TIAP tanggal satu Mei tiba, ingatan kita biasanya langsung tertuju pada lautan manusia di jalanan protokol Jakarta. Memori kita terikat pada kepalan tangan yang terangkat, dan suara-suara lantang menuntut kenaikan upah. Itulah potret buruh yang klasik, mereka yang bekerja dengan otot dan mesin pabrik. Namun, di balik riuh rendah itu, ada kelompok yang kerap luput dari radar perbincangan kelas pekerja: para pekerja budaya.
Mungkin karena ada semacam romantisasi yang menyesatkan. Kita sering menganggap seniman, penulis, peneliti, atau konten kreator itu bukan buruh. Kita lebih suka menyebut mereka sebagai orang-orang yang digerakkan oleh gairah (passion). Padahal, di bawah gemerlap pameran seni atau viralnya konten digital, ada keringat yang sama menetes dengan mereka yang bekerja di lini produksi.
Ada paradoks yang menarik. Di satu sisi, digitalisasi menjanjikan otonomi. Kita tidak lagi harus masuk kantor pukul delapan pagi dan pulang pukul lima sore. Tapi, kenyataannya? Kita justru terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai “pabrik tanpa dinding”.
Dulu, buruh punya jam kerja yang jelas. Sekarang, bagi pekerja budaya, batas antara hidup dan bekerja itu setipis layar ponsel. Notifikasi WhatsApp di jam dua pagi untuk revisi naskah atau tuntutan algoritma yang memaksa kita terus berproduksi adalah bentuk mandor baru. Jauh lebih kejam karena mandor tak tampak.
Secara sosiologis, kita sedang melihat lahirnya kelas baru yang disebut Guy Standing sebagai Prekariat. Mereka berpendidikan tinggi, tapi hidup dalam ekonomi yang tak pasti. Tak ada jaminan kesehatan, tak ada uang pensiun. Dan kerap honorarium datangnya lebih lambat daripada tagihan listrik.
Jika kita menengok searah, tradisi seniman rakyat di Indonesia, sebenarnya sudah lama menempatkan posisi pencipta karya sebagai bagian dari gerakan sosial. Namun, pergeseran budaya saat ini seolah mengisolasi pekerja budaya ke dalam gelembung individu. Kita dipaksa jadi merek, bersaing dalam pasar perhatian yang ruwet.
Di sinilah ironinya: kita mahir membedah ihwal alienasi dalam diskusi-diskusi kopi yang riuh, namun kita sering gagap saat menyadari bahwa diri kita sendirilah yang sedang mengalami alienasi itu. Kita terasing dari hasil kerja kita karena karya tersebut kini hanyalah sekadar konten untuk mengisi pundi-pundi platform besar.
Peringatan satu Mei bagi pekerja budaya seharusnya bukan sekadar solidaritas, tapi refleksi ke dalam. Kita perlu meruntuhkan ego intelektual yang merasa berbeda dari buruh pabrik. Kita semua berada dalam perahu yang sama di tengah badai ekonomi.
Saya jadi terpikir: mungkinkah keindahan yang kita ciptakan dalam karya budaya itu sebenarnya cara kita bertahan hidup di tengah sistem yang kian tidak memanusiakan?
Mungkin, puisi yang paling jujur saat ini bukan lagi tentang senja atau rindu, melainkan tentang hak-hak dasar yang terabaikan. Pekerja budaya perlu menyadari bahwa pena, kuas, dan kursor mereka adalah alat produksi. Dan seperti halnya buruh di pabrik tekstil, mereka berhak atas perlindungan, martabat, dan tentu saja, istirahat. Rebahan itu penting, kawan.
Satu Mei jadi pengingat bahwa sebelum menjadi budayawan, seniman, pengarang, atau influencer, kita adalah manusia yang punya raga untuk dirawat. Sudah saatnya kita menuntut agar ekosistem kebudayaan kita tidak hanya kaya secara estetika, tapi juga sehat secara kemanusiaan. Karena apalah artinya pencerahan budaya, jika para pelakunya sendiri masih hidup dalam rasa cemas akan hari esok. [T]
Penulis: Arief Rahzen
Editor: Adnyana Ole
