SEPERTINYA sudah bukan lagi zamannya bertanya program mana yang paling bagus. Di negeri yang pandai menjual harapan, pertanyaan pertama justru adalah, program mana yang layak dipercaya? Pertanyaan ini bukannya tanpa dasar.
Para pembaca yang budiman, pasti pernah suatu kali mengeklik suatu judul berita yang bunyinya luar biasa, tetapi setelah dibaca sampai habis, buntutnya kita hanya bisa mengelus dada. Judulnya menjanjikan rahasia besar, tapi isinya ternyata cuma pengetahuan umum yang dibungkus dengan pita sensasi. Ibarat kita tergopoh datang karena penasaran, bertahan karena telanjur mengeklik, lalu pulang dengan perasaan seperti baru saja membeli lotere yang kosong.
Dalam dunia media digital, itulah yang biasa disebut clickbait, umpan untuk memancing klik. Judul dirancang sedemikian rupa agar orang penasaran, marah, takut, atau memancing FOMO, merasa bakal ketinggalan informasi penting. Yang dikejar terutama perhatian pembaca. Soal apakah isi artikelnya sepadan dengan janji sang judul, itu urusan nanti.
Sekarang logika yang sama mari kita bawa ke ruang kekuasaan. Kali ini yang dipasang bukan judul berita, melainkan janji kebijakan. Kemasan kebijakan dibuat meyakinkan, manfaat diumumkan dengan gegap gempita, dan masa depan indah seolah-olah sekadar tinggal menunggu tanda tangan. Masyarakat tertarik, dukungan mengalir, program disetujui, anggaranpun disiapkan. Lalu, setelah semua orang telanjur masuk, barulah persoalan bagaiman pelaksanaannya, ketidaksiapan, biaya, dan manfaat yang tidak sebanding mulai terlihat.
Nah, terasa tidak asing kan?Selamat datang di kemungkinan situasi, yang layak kita sebut negara clickbait. Tentu, ini bukan istilah resmi dalam ilmu pemerintahan. Ini metafora saja untuk mengkritik pola komunikasi kekuasaan ketika daya tarik janji-janji politik lebih menonjol daripada penjelasan yang memadai mengenai kelayakan, risiko, dan hasilnya. Sebab, kalau media membuat clickbait demi mengejar trafik, apakah politik juga membuat clickbait demi mengejar dukungan?
Rakyat sebagai Target Klik
Dalam dunia persaingan media, ini sederhana. Media digital membutuhkan pembaca yang akan menarik perhatian pengiklan. Dalam model bisnis tertentu, perhatian itu bisa dikonversi menjadi pendapatan. Karena itu, judul yang mengundang klik memiliki nilai ekonomi.
Tentu saja, tidak semua media bekerja dengan cara yang sama. Banyak media tetap menjaga kualitas jurnalistik dan kepercayaan pembaca. Namun, insentif mengejar trafik memang menimbulkan godaan untuk membuat judul semenarik mungkin, sekalipun isi yang disajikan tidak sebanding dengan ekspektasi.
Dalam politik, insentifnya berbeda, tetapi logika komunikasinya bisa serupa. Dukungan masyarakat memiliki nilai politik. Persetujuan publik membantu memberikan legitimasi kepada program. Janji yang menarik dapat membangun harapan dan memperkuat penerimaan terhadap kebijakan.
Masalah muncul ketika komunikasi poliik lebih sibuk menjual daya tarik daripada menjelaskan substansi. Kita tentu tidak bisa menyamakan setiap janji politik dengan penipuan. Pemerintah memang harus menjelaskan program, menawarkan solusi, dan meyakinkan masyarakat. Dengan catatan, tidak boleh pada cara meyakinkan yang abai pada kejujuran, kelayakan, dan pertanggungjawaban.
Yang Dijual Bukan Cuma Program, Melainkan Harapan
Pada dasarnya, masyarakat hanya tertarik pada program yang bisa memenuhi kebutuhan nyata. Orang tua menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya. Pekerja berharap memperoleh upah layak. Keluarga butuh layanan kesehatan yang terjangkau. Termasuk menginginkan kondisi jalan yang baik, lingkungan yang sehat, dan birokrasi yang tidak meruwetkan hidup. Harapan-harapan tersebut tidak memalukan, justru itulah alasan kebijakan publik dibutuhkan.
Celakanya, harapan ini menjadi pintu masuk bagi komunikasi politik yang manipulatif. Ketika kebutuhan masyarakat diolah menjadi slogan yang menjanjikan, wajar publik terpikat oleh gambaran hasil tanpa mengecek cara untuk mencapainya. Padahal, membangun kesejahteraan bukanlah sulapan. Ada kombinasi anggaran, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan konsekuensi yang semuanya itu harus dihitung. Jadi bukan cuma iminig-iming kebijakan dengan tujuan mulia, tetapi disertai juga desain yang masuk akal dan kemampuan untuk melaksanakannya.
