KEMISKINAN, di mana pun, dianggap sebagai kata yang “menyeramkan”, atau paling tidak kata yang tidak diharapkan ada dalam sebuah wilayah, entah negara atau daerah, termasuk di Kabupaten Buleleng. Kata yang terdengar tidak menyenangkan tersebut, kalau bisa, sekalian enyah dari dunia ini.
Tetapi seperti kejahatan, kemiskinan akan selalu ada selama dunia ini masih ada. Dan penurunannya, atau katakanlah penanganannya, tentu tidak semudah mengucapkannya. Banyak hal telah dilakukan, banyak cara telah dicoba. Dari mulai yang praktis, populis, sampai yang memakan banyak biaya, pikiran, dan tenaga. Namun, sebagaimana menghilangkan noda hitam yang membandel di baju putih, kemiskinan tak benar-benar bisa diberantas.
Pemerintah Kabupaten Buleleng, setiap periode kepemimpinan, telah menempatkan kata kemiskinan di barisan paling depan. Artinya, siapa pun pemimpinnya, kemiskinan selalu dijadikan masalah yang serius untuk dibicarakan, dipikirkan, dan dicarikan solusinya. Hingga tercetuslah kata Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu cara—atau jalan, katakanlah begitu—yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng.
Pemikiran tersebut setidaknya berbijak atas dua alasan: pertama, sektor UMKM) ikut menggerakkan perekonomian; dan kedua, sektor ini juga melibatkan masyarakat secara langsung. Untuk itulah, benar apa yang dikatakan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagperinkop UKM) Buleleng, Dewa Made Sudiarta, bila sektor UMKM memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Karena dengan menggerakkan UMKM, angka pengangguran juga akan berkurang. Ini tentu berdampak pada ekonomi masyarakat, yang dulunya kurang, kini bisa mencukupi,” ujar Made Sudiarta, Sabtu (31/5/2024) siang.
Sudiarta menerangkan, untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM. Program ini, kata Sudiarta lagi, merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024.
Tahun ini, pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, diikuti oleh 25 peserta dari lima desa yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem, yakni Desa Panji Anom, Lokapaksa, Sambangan, Sukasada, dan Pemaron. Data peserta diambil dari basis data Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PPPKE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Peserta dilatih membuat produk seperti donat berbahan keladi, keripik, jajanan lokal, dan minuman berbahan sereh. Ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk berproduksi dan memasarkan produk, minimal di lingkungan sekitar,” jelas Sudiarta.
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagperinkop UKM) Buleleng, Dewa Made Sudiarta | Foto: Diskominfosanti Buleleng
Bahkan, Disdagperinkop UKM Buleleng juga menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. “Guna menambah semangat masyarakat,” Sudiarta berkata. Sehingga, harapannya, banyak masyarakat yang mau menjadi pelaku UMKM dan meningkatkan pendapatan rumah tanggannya. Muaranya, sekali lagi, masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.
Narasumber yang didatangkan dalam pelatihan ini adalah para pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya dari kecil hingga besar, sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada para peserta. “Kami berharap, melalui pelatihan ini, peserta bisa memperkaya ilmu dan meningkatkan penghasilan mereka sehingga bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem,” tambah Sudiarta.
Komoditi pangan di Buleleng dinilai sangat potensial untuk dikembangkan. Sektor pertanian, perkebunan, dan hasil laut, jika bisa dimaksimalkan atau diolah dengan semestinya, sebaik mungkin, maka tidak mustahil kemiskinan di Buleleng akan turun—bahkan sangat drastis.
Selain pelatihan olahan pangan lokal, program peningkatan kapasitas kompetensi UMKM ini juga mencakup pelatihan anyaman bambu dan pelatihan menjahit dengan tenunan berbahan lokal. Saat ini, kebutuhan dan potensi sentral anyaman bambu sedang ditabulasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat kalangan miskin Buleleng dalam berwirausaha. Program ini juga dirancang berkelanjutan dan akan memfasilitasi pelaku usaha dengan dukungan permodalan dari perbankan.
