Demokrasi dalam Pilkada dan Partai Politik

APA beda democracy dan democrazy? Democracy berarti, petani-pekebun boleh jadi Gubemur, Bupati dan Walikota.  Sedangkan democrazy berarti,  petani pekebun boleh berbuat apa  saja, kecuali jadi  Gubemur, Bupati dan Walikota. Lho, kok begitu? Memang begitu. Dalam kamus bahasa  Inggris  John  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily,  disebutkan  democracy jelas  artinya  : demokrasi.

Tetapi democrazy? Saya telah membalik-balik kamus tersebut tiga hari tiga malam, tapi tidak ketemu. Bahkan juga dalam kamus bahasa prokem yang disusun Prathama Raharja dan Hendri Chambert-Loir terbitan Grafiti, juga tidak ditemukan istilah democrazy. Jadi democrazy terserah pembaca menerjemahkan.

Kalau menurut kaidah bahasa Inggris atau hukum MD ( menerangkan-diterangkan), maka democrazy bisa berarti : gila menghalalakan segala cara, yang hari-hari kerjanya hanya jilat dan carmuk (cari muka), tak peduli siapa kawan siapa lawan angkat atas injak bawah (belah bambu). Berbuat apa saja karena dibayar atau bila perlu membayar agar bisa menjilat. Nah gila kan?

Tapi prolog di atas mungkin hanya di “Konoha”. Di Jawa-Tengah, khususnya di Kabupaten Banyumas, mana ada yang gila-gilaan seperti itu, kalupun ada paling setengah gila.. Barangkali karena kedengarannya hampir sama, padahal kosakata ini jauh berbeda, maka democrazy dipergunakan sebagai plesetan dari democracy. Democrazy adalah demokrasi yang gila-gilaan, begitulah kira-kira. Tetapi sesungguhnya, democracy dan democrazy jelas berbeda.

Mantan Presiden Amerika-Serikat Abraham Lincoln, memberikan rumusan yang terkenal, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( a government from the people, by the people, and for the people), artinya pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Demokrasi kalau tidak diplesetkan, sebenamya kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi kini telah bergeser menjadi dari rakyat, oleh penguasa, dan untuk penguasa, Rakyat kini justru kehilangan hak-hak dasamya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai  pemegang   kedaulatan,   partispasi   rakyat  tidak  seharusnya   berhenti  di bilik  suara.  Lebih dari itu, dalam  setiap tahapan  kehidupan  bemegara  dalam  skala apapun,  rakyat  memiliki  hak dan kewajiban   untuk  berpartisipasi.   Dinamika   kehidupan   demokrasi   secara  esensial  terletak  dalam partisipasi  yang lebih luas dan menyeluruh.

Deliar  Noer  (1983)  mengemukakan   bahwa  demokrasi   sebagai  dasar  hidup  bemegara   memberi pengertian    bahwa   pada   tingkat   terakhir   masyarakat    memberikan    ketentuan   pada   masalah• masalah pokok mengenai kehidupanya,  termasuk dalam menilai kebijaksanaan  negara, karena kebijaksanaan   tersebut  menentukan  kehidupan  rakyat.

Mahfud MD ( 1999), secara historis tercatat bahwa prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam negara-negara demokrasi modern. Jadi demokrasi dan hukum lahir dari ibu kandung yang sama sehingga sering muncul adigum bahwa demokrasi dan hukum ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Tidak ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan tidak ada hukum yang tegak tanpa pembangunan kehidupan politik yang demokratis

Gila-Gilaan

Demokrasi dalam Pilkada serentak digelar tanggal 27 November 2024 menjadi bom waktu bagi demokrasi  kita.  Demokrasi  diharapakan  hadir  untuk  menjelmakan  kedaultan  rakyat, justru menjadi ajang berebut pengaruh dan uang membuat orag lepas kendali, lupa diri dan tampak seperti orang gila atau setengah gila.

Memperbincangkan tentang demokrasi haruslah membicarakan juga  Pilkada dan Partai Politik. Demokrasi dalam Pilkada telah banyak beredar di Google, namun mengenai figur yang dicalonkan ada terbatas jumlahnya dan kebanyakan hanya berisi info mengenai koalisi Parpol. Padahal dalam proses pencalonan Pilkada diduga kuat calon yang bersangkutan harus mendapat tiket dari Parpol untuk bisa menjadi calon kepala daerah.

Praktek jual beli dukungan seperti  ini  samakin  gila  karena  memang   sang  calon  membutuhkan   suara  20  % kursi di DPRD (koalisi Parpol). Meskipun dalam kenyataanya hanya koalisi Parpol (koalisi papan nama) tetapi akar rumput (grassroot), atau kader partai yang akhirnya membelot memberikan dukungan kepada calon lain ( lapisan bawah yang menjadi target pengumpulan suara sia-sia).

Biaya belanja tiket yang dikeluarkan minmal 2 miliar untuk sebuah Parpol oleh calon inilah yang potensial menjadi penyebab korupsi. Jika terpilih, tentu saja yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi sang calon kepala daerah yang terpilih adalah untuk mengembalikan semua modal yang telah dikeluarkan dalam proses politik pencalonannya.

Kini beberapa hal yang harus diperjuangkan   antara lain,   memperkuat kesadaran masyarakat tentang demokrasi kerakyatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan pendidikan politik secara luas kepada rakyat. Dengan melakukan pendidikan politik  secara terus-menerus,  diharapkan akan tumbuh kesadaran tegaknya demokrasi. Bahwa tidak dapat dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi sarana untuk menjaga amanah bagi kesehateraan rakyat.

Pelajaran berarti dari fenomena ini telah disosialisakan oleh KPU mengenai pendidikan pemilih, diharapkan tumbuhnya kesadaran  hak dan kewajiban masyarakat dan tergugahnya sikap kritis masyarakat untuk mencegah beragam potensi kecurangan akan terjadi dalam Pilkada nanti. Hal demikian ini hendaknya melecut aktivis partai untuk benar-benar setia terhadap idelogi, platform dan moralitas politik sehingga harapan konstituen yang diemban partai dapat dicapai dan sekaligus   mampu   mengeluarkan   daerah   masing-masing   dari   malapetaka   Kemelaratan (kemeskinan akut),  KKN dan ketidakadilan yang melingkupi wajah NKRI saat ini.

Democracy dan demokrazy, diftongnya memang hampir sama, tetapi sebenamya dalam kosakata sangat jauh berbeda. Namun kalau di lapangan sekarang kedua kosa-kata ini sulit dibedakan, itu barangkali karena kita sedang mulai menikmati demokrasi sambil belajar, atau mulai balajar sambil menikmati demokrasi. Wallahu a’lam bil-shawab. [T]