GAMBARAN sosok pemimpin dari masa ke masa selalu berubah seiring dengan dinamika masyarakatnya. Dahulu kala, pemimpin di Indonesia sarat dengan nuansa mitologi. Pemimpin di desa adalah orang-orang yang ketiban ndaru untuk menjadi kepala desa.
Ketiban ndaru merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya mendapatkan keberuntungan luar biasa, berkah besar, atau kebahagiaan tak terkira secara tiba-tiba. Ndaru sendiri merupakan cahaya langit yang dipercaya sebagai wahyu atau pertanda akan datangnya keberuntungan atau jabatan. Maka, saat pemilihan kepala desa masyarakat Jawa zaman dahulu akan tirakat di luar rumah pada malam hari untuk menunggu cahaya langit yang jatuh ke rumah calon kepala desa.
Sosok pemimpin selalu mengikuti konteks zaman, budaya, dan geopolitik Nusantara. Pola-pola pemimpin pun menunjukkan keragaman. Banyak tokoh di masa lalu yang memimpin dengan wibawa moral, seperti kiai, ulama, maupun raja. Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan dan kepercayaan sebagai sosok yang mampu menjaga nilai moral.
Sebelum kemerdekaan, Indonesia memiliki pemimpin pejuang lapangan. Sebutlah Panglima Besar Jenderal Soedirman yang lahir dari medan pertempuran. Hidup bersama rakyat, bergerilya, dan tidur di hutan menjadikan Jenderal Soedirman sebagai pemimpin yang memiliki empati senasib sepenanggungan dengan rakyat.
Pola pemimpin kharismatik dimiliki Presiden Soekarno. Selain memiliki kekuatan retorika, Soekarno juga mampu mempersatukan rakyat dengan visi besarnya. Ia dianggap sebagai figur “ayah” oleh rakyat. Nama besarnya hingga kini tak lekang oleh waktu.
Memasuki Orde Baru, Indonesia memiliki Soeharto, pemimpin dengan pola otoriter paternalistik. Presiden adalah “bapak” yang tahu segalanya. Karena itu rakyat harus selalu tunduk dan patuh. Gelar “Bapak Pembangunan” mengukuhkannya sebagai pemimpin paternalistik; dekat dengan rakyat secara simbolik, tetapi jarak kekuasaan begitu jauh.
Pemimpin Pascareformasi
Setelah reformasi 1998 hingga sekarang, pemimpin Indonesia, baik di pusat maupun daerah, mengikuti pola elektoral sentris, transaksional berbiaya tinggi, personalisasi intutusi, minim keteladanan namun kuat pencitraan, dan produk media sosial.
Legitimasi pemimpin bukan datang dari ndaru atau wibawa moral, namun dari hasil pemilu lima tahunan. Hasilnya adalah pemimpin elektabilitas. Senjatanya adalah citra, survei, dan media sosial. Biaya kampanye yang begitu besar membuat calon pemimpin membutuhkan modal dari sponsor maupun oligarki. Maka tak heran bila banyak kebijakan pemimpin yang bermuara pada relasi balas budi proyek maupun jabatan.
Partai tumbuh banyak, namun acapkali dijadikan kendaraan politik bagi orang-orang yang ingin tampil sebagai pemimpin. Orientasi pemimpin tetap figuristik, menjual gestur dan gimmick. Gayanya merakyat, blusukan ke pemukiman kumuh, dan makan di warteg agar dianggap dekat dengan rakyat. Inspirasinya adalah pemimpin kharismatik yang merasa senasib dengan rakyat, namun kemasannya lebih dekat dengan konten media sosial.
Pemimpin kekinian ingin dianggap negarawan, berbicara visi jangka panjang dengan berbasis data. Namun kekuasaannya akan melemah tanpa koalisi yang kuat dan persepsi publik yang mendukung. Maka pemimpin pascareformasi adalah orang-orang yang bermain drama demi algoritma, sehingga tak jarang pemimpin menjadi konten kreator agar viral dan banjir dukungan.
Panggung Adigang, Adigung, Adiguna
Pemimpin yang lahir dari hasil pemilihan umum yang demokratis tidak serta merta akan bersikap demokratis dan merakyat. Hasrat berkuasa kerap membuat seorang pemimpin bersikap tidak adil dan cenderung congkak. Kekuasaan dapat membuat pemimpin merasa segalanya di panggung politik; sebagai penulis naskah, sutradara, pemain, dan sekaligus produser.
