Serangan fajar )istilah bagi-bagi uang saat pagi-pagi benar) dalam pemilu seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan hanya di ujungnya saja, padahal yang meleleh hingga ke lereng jumlahnya melebar dan meluas.
Baru saja ada berita yang berkaitan dengan serangan fajar menjelang Pemilu. Bowo Sidik Pangarso, politikus Golkar yang juga Caleg untuk DPR Dapil II Jateng, diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Dia diduga membantu pihak swasta mendapat proyek distribusi pupuk. KPK menyita uang senilai Rp 8 Miliar dalam 400 ribu amplop yang disimpan di 84 kardus. Uang ini diduga akan digunakan untuk serangan fajar.
Terungkapnya praktik serangan fajar dari OTT KPK ini sebenarnya tak mengejutkan.Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini. Ia menilai serangan fajar di Pemilu 2019 masih rentan terjadi.
Ini adalahfenomena gunung es. Titi mengungkap, masih banyak fakta-fakta di lapangan yang belum diketahui publik, kemungkinan serangan fajar lainnya bisa terjadi di Pemilu 2019.
“Harusnya partai politik itu tidak membiarkan para calegnya buat melakukan apapun strategi kampanye termasuk cara-cara yang ilegal dan jahat. Harusnya partai itu juga melakukan kontrol pada perilaku politik para calegnya. Nah kontrol ini yangg ternyata dalam praktek di lapangan masih minim dan terbatas.” ujar Titi saat menjadi pembicara diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini Jakarta (30/3/19)
Kasus Bowo dianggap tak akan menghentikan calon lain melakukan serangan fajar. Apa yang dilakukan Bowo patut diduga adalah tabiat dari partai politik. Mereka belum berubah, selalu mengandalkan uang untuk menang. KPK sebenarnya juga sudah meminta Bawaslu lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap para peserta Pemilu.
“Saya berharap teman-teman Bawaslu lebih giat lagi melakukan pemantauan. karena kita kemarin menemukan amplop yang segitu banyaknya. Ini paling tidak memberikan kewajiban pada temen-temen untuk melakukan secara aktif pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi kita lakukan.” Kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat diserbu pertanyaan oleh para wartawan.
Korupsi yang melibatkan politisi, khususnya DPR ini selalu berulang, terlebih saat jelang Pemilu. Toh apalagi alasannya kalau bukan untuk bagi-bagi duit ‘serangan fajar’.Kader terjaring OTT, partai mecat, partai minta maaf.
“Partai Golkar tidak akan mentoleransi kepada kader yang melakukan tindakan koruptif, dan memberikan sanksi yang tegas kepada Kader yang melakukannya.” pungkas Sekretaris Jenderal Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus yang kaget karena Bowo terjaring OTT KPK.
Pertanyaannya, bagaimana sistem pencegahan korupsi di internal partai? Bagaimana dengan tawaran KPK termasuk pencegahan yang dilakukan selama ini? Konsep pencegahan politik uang selama ini akan sia-sia, jika tidak ada inisiatif dari internal kelembagaan DPR maupun Partai Politik. [T]
