banyak juga yang mencitrakan keduanya dengan tokoh-tokoh pewayangan dengan karakter-karakter yang baik, semisal Yudistra dan Bima. Maka muncul wacana pasangan itu diharapkan bersatu kembali dalam Pilpres 2019. Harapan itu muncul mungkin karena banyak yang bermimpi, pasangan ini akan menciptakan ending seperti dongeng, “Akhirnya rakyat Indonesia bahagia untuk selama-selamanya”.
Namun membuat kisah drama menjadi nyata sangatlah tidak mudah. Tokoh Ahok seakan menggerakkan alur sendiri, bahkan “pengarang” pun tak mampu menjinakkannya. Setelah masuk tahanan, kisah Ahok menjadi makin ruwet, ending yang diharapkan akan sempurna justru makin jauh saja. Apalagi, tokoh-tokoh lain-lain (lawan dari Jokowi, terutama lawan dari Ahok) tak akan tinggal diam. Mereka juga menciptakan alur dan ending sesuai dengan keinginan mereka.
Banyak yang percaya, Jokowi dan Ahok masih tetap sahabat, meski kini keduanya berada di kursi yang jauh berbeda. Namun persahabatan dalam politik sangat tidak mudah. Meski begitu, harapan yang muncul kemudian adalah semoga segala pertimbangan diambil untuk kepentingan yang lebih besar dari sekadar kepentingan politik, yakni kepentingan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran akibat makin terkikisnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jadi, drama ini tak akan berakhir dengan cepat. Mari berdoa, agar harapan kita yang paling baik untuk negeri ini terkabulkan. (T)
