SEORANG tukang becak mengayuh pedal dari pagi hingga malam untuk menafkahi keluarganya. Bukan hanya itu. Ia juga bekerja keras untuk membiayai kuliah anak perempuannya. Hingga tiba waktunya, anak perempuan itu lulus sarjana dari perguruan tinggi negeri dengan predikat cum laude. Semua orang bangga pada tukang becak itu.
Semua orang menyebut tukang becak itu pahlawan bagi keluarganya. Ia telah menyelamatkan banyak orang. Ia telah mengantarkan anaknya ke pintu gerbang kesuksesan. Namun bagi negara dan pemerintah Indonesia, ia hanya lelaki biasa. Orang tua yang memang berkewajiban menafkahi keluarga dan menyekolahkan anaknya.
Begitulah adanya. Secara yuridis-formal, pahlawan adalah konstruksi negara. Undang-Undang No. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mendefinisikan Pahlawan Nasional sebagai seseorang yang berjasa luar biasa untuk keutuhan NKRI. Prosesnya birokratis, selektif, dan sangat politis. Gelar Pahlawan diberikan kepada mereka yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi luar biasa bagi kemajuan bangsa.
Sedangkan secara substantif, definisi yang lebih sosiologis, pahlawan adalah individu yang secara sadar menanggung biaya pribadi yang seharusnya tidak ia tanggung, untuk kepentingan publik yang lebih besar dari dirinya. Dengan definisi ini, pahlawan tidak harus angkat senjata. Tukang becak itu adalah pahlawan. Seorang ibu yang menyekolahkan tiga anaknya sebagai buruh cuci, perawat yang tetap jaga di IGD saat Covid-19, guru honorer di pedalaman Papua, dan pemadam kebakaran hutan di Kalimantan; mereka semua pahlawan.
Pertanyaannya, masihkah relevan mempersoalkan Hari Pahlawan saat ini? Apakah masih kontekstual berbicara tentang pahlawan ketika anak-anak muda bersikap sinis dan memiliki jarak begitu jauh dengan sejarah kemerdekaan? Ketika Gen Z lebih mengenal pahlawan Marvel daripada pahlawan di buku sejarah?.
Untuk apa menyoal pahlawan ketika bambu runcing tak lagi menakutkan? Buat apa lagi memperingati Hari Pahlawan ketika rakyat kini sedang berjuang melawan korupsi yang merampok 30% anggaran pendidikan, melawan oligarki yang memprivatisasi hutan dan laut, melawan epidemi hoaks yang membunuh akal sehat, dan melawan budaya acuh yang membuat kita menonton ketidakadilan sambil scroll TikTok?
Pertanyaan tersebut tentu perlu jawaban. Apalagi masyarakat kadang mengalami sindrom heroisme. Mereka mencitai pahlawan yang telah lama tutup usia, meski kadang acuh terhadap perjuangan orang di sekitarnya yang menuntut pemberantasan korupsi dan melawan investor pabrik semen yang merusak lingkungan.
Mengulang Seremoni
Pemerintah memahami Hari Pahlawan melalui kacamata yang disebut Eric Hobsbawm sebagai invented tradition, tradisi yang dibuat negara untuk menciptakan rasa kontinuitas dan legitimasi. Ziarah, tabur bunga, upacara, dan pemberian gelar adalah instrumen negara untuk mengatakan bahwa bangsa ini pewaris sah dari darah yang tumpah di Surabaya tahun 1945.
Masalahnya, produksi pahlawan secara formal melalui UU No. 20/2009 telah menjadi proses yang sangat birokratis dan politis. Gelar Pahlawan Nasional semakin sering dibagikan menjelang momentum politik, dengan kriteria historis yang kadang longgar.
Ada pahlawan yang baru diusulkan 50 tahun setelah wafat karena pertimbangan identitas daerah, ada pula pahlawan yang jelas rekam jejak anti-kolonialnya tetapi tertunda karena tidak memiliki jaringan pengusul yang kuat di Jakarta. Dan begitu mudahnya kakek seorang presiden diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Kepahlawanan, dengan demikian, direduksi menjadi SK Presiden.
Yang lebih ironis adalah kontradiksi kebijakan. Negara mengulang seremoni dengan khidmat, menabur bunga untuk pahlawan yang sudah meninggal, tetapi abai pada pahlawan yang masih hidup. Pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada guru yang berjuang di era kolonial, tetapi membiarkan jutaan guru honorer hari ini hidup dengan gaji Rp 300-700 ribu per bulan tanpa jaminan sosial.
Pemerintah memuliakan dokter pejuang kemerdekaan, tetapi membiarkan dokter dan perawat honorer di Puskesmas bekerja 24 jam tanpa dukungan anggaran dan perlengkapan memadai. Seremoni Hari Pahlawan tanpa keberpihakan anggaran adalah bentuk kemunafikan negara yang paling kentara terhadap para pahlawan yang masih hidup. Dan seremoni semacam itu terus diulang setiap tahun.