“Agar tidak melulu harus dibantu dengan sembako. Tapi dari sisi ekonomi, kita perlu melakukan pemberdayaan agar mereka mampu meningkatkan pendapatan,” ujar Sudiarta.
Sebagai bentuk keseriusan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng, menurut Sudiarta, pemerintah senantiasa mendukung serta memfasilitasi segala keperluan masyarakat, baik dari segi permodalan, administratif, hingga kemasan produk. Bahkan, dari hasil pelatihan tersebut, sudah ada masyarakat yang berhasil menjual hasil kreasi dan ide mereka.
“Kalau mereka sudah bergerak untuk menjalankan bisnis, ya tentu kita akan libatkan perbankan. Kita harap nanti pendampingan ini akan berlanjut dan administratif,” kata Sudiarta.
Selain pelatihan pembuatan produk pangan, peserta juga mendapatkan materi tentang mindset wirausaha, teknik berwirausaha yang benar sesuai peraturan, serta cara mengemas produk agar lebih menarik.
Pelatihan ini banyak melibatkan praktik kerja langsung, disertai materi tentang pembuatan rencana bisnis, pengolahan pangan yang higienis dan sehat, serta menjaga lingkungan agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas.
“Diharapkan, peserta pelatihan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin—untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatannya. Ini merupakan salah satu upaya konkret dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Buleleng,” ujar Sudiarta.
Sampai di sini, selain menguatkan dan meningkatkan kopetensi UMKM, Pemkab Buleleng sebelumnya juga telah melakukan banyak usaha dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah tersebut, misalnya, pada tahun 2023, dari 1.551 jiwa Miskin Ektrem sebanyak 1.107 sudah ber-DTKS, sisanya sudah didaftarkan sebanyak 444 jiwa ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun ini.
Kemudian, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 184 KK sudah mendapatkan program sosial dari sumber APBN dan sebanyak 165 KK sampai saat ini telah diusulkan ke Kementrian Sosial RI. Selanjutnya, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.059 jiwa telah ber JKN dan sebanyak 492 jiwa telah didaftarkan ke PBI APBD tahun 2023.
Sementara itu, tahun 2023 bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Hasil (RTLH) verifikasi tim dari Dinas Perkimta Buleleng, dari 349 KK ekstrem yang lolos syarat rumah tidak layak huni sebanyak 283 KK, sebanyak 90 rumah KK ekstrem telah dianggarkan di Dinas Perkimta dan pengerjaan fisiknya dilaksanakan di Triwulan 4 tahun 2023.
Sebanyak 170 rumah telah diusulkan melalui program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) data sampai saat ini 65 rumah telah disepakati akan di danai dari TJSLP, sebanyak 23 rumah akan diajukan ke APBN untuk pelaksanaanya di tahun 2024.
Terakhir, Bantuan Sosial Pengurangan Beban seperti pemberian Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Simultan, Berkelanjutan, dan Kolaboratif
Penanggulangan kemiskinan, tentu saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga semua pihak, semua elemen dengan kewenangannya masing-masing, baik itu pemerintah daerah, swasta, perusahaan BUMN/BUMD, maupun unsur kemitraan lainnya.
Untuk itu, mengingat begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah disinggung di atas, menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas agenda srategis pada Dokumen Rencanaan Pembangunan Daerah 2023-2026.
“Dalam setiap penyusunan perencanaan dan anggaran, Pemerintah Kabupaten Buleleng selalu mengedepankan keberpihakan atas kebutuhan pembangunan pada masyarakat miskin,” ujar Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. Berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Buleleng telah dilkasanakan secara efektif.
Selanjutnya, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif kalau dilaksanakan secara parsial. Program dan kegiatan haruslah dilaksanakan secara simultan, terintegrasi, dan terfokus, serta didukung oleh data yang valid dan akurat.
“Strategi pendekatan makro dan mikro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk miskin sudah berjalan secara sinergis dengan peningkatan aksebilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigas,i dan sanitasi pada kawasan perdesaan dan perkotaan,” terang Lihadnyana.
Ia melanjutkan, demikian pula dengan program perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi mikro yang diarahkan bagi penduduk miskin, juga dilaksanakan secara berkelanjutan. “Kita menyadari sepenuhnya bahwa berbagai upaya yang telah kita laksanakan tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak,” sambungnya.