Soal narasi yang bisa menipu, Hannah Arendt sudah mengingatkan hal ini, dalam esainya Truth and Politics yang terbit pada 1967, tentang rapuhnya kebenaran faktual dalam kehidupan politik. Fakta logis dapat terpinggirkan ketika narasi lebih diutamakan daripada kenyataan. Memang janji yang terihat berlebihan tidaklah otomatis merupakan kebohongan politik. Namun, pemikiran Arendt bisa membantu kita memahami bahaya ketika narasi tentang suatu kenyataan menutup gambaran asli kenyataan itu sendiri.
Laporan Tebal, Manfaat Selembar
Ada satu perbedaan penting antara clickbait media dan clickbait kebijakan. Pembaca yang merasa tertipu oleh artikel, mungkin kehilangan waktu beberapa menit. Namun dalam kebijakan publik, masyarakat yang tertipu, apesnya jauh lebih panjang. Contoh, ketika suatu program dibiayai dengan uang publik, dana yang digunakan tidak bisa sekaligus dipakai untuk tujuan lain yang bisa jadi lebih penting. Jadi, kalau ada yang bertanya tentang kelayakan program, itu bukanlah sikap anti-pemerintah. Justru sebaliknya, merupakan bentuk dari tanggung jawab demokratis.
Katakanlah ada dua usulan program pendidikan. Program pertama menjanjikan sepatu sekolah branded bagi jutaan anak. Program kedua menawarkan perbaikan yang lebih bertahap, sasaran pendidikan yang jelas, hitung ulang kebutuhan guru, anggaran yang transparan, serta monitoring yang transaparan. Bisa jadi yang lebih menarik untuk diumumkan di atas panggung bukan program kedua yang substansial. Di sinilah publik perlu membedakan mana program yang kelihatan bagus dan mana program yang punya dasar kuat untuk dipercaya.
Jangan sampai terbius dengan ukuran keberhasilan yang sekadar berapa banyak kegiatan terlaksana atau berapa besar anggaran terserap. Yang lebih penting adalah, apakah masalah yang hendak diatasi benar-benar berkurang. Jangan sampai laporan keberhasilan terlihat tebal, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat hanya selembar. Administrasi program kelihatan sibuk, sementara si biang masalah tetap duduk manis di tempat semula.
Kepercayaan Bukan Cek Kosong
Jürgen Habermas, dalam artikelnya, “Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension?” (2006), membahas bagaimana komunikasi politik dapat membantu proses demokrasi, dengan catatan ruang publik dan media memungkinkan terjadinya pertukaran informasi serta umpan balik dari masyarakat.
Gagasan ini relevan untuk mengingatkan kita bahwa komunikasi pemerintah tidak seharusnya berjalan satu arah. Jadi tidak cukup pemerintah mengumumkan, masyarakat mendengar, lalu semua dianggap setuju Demokrasi harus menyediakan ruang untuk mereka yang bertanya, membantah, membandingkan bukti, dan mengoreksi keputusan.
Karena program yang baik pun bisa menghadapi kegagalan. Dengan kemungkinan keadaan dapat berubah, misal perkiraan bisa keliru, pelaksanaan menemui hambatan dan hasil tidak sesuai rencana, apakah pemerintah bersedia menjelaskan penyebabnya? Rakyat perlu tahu apakah ada perbaikan yang dilakukan, ataupun evaluasi yang dibuka kepada publik. Apakah kritik diperlakukan sebagai masukan atau malahan dianggap sebagai gangguan?
Kalau cek kosong yang tak bisa dicairkan adalah penipuan, janji politik kosong mestinya masuk kategori penipuan juga. Kepercayaan yang diberikan rakyat pada penguasa, sejatinya adalah model hubungan yang harus terus diuji oleh realita.
Jadi, Jangan Lupa Menagih
Lantas, apakah kita harus mencurigai setiap program pemerintah? Tentu tidak. Sikap selalu sinis terhadap semua kebijakan sama tidak bergunanya dengan menerima semua janji tanpa bertanya. Sama seperti membaca berita yang penuh kemungkinan clickbait, yang diperlukan adalah kecakapan untuk menilai.
Sebelum terpesona oleh slogan, periksa dulu masalah yang mau diselesaikan. Sebelum percaya pada uang yang akan digelontorkan, cari dulu dasar perhitungannya. Jangan buru-buru kagum dengan target besar, tapi lupa memeeriksa kesiapan pelaksanaannya. Jika tidak, ya begini hasilnya, setelah program berjalan, yang terlihat duluan adalah laporannya bukan manfaatnya. Sebab, ukuran kebijakan bukan seberapa heboh saat diluncurkan, melainkan seberapa baik program bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
Titik soalnya adalah pada moralitas, bahwa masa depan rakyat terlalu serius untuk dijadikan bahan promosi dan cari cuan. Seperti media membuat judul untuk mengundang klik, seyogyanya dia wajib memberikan kualitas sesuai janji. Sama dengan kekuasaan, bolehlah mengejar perhatian, tapi semestinya wajib mempertanggungjawabkan dengan membuat kebijakan yang memang bisa menyelesaikan masalah. Sepakatkah kita? jika tidak, maka selamat datang di negara clickbait. Tabik.[T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
