ADA sebuah ungkapan yang akrab di telinga orang Bali: “taluh goreng ada hasil.” Filosofi sederhana ini mengingatkan kita agar tidak membuang tenaga untuk hal yang sia-sia, melainkan bekerja pada sesuatu yang memberi manfaat nyata. Filosofi ini terasa semakin relevan ketika kita menyoroti persoalan banjir yang kembali melanda Bali.
Hanya dalam tempo dua hari hujan deras, Bali porak-poranda oleh banjir. Data resmi mencatat 16 orang meninggal dunia, 1 hilang, dan 562 orang mengungsi. Banjir dan longsor merusak rumah, jalan, serta lahan pertanian di 7 Kabupaten/Kota terdampak: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Karangasem, hingga Klungkung. Padahal hujan sejatinya adalah anugerah Tuhan. Namun ketika ruang resapan air makin sempit, sampah menumpuk di selokan, dan tata kelola lingkungan diabaikan, anugerah itu justru berubah menjadi musibah.
BMKG menyebutkan hujan yang mengguyur Bali kali ini masuk kategori ekstrem. Tetapi derasnya hujan bukanlah satu-satunya sebab. Akar persoalan lebih dalam adalah alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tutupan hutan di wilayah dataran tinggi Bali kini tersisa kurang dari 4 persen dari total ±49 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS) di Bali, kini hanya sekitar 1.200 hektare saja yang masih berhutan. Data Walhi bahkan menunjukkan bahwa lahan pertanian di kawasan metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menyusut 3-6% dalam periode 2018-2023. Angka-angka ini menjadi alarm keras bahwa fondasi ekologis Bali terus terkikis.
Bayangkan sebuah ember yang seharusnya berisi spons tebal (hutan). Kini spons itu menipis drastis. Setiap tetes air hujan tidak lagi terserap, melainkan langsung meluber ke hilir. Di sisi lain, drainase dan sungai yang seharusnya menjadi saluran, tersumbat oleh sampah plastik. Air pun meluap, merendam jalan, rumah, hingga sawah. Fenomena ini bukanlah semata bencana alam, melainkan buah dari kelalaian manusia yang menumpuk selama bertahun-tahun.
Lebih ironis lagi, di tengah krisis ini muncul perbedaan pandangan antar pejabat. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan alih fungsi lahan dan sampah sebagai biang kerok banjir, bahkan membuka opsi jalur hukum bagi pelanggar lingkungan. Sebaliknya, Gubernur Bali menyebut banjir di Denpasar lebih dipengaruhi posisi kota sebagai hilir DAS yang menerima limpasan air dari hulu. Perbedaan pandangan ini wajar dalam diskusi teknis, tetapi bagi masyarakat yang rumahnya kebanjiran, sawahnya rusak, atau keluarganya jadi korban, mereka tidak butuh debat panjang. Mereka butuh hasil nyata.
Di sinilah filosofi “taluh goreng ada hasil” harus kita renungkan dalam-dalam. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menggoreng wacana tanpa ada hasil yang bisa dirasakan rakyat. Bali membutuhkan langkah konkret, penegakan regulasi tata ruang, rehabilitasi hutan hulu, pembukaan ruang hijau kota, perbaikan sistem pengelolaan sampah, serta edukasi ekologis yang konsisten. Tindakan kecil sekalipun membersihkan selokan, menjaga kebersihan sungai, atau mengurangi plastik sekali pakai dapat memberi dampak besar jika dilakukan Bersama-sama.
Kita juga harus jujur menilai model pembangunan di Bali. Terlalu sering pembangunan lebih menekankan estetika permukaan hotel, vila, dan jalan namun abai pada daya dukung lingkungan. Akibatnya, kita membangun “surga” di atas pondasi yang rapuh. Inilah saatnya merevisi paradigma pembangunan: ekonomi dan pariwisata tidak boleh lagi berjalan dengan mengorbankan ruang hidup ekologis.
Bali tidak boleh hanya bangga dengan sebutan “Pulau Surga.” Surga itu harus dirawat agar tetap nyata, bukan sekadar slogan pariwisata. Jika tidak, setiap tetes hujan yang seharusnya menjadi anugerah akan terus kita warisi sebagai musibah. Sudah saatnya pemerintah, swasta, dan masyarakat bergerak serentak. Karena seperti pepatah orang Bali “Taluh Goreng Ada Hasil,” percuma bicara panjang lebar jika tidak ada bukti nyata di lapangan. Saatnya kita berhenti “menggoreng kata-kata” dan mulai “menggoreng tindakan” yang benar-benar berbuah hasil. [T]
Penulis: Kadek Agus Yoga Dwipranata
Editor: Adnyana Ole