Sampai di sini, jika mengacu pada data terbaru yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signfikan. Pada tahun sebelumnya, jumlah keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem berjumlah 10.132 KK. Sedangkan saat ini berjumlah 348 KK. Tentu saja ini angka yang melegakan.
Benar. Tahun 2021, kemiskinan Kabupaten Buleleng sebesar 0,28 persen. Angka ini menurun menjadi 0,05 persen pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,23 persen. Sementara itu, berdasarkan rilis BPS per Oktober 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebesar 5,85 persen. Sedangkan tahun 2022 sebesar 6,21 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,36 persen.
Posisi relatif Kemiskinan Ekstrem Buleleng tahun 2022 sebesar 0,05 persen lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yang berada di angka 0,54 persen dan nasional 2,04 persen. Hasil-hasil positif itu tentu saja karena Pemkab Buleleng terus berupaya melakukan langkah-langkah baru agar angka kemiskinan itu turun dengan cepat.
Tahun 2023, Buleleng telah menetapkan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang menunjukkan kesejahteraan paling rendah. Sebanyak 349 Keluarga Miskin Ektrem dijabarkan menjadi Jumlah Individu Miskin Ektrem sebanyak 1.551 jiwa yang tersebar di 66 desa/kelurahan di 9 kecamatan yang ditetapkan melalui hasil musdes/muskel dan ditetapkan dengan SK Bupati.
Yang menarik, dalam kerja penanggulangan kemiskinan ini, TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan Pemkab Buleleng secara terus-menerus membuka ruang diskusi ini agar tim dapat bertukar ide dan solusi terkait isu kemiskinan, yang mana akan membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis.
Dengan begitu, diharapkan TKPK Buleleng dapat berfungsi sebagai penggerak dan pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dalam menangani masalah kemiskinan di Buleleng secara simultan dan berkelanjutan.
Selain itu, cepatnya penurunan angka kemiskinan di Buleleng juga tak bisa dilepaskan dari kerja-kerja kolaboratif Pemkab Buleleng dengan membentuk relawan pendata kemiskinan. Relawan ini dibentuk oleh Pemkab sebagai upaya melakukan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten di ujung utara Pulau Dewata tersebut.
Relawan ini diperlukan untuk mendata keluarga miskin yang tercecer, atau tidak menerima bantuan karena belum terdata dengan baik. Contoh kasus, tahun 2023 Pemkab Buleleng secara intensif telah menggulirkan bantuan sosial, salah satunya berupa bedah rumah dan sebenarnya sudah tuntas sebanyak 283 unit. Namun ternyata masih ada data yang tercecer.
Oleh karena itu, Pemkab Buleleng membentuk relawan untuk mendata kemiskinan yang ada. Adapun dengan membentuk relawan, pendataan menjadi lebih independen dan berupaya penuh untuk mendata Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kita semua berusaha sangat keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Termasuk bergotong-royong membantu masyarakat. Kalau saya di provinsi bergotong-royong mendanai bantuan yang diberikan,” kata Pj. Bupati Buleleng terkait dibentuknya relawan itu.
Pihak perusahaan juga diajak untuk terus berkolaborasi untuk penanggulangan kemiskinan ini. Setelah rumah masyarakat diperbaiki melalui bedah rumah, kemudian pemasangan instalasi listrik yang harus dibantu. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak termasuk penyediaan listrik dengan PLN. Penjajakan dilakukan agar rumah yang telah diperbaiki bisa dipasangi listrik secara gratis oleh PLN.
Atas pencapaian tersebut, bersama tujuh provinsi dan 19 kabupaten/kota lainnya, karena dinilai telah berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemkab Buleleng mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
“Akhir tahun 2023, kita berhasil meraih insentif fiskal sebagai sebuah penghargaan bagi upaya maksimal Pemkab Buleleng menghapus kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujar Lihadnyana. [T][Jas/Adv]
Reporter/Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole
Catatan: Artikel ini ditulis dan disiarkan atas kerjasama tatkala.co dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.
