PRESIDEN Prabowo Subianto dalam Rakornas pemerintah pusat–daerah menyerukan agar bupati, wali kota, TNI-Polri, bahkan menteri jika perlu ikut “korve” membersihkan sampah. Wah, karena yang menyerukan presiden, yang notabene jabatan politik tertinggi, maka publik mendengarnya jadi agak beda ini, lebih dari sekadar instruksi kebersihan biasa.
Di negeri yang terlalu akrab dan kenyang dengan simbolisme politik ini, kata “sampah” jarang berhenti sebagai benda, Ia hampir selalu menjelma sebagai metafora. Dan metafora, seperti kita tahu, lebih berbahaya daripada pidato biasa. Di sini rekan-rekan seniman lebih paham.
Sebenarnya, sampah di kantor-kantor pemerintah tentu urusan teknis. Biasanya sudah ada petugas kebersihan, ada anggaran, ada jadwal rutin. Presiden sebenarnya tidak perlu turun tangan untuk memastikan tempat sampah dikosongkan setiap sore. Beliau Presiden dan kita, semua tentu tahu itu.
Maka, ketika ajakan itu diarahkan kepada para pejabat publik, sulit untuk tidak membaca lapisan makna yang lebih dalam. Mungkinkah yang sedang disentil bukan daun kering, melainkan residu moral dalam republik? Kalau memang iya, dan semoga iya, tentu ini bagus.
Sampah yang Tak Terlihat
Masalah terbesar republik ini bukanlah plastik yang tercecer di halaman kantor dinas, atau tempat wisata. Masalahnya adalah sampah yang tak terlihat tetapi mengendap dalam sistem. Sebut saja korupsi, pungutan liar, konflik kepentingan, kolusi antara pejabat dan pengusaha nakal, birokrasi yang lamban karena sengaja dipersulit. Sampah jenis ini tidak menimbulkan bau busuk secara harfiah. Ia menimbulkan polusi kepercayaan, dan sampah yang menumpuk ini membuat kepercayaan jadi amat mahal saat in.
Ketika masyarakat tidak percaya pada birokrasi, biaya transaksi sosial meningkat. Orang harus membayar lebih, dalam artian harfiah, agar urusan cepat selesai. Di sisi ekonomi, investor juga ragu untuk masuk. Pelayanan publik lambat karena ada “biaya tambahan” yang tidak tertulis. Dalam istilah ekonomi politik, ini disebut high-cost economy. Dalam bahasa rakyat, apa-apa duit., dan semua jadi mahal. Bahkan “biaya kesehatan” republik ikut melonjak, kali ini bukan hanya dalam arti anggaran BPJS atau rumah sakit, tetapi kesehatan sosial secara keseluruhan. Korupsi adalah penyakit kronis negara. Ia melemahkan sistem imun negara.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah berbicara tentang “banalitas kejahatan”, yang wujudnya sekarang kita hadapi, lahir dari rutinitas birokrasi yang kehilangan nurani. Korupsi di republik ini sekarang tidak lagi terasa dramatis. Korupsi hadir di tengah kehidupan kita sebagai prosedur yang “sudah biasa”. Pungli kecil dianggap wajar. Kongkalikong proyek dianggap bagian dari tradisi. Sampah republik yang berserakan dan bertumpuk ini mulai dianggap normal.
Korve dan Politik Simbolik
Seruan korve, alias kerja bakti ini, memiliki daya simbolik yang kuat. Ia mengirim pesan tentang kesederhanaan dan keteladanan. Dalam tradisi kepemimpinan yang populis, pemimpin yang mau turun tangan membersihkan sesuatu memberi kesan, pejabat itu tidak berjarak dari rakyat. Namun simbol selalu berada di persimpangan, ia bisa menjadi awal perubahan, atau sekadar pertunjukan. Nah, yang terakhir ini sudah banyak kasusnya yang kita lihat di negara kita.
Jika korve hanya berhenti pada aksi bersih-bersih fisik, foto pejabat memegang sapu, unggahan di media sosial penuh setingan kebersamaan, maka ia berubah menjadi politik performatif. Membersihkan halaman kantor memang mudah. Membersihkan jaringan rente dan kolusi jauh lebih rumit. Di sinilah publik berhak bertanya, apakah ajakan itu metafora yang disengaja, atau hanya kebetulan retoris?
Ekologi Kekuasaan yang Tercemar
Sosiolog Korea-Jerman Byung-Chul Han menyebut masyarakat modern sebagai burnout society, alias masyarakat kelelahan, di mana tekanan sistemik membuat individu terjebak dalam logika performa tanpa refleksi. Artinya situasi di mana seseorang atau sebuah sistem terus bekerja, bertindak, dan mencapai target, namun tanpa meluangkan waktu untuk meninjau kembali, mengevaluasi, atau memikirkan makna dari pengalaman tersebut.
Dalam konteks Indonesia, sering dilihat publik, birokrasi bekerja bukan untuk melayani, melainkan untuk mempertahankan jaringan kepentingan. Orang lelah bukan karena bekerja keras demi publik, tetapi karena harus menangani sistem yang penuh jebakan informal. Semacam nyetir mobil yang speleng setirnya amat longgar. Melelahkan dan membahayakan.
