SETIAP kali melangkahkan kaki ke sebuah kota baru—baik di dalam maupun luar negeri—hal pertama yang diam-diam kita cari bukanlah deretan pusat perbelanjaan modern yang seragam, melainkan sesuatu yang khas: sebuah penanda identitas yang membuat kota itu berbeda. Ketika kita menengok wajah kota-kota di Indonesia hari ini, masihkah kita menemukan “wajah autentik” yang memiliki daya pikat sejati? Di tengah gempuran arsitektur yang seragam, di manakah sebenarnya letak unik, letak jiwa sebuah kota?
Pertanyaan reflektif inilah yang belakangan mengemuka seiring ramainya perbincangan mengenai heritage. Mulai dari wacana penataan koridor Jalan Gajah Mada di Denpasar hingga kawasan bersejarah di Tabanan, diskursus pemugaran bergema di mana-mana. Namun, di balik riuhnya perdebatan lebar trotoar dan estetika bangunan, ada dua dimensi fundamental yang sering terlupakan: ketepatan penggunaan istilah bahasa Indonesia serta pelestarian kebudayaan yang hidup di dalamnya.
Pusaka sebuah kawasan bukan sekadar tumpukan batu tua atau ruko kolonial yang dicat ulang, melainkan ruang hidup yang bernyawa. Melalui lensa kebahasaan, etimologi, dan kebudayaan Bali, tulisan ini menelisik makna sejati di balik heritage sekaligus meluruskan padanannya dalam bahasa Indonesia agar pelestarian tidak tercerabut dari akarnya.
Secara etimologis, kata heritage berasal dari bahasa Inggris dan Prancis Kuno heritage, yang berakar dari kata Latin hereditas (warisan/harta leluhur) dan heres (ahli waris). Makna dasarnya menitikberatkan pada hubungan antargenerasi: ada hak untuk menerima, sekaligus kewajiban moral untuk merawat dan meneruskannya.
Di ruang publik kita, kata heritage kini sangat akrab di telinga masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Padahal, bahasa Indonesia memiliki perbendaharaan kata yang tak kalah kuat. Jika menelisik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), heritage diterjemahkan melalui tiga lapis makna utama: (1) warisan: padanan generik yang paling netral untuk sesuatu yang diturunkan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, baik berupa harta, sifat, maupun nilai; (2) pusaka: berakar dari bahasa Sanskerta (posaka), dalam KBBI kata ini disetarakan langsung dengan warisan, namun membawa muatan nilai sejarah dan kesakralan. Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003) secara resmi mengangkat kata pusaka untuk merujuk pada heritage—menjadi pusaka budaya, alam, dan saujana; (3) kawasan cagar budaya: padanan resmi dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 untuk merujuk pada warisan budaya kebendaan, baik berupa benda, struktur, situs, maupun kawasan bersejarah.
Membiasakan penggunaan istilah pusaka atau kawasan cagar budaya bukan sekadar taat kaidah bahasa, melainkan upaya mengembalikan ruh kelokalan agar konsep pelestarian terasa lebih membumi.
Semangat membumikan istilah heritage tercermin melalui lahirnya konsep Kota Pusaka (Heritage City). Sejak 2012, melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P-3KP), Denpasar resmi ditetapkan sebagai Kota Pusaka dengan koridor Jalan Gajah Mada sebagai intinya.
Pemilihan diksi ini sangat relevan dengan karakter Bali. Jauh sebelum istilah arsitektur modern populer, masyarakat Bali telah memaknai pusaka dalam dua ranah sakral yang tak terpisahkan: (1) pusaka niskala (nonfisik): sistem pengetahuan, sastra tradisional, tradisi lisan, sistem nilai, norma adat, hingga bahasa ibu beserta aksaranya; (2) pusaka sekala (fisik): arsitektur tradisional, pura, puri, artefak, dan tata ruang yang berlandaskan kosmologi lokal.
Ketika sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kota Pusaka, objek yang dilestarikan bukan sekadar cangkang fisiknya, melainkan memori kolektif dan jiwa (taksu) yang menghidupi ruang tersebut.
Kawasan bersejarah seperti poros niaga Jalan Gajah Mada di Denpasar atau pusat kota tua di Tabanan sejak dulu merupakan titik temu (melting pot) kultural. Pertemuan antara masyarakat lokal Bali dan etnis pendatang (Tionghoa, Jawa, Arab, Eropa) melahirkan warisan kebahasaan yang unik.
Pertama, lahirnya bahasa Bali ragam perkotaan (basa Bali kota). Berbeda dengan bahasa pedesaan yang terikat ketat oleh anggah-ungguh (tingkat tutur) yang hierarkis, ragam bahasa di kawasan urban bersejarah lebih egaliter dan cair. Ragam ini menyerap banyak kosakata perniagaan dari bahasa Hokkien (Tionghoa) maupun Melayu pasar—sebuah arsip lisan yang merekam sejarah ekonomi kerakyatan.
Kedua, fenomena Lanskap Linguistik (Linguistic Landscape). Plang toko, papan nama jalan, dan prasasti di kawasan pusaka memegang peranan penting. Penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan aksara Bali di ruang publik bukan sekadar hiasan estetis, melainkan penguatan identitas nasional sekaligus akar budaya lokal.
Dalam tradisi Bali, tata ruang dan bahasa diatur oleh kosmologi seperti Sanga Mandala dan filosofi Tri Hita Karana. Di sela pertokoan tua Jalan Gajah Mada, berdirinya pelinggih kecil (tugu panunggun karang), upacara harian (canang sari), serta komunikasi lisan pedagang adalah denyut nadi yang menghidupkan kawasan. Tanpa elemen nonfisik ini, kawasan pusaka akan berubah menjadi “museum mati”.
Penataan kawasan cagar budaya harus mewaspadai ancaman penggusuran budaya—kondisi ketika revitalisasi fisik semata memicu lonjakan nilai sewa dan mendesak keluar warga serta pedagang aslinya. Jika komunitas aslinya tergusur, rantai transmisi bahasa lokal, istilah perniagaan khas, dan memori kolektif sejarah kawasan tersebut akan ikut punah.
Memahami makna sejati heritage menuntut kesadaran bahwa pelestarian kota adalah kerja kebahasaan dan kebudayaan yang holistik. Langkah awal dimulai dari keberanian menggunakan istilah yang tepat: pusaka, kawasan cagar budaya, dan kota pusaka. Merawat koridor bersejarah berarti menjaga agar bangunan tua, bahasa lokal, dan denyut kehidupan masyarakatnya tetap lestari berdampingan. Sebab, kota yang kehilangan bahasa dan jati diri budayanya pada akhirnya hanyalah ruang kosong tanpa jiwa.[T]
Penulis: I Made Sudiana
Editor: Adnyana Ole































