BALI dilanda banjir. Dan ketika banjir melanda, jalan seperti sungai, halaman rumah jadi kolam, dan lapangan bola serta taman kota jadi danau, maka beritanya langsung heboh di media massa cetak, elektronik dan media online, lalu menjadi sangat viral di media sosial.
Dulu, kita, sebagai orang yang tinggal di Bali, banjir biasanya hanya bisa kita tonton di TV. Kini banjir terjadi di hadapan kita. Dulu, sebagai penonton, mungkin kita kaget dan heran, “Mimih Dewa Ratu, kok bisa besar gitu airnya?”
Kini, sejak sekitar tiga tahun belakangan ini, banyak dari kita akhirnya merasakan sendiri bagaimana genangan air menguasai perumahan dan jalanan. Kita harus mengamankan benda-benda berharga dari serbuan air yang datang tiba-tiba. Kita seperti orang-orang yang sering kita tonton di TV: panik lalu pasrah.
Kemudian saat berpergian, kita juga harus tahu rasanya menimbang-nimbang antara harus menerobos banjir dengan konsekuensi kendaraan mati atau harus menempuh jalur lain yang lebih jauh. Bahkan kadang-kadang opsi untuk menempuh jalur lain pun tak semulus yang kita kira, karena jalur lainnya juga terdampak permasalahan yang sama: banjir. Repotlah sudah.
Bukan berarti di masa lalu Bali tak pernah banjir. Sejumlah sumber-sumber tradisional seperti babad dan sumber dari Belanda menyebutkan beberapa daerah di Pulau Dewata ini pernah dilanda banjir hebat.
Sebagaimana ditulis balisaja.com, dalam sejumlah babad diceritakan banjir pernah menghantam daerah Klungkung sekitar abad ke-16. Ketika itu terjadi pemberontakan di Kerajaan Gelgel, dan pemberontakan digagalkan oleh banjir. Pada saat pemberontak menyerang kerajaan, tiba-tiba terjadi banjir besar di Kali Unda, sungai terbesar di Klungkung.
Di masa lalu banjir juga beberapa kali terjadi di Buleleng. Yang terbesar pada 22 Oktober 1818 sebagaimana disebutkan oleh sumber Belanda. Hingga kini banjir besar itu sering diceritakan secara lisan oleh warga di Bali Utara. Disebutkan banjir itu hampir menenggelamkan kota Singaraja.
Banjir itu disebabkan salah satu dinding Danau Buyan dan Tamblingan jebol. Airnya meluncur menuju Singaraja dan melewati sejumlah desa. Selain istana kerajaan di Singaraja hancur, juga tercatat 38 desa tenggelam.
Pada tahun 1827, banjir besar juga menghantam daerah Kerajaan Badung. Banjir di Badung itu terbilang cukup dahsyat karena diikuti tanah longsor. Akibatnya, air bah menderas tercampur dengan lumpur. Sebagian besar daerah pertanian di Kerajaan Badung sebelah timur tertimbun lumpur.
Dengan cerita di atas jangan berpikir kalau banjir sesuatu yang biasa, yang bisa terjadi kapan saja, di zaman kerajaan maupun di zaman modern ini. Banjir di zaman kerajaan bisa diperkirakan murni terjadi karena alam. Antara lain karena hujan memang sangat deras berhari-hari, atau dinding danau jebol sebagaimana terjadi di Buleleng.
Kini, banjir lebih banyak disebabkan perilaku manusia, sehingga alam pun tak kuat menghadapinya. Buktinya, belakangan ini hujan sebentar saja, langsung banjir. Hujan tak begitu deras, langsung banjir. Bahkan sejumlah media massa sudah terbiasa menyebut daerah tertentu sebagai langganan banjir. Yang lebih menarik, ada daerah yang sebelumnya tak pernah banjir, tiba-tiba diterjang banjir meskipun hujan tak terlalu deras.
Lantas, siapa yang salah kalau sudah begitu? Pemerintah? Pemerintah salah karena tidak membuat saluran air yang bagus, karena tidak menyiapkan pompa air untuk menyedot air saat banjir?
Tunggu sebentar. Sebelum saling menyalahkan, marilah kita mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan Bali yang B(ersih) A(man) L(estari) I(ndah) ini sampai dilanda banjir?
Coba lihat genangan-genangan air saat banjir. Air itu berisi banyak material sampah. Itu baru sampah-sampah yang bisa hanyut bersama air. Belum lagi sampah-sampah yang menyumpat saluran air yang menyebabkan air harus meluber ke jalan dan halaman rumah.
Seberapa bagus pun sistem drainase yang dibuat pemerintah, jika kita terus tumpahkan sampah ke got, ke parit atau ke sungai, tetap saja drainase itu akan “sesak nafas” dan “batuk” saat hujan, lalu menyemburkan sampah bersama air bah ke jalan.
Tidak bisakah kita biarkan selokan dan sungai menjadi hak yang penuh sepenuh-penuhnya bagi air?
Sejumlah orang membuang sampah di selokan atau ke sungai kadang dengan alasan yang seenaknya. Antara lain karena mereka sudah melihat perilaku beberapa orang lainnya melakukan hal yang sama.
“Dia yang di hulu membuang sampah ke sungai, saya yang di hilir menjadi korbar. Ya saya ikut saja membuang sampah biar orang yang berada di hilir saya yang membersihkannya,” begitu kadang terdengar alasan seseorang, hingga seterusnya sampai sampah-sampah itu menumpuk di aliran air dan akhirnya kembali ke rumah mereka bersama air banjir.
Tidakkah kita takut banjir akan menjadi bencana tahunan seperti yang menyerang saudara kita di seberang pulau?
Perilaku lainnya adalah, saat sudah terjadi bencana banjir, semua sibuk memamerkan diri memotret keadaan banjir yang terjadi. Seolah-olah itu adalah sebuah hal yang patut dikagumi karena kita akhirnya hampir menyamai Ibukota di bidang banjir. Membagikan foto-foto keadaan banjir di media sosial, sembari berharap pemerintah memberi bantuan kepada kita yang merasa menjadi korban banjir.
Padahal penyebab utama terjadinya banjir adalah sampah yang kita buang ke aliran air setiap hari. Kalau begini sebenarnya kita menjadi korban banjir atau justru merupakan pelaku utama terjadinya banjir? (T)
