SUASANA Istana Kepresidenan, Jakarta, siang itu tampak seperti biasanya, tenang dan asri, saat Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, Selasa, (08/08/2023).
Presiden Jokowi yang didampingi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terlihat tenang dan serius saat Ketua Presidium PP KMHDI I Putu Yoga Saputra menyampaikan tujuan kedatangan dan memaparkan beberapa topik pembahasan. Sedangkan Pramono Agung tampak sibuk mencatat apa yang disampaikan oleh tokoh pemuda Hindu tersebut.
Presiden Jokowi, Pramono Anung, dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menjamu pengurus PP KMHDI / Foto: Ist
Menurut Yoga Saputra, hal pertama yang disampaikan kepada Presiden adalah agenda terdekat PP KMHDI tentang Mahasabha—kongres nasional Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.
“Kabar baiknya, Bapak Presiden menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam Pembukaan Mahasabha, tinggal menyesuaikan jadwalnya dengan Setneg dan Setkab,” terangnya selepas pertemuan.
Yoga menambahkan bahwa agenda Mahasabha XIII KMHDI akan mengundang seluruh umat Hindu se-Sulawesi Tengah dan juga mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia untuk hadir dalam pembukaan acara.
“Mengingat Pak Presiden sejak tahun 2019 belum pernah menghadiri acara organisasi Hindu di tingkat nasional, jadi kami berharap Pak Presiden bisa membuka acara Mahasabha XIII KMHDI yang akan mengundang umat Hindu se-Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa Hindu se-Indonesia,” jelasnya.
I Putu Yoga Saputra, Ketua Presidium PP KMHDI, tampak sedang memaparkan tujuan kunjungan KMHDI kepada Presiden / Foto: Ist
Menurutnya, momentum Mahasabha XIII KMHDI dapat menjadi waktu yang baik untuk menyampaikan beberapa capaian pemerintah dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan di sisa pemerintahan kepada umat Hindu se-Indonesia.
Sebagai insan intelektual, selain menyampaikan agenda internal organisasi, PP KMHDI juga memaparkan beberapa wacana terkait program pemerintah seperti gagasan tentang pembangunan Terusan Khatulistiwa, program hilirisasi dan pendidikan berbasis Hindu.
“Selain sebagai social control, sebagai mahasiswa, kami juga harus mampu menjadi supplier ide dan gagasan kepada pemerintah,” ujar Yoga, percaya diri.
Terusan Katulistiwa dan Program Hilirisasi
Seperti yang sudah disampaikan di atas, dalam kesempatan tersebut, PP KMHDI juga menyingung soal proyek Terusan Katulistiwa di Kapubaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Yoga Saputra seusai pertemuan.
Dia mengaku, PP KMHDI selama ini telah menyusun kajian yang menerangkan bahwa pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) harus dibarengi dengan infrastruktur pendukung di daerah penyangga, salah satunya adalah Terusan Khatulistiwa.
Suasana pertemuan / Foto: Ist
Sekadar informasi, Terusan Katulistiwa merupakan gagasan yang muncul sejak tahun 2000-an. Menurut Dr Hasanuddin Atjo—Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah saat itu—ide pembangunan Kanal Khatulistiwa ini awalnya diajukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad, saat rapat Gubernur Sulawesi di Palu pada awal tahun 2008.
Saat Fadel Muhammad menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, ia telah menyampaikan gagasan ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—bahkan Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan dukungan untuk menyusun rencana strategisnya.
Sementara itu, pada Musyawarah Sulawesi IV, enam gubernur se-Sulawesi kembali menggagas pembangunan Terusan Khatulistiwa—yang memotong leher Pulau Sulawesi itu.
Jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan, maka terusan ini akan menjadi terusan ketiga di dunia—saat ini baru ada dua terusan, yakni Terusan Suez di Mesir dan Terusan Panama di Amerika Tengah.
Terusan Khatulistiwa digadang bisa menjadi jalur laut internasional yang ramai, dan akan memperpendek jarak transportasi laut dari wilayah timur Pulau Sulawesi menuju wilayah barat Indonesia, serta ke Filipina dan Malaysia.
Sedangkan, menurut Yoga, Terusan Katulistiwa dapat menjadi penghubung antara IKN dengan wilayah Indonesia Timur. “Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan IKN untuk menciptakan inklusivitas ekonomi di kawasan tersebut,” imbuhnya.
Selain Terusan Katulistiwa, PP KMHDI juga menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan program hilirisasi—program yang berkali-kali ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. “Saya hanya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci, konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci,” ujarnya saat hadir dalam acara Mandiri Investment Forum 2023, di Hotel Fairmont, Rabu (1/2/2023) lalu.
Ketua Presidium PP KMHDI saat menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden kepada awak media / Foto: Ist
Menurut Ketua Presidium PP KMHDI, yang menjadi perhatian KMHDI dalam konteks program hilirisasi adalah bagaimana pemerintah juga dapat mempersiapkan kualitas SDM sebagai penyokong utama program ini.
“KMHDI menyambut baik program hilirisasi karena ini adalah wujud nyata dalam memaksimalkan SDA yang kita miliki. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah menyiapkan agar SDM kita juga memiliki kompetensi yang mendukung program ini, mengingat berita datangnya TKA dari Cina untuk mengisi program ini cukup santer beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi.
Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Sehingga, mampu meningkatkan perekonomian.
Program hilirisasi pertama dilakukan dengan melarang ekspor nikel mentah yang mulai berjalan pada awal 2020 lalu. Kemudian, pada tahun ini akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit dan tembaga.
Hilirisasi komoditas mineral dan pertambangan ini sejalan dengan UU Minerba yang diterbitkan pada 2020 lalu.
Memformalkan Pasraman
Tak hanya menyampaikan perihal gagasan-gagasan besar pemerintah terkait infrastruktur dan pengelolaan SDA, Pengurus Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) juga menyampaikan apresiasinya terkait memformalkan sekolah Hindu atau pasraman.
Yoga Saputra menyebutkan bahwa pendidikan berbasis agama adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Terwujudnya pendidikan berbasis agama Hindu yang berkualitas adalah salah satu jalan mewujudkan SDM yang berkualitas.
Namun, menurutnya, selama ini banyak anak yang bersekolah di pasraman terhambat untuk melanjutkan pendidikan karena masih dianggap sebagai lembaga pendidikan nonformal.
“Kami menyampaikan kepada Presiden untuk mendorong dan mengawal agar pendidikan agama Hindu di Indonesia dapat difasilitasi dengan baik oleh negara. Apabila pendidikan agama Hindu memiliki kualitas yang baik, maka akan berdampak kemajuan Indonesia,” katanya,
Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut sedang diupayakan lewat penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Hindu dan sampai hari ini peraturan tersebut masih berproses.
“Lewat pertemuan kami dengan Presiden hari ini harapannya dapat mempercepat proses penyusunan PMA tersebut dan dapat segera diterapkan dan dirasakan oleh generasi muda Hindu di seluruh Indonesia,” terang Yoga Saputra.[T][Jas/*]