Negara begitu mencintai dan menghormati pahlawan karena mereka yang telah tiada tidak akan pernah menagih janji kemerdekaan. Pahlawan yang telah lama wafat tidak akan protes ketika hutan yang dahulu mereka pertahankan dengan darah, hari ini dilepas untuk tambang yang merusak alam. Pahlawan yang kini telah dimakamkan tidak akan menggugat ketika demokrasi yang dulu mereka rebut dengan bambu runcing, hari ini dikelola dengan politik uang.
Lupa Kolektif
Jika negara terjebak dalam seremoni Hari Pahlawan, masyarakat terjebak dalam lupa kolektif tentang hari bersejarah itu. Paul Connerton menyebut collective forgetting atau lupa kolektif yang bekerja dalam dua lapisan.
Lapisan pertama adalah lupa pada substansi pengorbanan. Hari Pahlawan dirayakan sebagai festival heroisme dan lomba baca puisi, bukan sebagai pelajaran tentang dilema moral. Di ruang kelas, sejarah diajarkan sebagai hafalan tahun, nama, dan tempat, bukan sebagai situasi etis.
Guru di kelas mestinya bertanya apa yang akan dilakukan sisiwa jika pada tanggal 9 November 1945 mereka telah berusia remaja, ketika Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh dari pihak sekutu mengeluarkan ultimatum serahkan senjata atau Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara. Apa yang akan siswa pilih? Tanpa pertanyaan dilematis dan pilihan etis semacam itu, empati historis tidak akan tumbuh. Tanpa empati, pahlawan hanya akan menjadi nama jalan yang selalu dilewati sambil melihat Google Maps.
Lapisan kedua adalah apa yang disebut sebagai distant heroism atau heroisme jarak jauh. Masyarakat memiliki kecenderungan psikologis untuk mencintai pahlawan yang jauh, yang sudah almarhum, dan yang diam di patung, tetapi membenci pahlawan yang dekat, yang masih hidup, dan yang bersuara. Orang mudah terharu melihat foto Bung Tomo berteriak “Merdeka atau Mati!”, tetapi risih ketika mahasiswa hari ini berteriak: “Hukum Mati Koruptor !” di depan gedung DPR.
Orang merasa bangga dengan narasi Cut Nyak Dhien yang bergerilya melawan Belanda, tetapi memaki ibu-ibu di Kendeng yang bergerilya menolak pabrik semen yang merusak sumber air mereka. Orang juga memuja Jenderal Soedirman yang sakit namun tetap memimpin gerilya, tetapi diam ketika janda veteran di desa-desa kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Fenomena ini terjadi karena pahlawan yang telah wafat tidak menuntut perubahan perilaku orang. Patung tidak akan menegur orang yang lewat. Sebaliknya, pahlawan hidup menuntut. Ia menuntut orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pungli, tidak menyebar hoaks, dan tidak abai pada ketidakadilan di depan mata. Tuntutan itu melelahkan. Maka mekanisme pertahanan diri yang paling mudah adalah melupakan.
Inilah mengapa dunia politik dan ruang publik dipenuhi oleh mereka yang mengaku mencintai Indonesia sambil merusak alamnya, mengaku nasionalis sambil membiarkan intoleransi tumbuh, mengaku menghormati pahlawan sambil melakukan semua perilaku yang justru mengkhianati nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Lupa kolektif memungkinkan orang untuk tetap merasa pahlawan tanpa harus berkorban seperti pahlawan.
Lupa kolektif tampaknya juga menjadi epidemi bangsa ini. Orang mudah lupa pada perilaku tercela pejabat maupun figur publik. Orang tetap mengelu-elukan, bahkan mengusulkannya menjadi pahlawan bagi rezim yang otoriter selama 30 tahun lebih. Orang tetap memilih calon legislatif yang pernah dipidana karena korupsi. Orang juga masih histeris menyambut artis yang pernah tersandung kasus video porno. Seolah perilaku buruk mereka di masa lalu dilupakan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu.
Jika masalah besar bangsa saat ini adalah seremoni dan lupa kolektif, maka solusinya adalah reaktualisasi konsep pahlawan itu sendiri. Secara akademis, perlu digeser definisi pahlawan, dari definisi legal-formal menuju definisi substantif-etis. Definisi yang paling operasional, pahlawan adalah individu yang secara sadar rela menanggung biaya pribadi (personal cost) untuk kepentingan orang lain yang lebih besar dari dirinya sendiri. Harus ada unsur kesukarelaan dan orientasi publik. Dengan definisi ini, spektrum kepahlawanan menjadi lebih demokratis; bukan hegemoni penguasa.
Negara harus berhenti memproduksi gelar dan mulai memproduksi keteladanan. Moratorium pemberian gelar Pahlawan Nasional baru selama beberapa tahun dan alihkan energi negara untuk menyejahterakan pahlawan yang masih hidup: guru honorer, nakes Puskesmas, penjaga hutan, relawan kebencanaan, dan penjaga perlintasan kereta api. Pahlawan seperti ini tidak membutuhkan karangan bunga, mereka perlu kebijakan afirmatif dan kesejahteraan yang layak. [T]