Tak heran bila kekuasaan menjadi panggung adigang, adigung, dan adiguna. Rakyat yang memberinya mandat tak mampu berbuat banyak, lantaran hanya dapat menonton para pemimpin bermain di atas panggung. Andai pun protes, rakyat akan dianggap sebagai penonton yang tak cerdas, penonton tak bijak, dan penonton yang tak paham jalan cerita.
Indikasi arogansi pemimpin maupun penguasa bukan barang baru. Pada awal abad ke-18 Susuhunan Pakubuwana IV sudah menulis dalam Serat Wulangreh tentang ajaran moral Jawa yang mengingatkan manusia untuk tidak sombong atas kekuatan, kekuasaan, dan kecerdasan yang dimiliki. Ajaran moral untuk anak cucu itu agar menjauhi sikap arogan, yaitu adigang, adigung, adiguna.
Adigang diibaratkan seperti kidang atau rusa, mengandalkan kelincahan atau kecepatan larinya (Wawan Susetya, 2007). Jika dimaknai lebih jauh, pemimpin seperti ini adalah seorang yang mengandalkan dan bangga pada kedudukan politiknya sehingga meremehkan orang lain, termasuk menyepelekan rakyat yang dipimpinnya.
Secara visual pemimpin adigang dapat dilihat dari penampilannya. Gaya bicaranya menggebu-gebu, suaranya lantang, dadanya membusung, tangannya lebih sering mengepal, jari tangan selalu menunjuk, dan berbicara sambil menggebrak podium di hadapan rakyatnya. Merasa paling benar. Tak mau disalahkan. Jika dikritik rakyat, muncul amarahnya.
Adigung diibaratkan seperti liman (gajah) yang mengandalkan tinggi besarnya. Pemimpin yang adigung akan mengandalkan nama besar, kekuasaan, maupun kepandainnya. Pemimpin semacam ini selalu meremehkan dan menganggap lemah orang lain. Rakyat tak dianggap memiliki pengetahuan apa pun, karena hanya dialah yang merasa tahu segalanya.
Orang yang memiliki sikap adiguna digambarkan seperti sawer atau ular, yaitu mengandalkan bisanya yang beracun dan mematikan. Seorang pemimpin diharapkan tidak mengandalkan kekuasaannya untuk membungkam suara kritis dari rakyatnya. Jangan sampai kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya justru digunakan untuk membunuh kreativitas serta kebebasan berpendapat rakyatnya (Chusmeru, 2023).
Kini politik, kekuasaan, dan bisnis acap menjadi panggung adigang, adigung, adiguna bagi banyak orang. Pemimpin yang adigang merasa sok kuat karena punya jabatan, senjata, maupun dukungan massa. Pemimpin seperti ini tidak segan-segan untuk mengerahkan preman maupun buzzer untuk menyerang pengkritik kebijakan. Kekuatan hukum dan opini digital dipakai untuk membungkam, serta menghindari dialog.
Ancaman dan unjuk kekuatan adalah ciri pemimpin adigang. Mirisnya, ini dilakukan tanpa rasa bersalah oleh pemimpin itu. Dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat di Nganjuk, Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengamuk dengan mengeluarkan ancaman kepada anak buahnya yang kinerjanya dianggap buruk dengan mengatakan:”Kalau nggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN!”. Dengan pongah ia juga berkata, kalau saat ini usianya masih 20 tahunan, dia sudah akan menonjok anak buahnya itu (detikJatim, 12/4/2026).
Menyombongkan kebesaran, gelar, nama keluarga, atau status sosial adalah ciri pemimpin yang adigung. Nyaris sama dengan rezim Orde Baru di mana karpet merah diberikan kepada anak dan kroni penguasa yang otomatis dapat jabatan strategis di BUMN maupun berbagai proyek. Pemimpin di pusat maupun daerah berada dalam lingkaran dinasti politik yang mengandalkan kedekatan keluarga tanpa rekam jejak yang jelas.
Panggung politik juga diwarnai pemimpin yang adiguna, merasa paling pintar dan paling mengerti data. Bila ada rakyat yang kritis dan bertanya, ia akan mengatakan: “rakyat nggak paham kebijakan kompleks”. Saat rakyat protes lantaran pajak yang tinggi dan pemerintah yang banyak utang, pemimpin adiguna akan berujar: “netizen nggak paham fiskal”.
Setiap hari rakyat menonton pemimpin yang adigang, adigung, adiguna. Padahal Lao Tzu mengingatkan, pemimpin terbaik, rakyatnya hampir tak merasa dipimpin, pemimpin yang tak terlihat. Sayangnya, di era digital ini pemimpin justru mediagenik. Berbalas kritik dengan rakyatnya melalui media. Maka, pemimpin pun menjadi tontonan, bukan tuntunan. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