Sampah republik menciptakan ekologi kekuasaan yang tercemar. Udara politik menjadi pengap. Orang baik alias sehat scara politik dan moral sulit bernapas. Mereka yang ingin bersih justru terasing dan dianggap aneh. Akibatnya, publik kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, negara harus membayar mahal untuk setiap kebijakan. Subsidi mulai dicurigai sarat permainan. Program sosial dipandang sebagai alat politik. Bahkan niat baik pun diragukan. Polusi moral selalu berujung pada inflasi sosial. Jadi berat buat kita,nggak ekonomi nggak politik, inflasinya dobel.
Biaya “Kesehatan” yang Meningkat
Mari kita gunakan metafora kesehatan secara serius. Korupsi adalah virus. Kita harus sepakat soal ini. Pungli adalah bakteri oportunistik. Kolusi adalah kanker yang menyebar diam-diam melalui jaringan kekuasaan. Setiap tahun negara mengeluarkan biaya besar untuk “mengobati” gejala-gejala ini. Membentuk satgas, memperkuat pengawasan, membiayai aparat penegak hukum, memperbaiki sistem digital. Tetapi, selama sumber infeksi tidak dibersihkan, biaya kesehatan akan terus membengkak.
Dalam ekonomi kesehatan publik, pencegahan selalu lebih murah daripada pengobatan. Dalam politik juga demikian. Reformasi sistemik, transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, pembatasan konflik kepentingan, perlindungan whistle blower, semua itu ibarat vaksin. Korve simbolik hanyalah semacam antiseptik permukaan.
Zaman dulu obat merah, zaman sekarang obat cair warna kuning itu. Kita tentu tidak anti terhadap aksi bersih-bersih. Justru sebaliknya, kita sadar bahwa kebersihan fisik memang penting, karena membentuk budaya disiplin. Hanya saja budaya disiplin tanpa integritas hanyalah kosmetik.
Dari Sampah Fisik ke Reformasi Struktural
Jika seruan korve dimaknai sebagai ajakan reflektif kepada para pejabat untuk “membersihkan kantor masing-masing” dalam arti moral dan struktural, maka itu adalah pesan yang radikal. Karena membersihkan sistem berarti menyentuh kepentingan. Membersihkan daun kering tidak akan memicu perlawanan. Membersihkan jaringan rente pasti memicu resistensi. Pertanyaannya sederhana, apakah kita siap membayar harga politik untuk membersihkan sampah republik?
Reformasi bukan sekadar pidato. Ia membutuhkan konsistensi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Evaluasi proyek tanpa kompromi. Transparansi yang tidak setengah hati. Dalam konteks ini, simbol harus bertemu struktur. Jika tidak, ia menguap menjadi slogan. Republik yang sehat bukan republik yang bebas dari kritik, melainkan republik yang mampu membersihkan dirinya sendiri.
Dalam teori politik modern, legitimasi tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi dari kemampuan negara menjaga integritasnya. Sampah republik bukan sekadar persoalan moral masing-masing orang per orang. Ia adalah akumulasi dari toleransi kolektif terhadap praktik-praktik kecil pelanggaran yang dianggap wajar. Ketika pungli kecil dibiarkan, ia menjadi norma. Ketika konflik kepentingan dianggap biasa, ia menjadi budaya.
Di titik ini, seruan korve bisa dibaca sebagai cermin. Bukan untuk petugas kebersihan, tetapi untuk para pemegang kekuasaan. Jadi sudah benar jika Presiden memanggil para pejabat, bukan para petugas kebersihan.
Membersihkan kantor masing-masing berarti luas. Bisa berupa membersihkan praktik transaksional, membersihkan proyek titipan, membersihkan relasi gelap dengan pengusaha nakal, dan yang paling penting adalah membersihkan mentalitas “jabatan sebagai investasi”. Jika itu yang dimaksud, maka ajakan tersebut jauh lebih revolusioner daripada yang tampak. Dan kalau kita lihat di video pidato Prseiden, para pejabat bilang serempak, “Siaaappp!!!”.
Jangan Hanya Menyapu Halaman
Kita tentu boleh tersenyum sinis ketika pejabat memegang sapu untuk sesi foto. Tetapi sinisme saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa metafora sampah tidak berhenti pada plastik dan daun.
Jika korve benar-benar dimaknai sebagai pembersihan sistemik, maka itu adalah awal yang baik. Tetapi jika ia hanya menjadi simbol tanpa reformasi, maka kita sekadar menyapu halaman depan sementara ruang dalam tetap saja sampah bertumpuk.
Republik kita tidak kekurangan petugas kebersihan. Yang dibutuhkan adalah keberanian membersihkan diri sendiri. Kalau sapu dan alat pelnya kotor, lantainya jelas tidak akan bersih. Bersihkan dulu sapunya, dan kalau sapunya sudah tidak bisa dibersihkan juga karena terlalu kotor, ya harus diganti dengan yang baru dan bersih, harus. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
