SETIAP 10 September, kita menjadi masyarakat yang tiba-tiba pandai berbicara tentang bunuh diri. Poster bermunculan di media sosial. Kutipan dibagikan. Angka-angka ditampilkan. Kita mengajak orang berbicara tentang sesuatu yang selama ini dianggap terlalu berat untuk dibicarakan.
Saya selalu curiga pada peringatan yang membuat kita merasa sudah melakukan sesuatu hanya karena telah mengunggah sesuatu. Bukan karena berbicara itu tidak penting. Justru sebaliknya, berbicara dapat menjadi pintu menuju pertolongan. Namun bunuh diri adalah persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar persoalan bahasa.
Ia berhubungan dengan kesehatan jiwa, keluarga, kemiskinan, stigma, akses pelayanan, lingkungan sosial, kebijakan negara, bahkan cara sebuah masyarakat mencatat kematian. Karena itu, ketika psikiater dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (K) berbicara mengenai pencegahan bunuh diri, saya menangkap kegelisahan yang lebih besar daripada sekadar persoalan angka.
Menurut dr. Rai Wiguna, kita mungkin salah menghitung, salah bicara, salah memilih intervensi, bahkan salah membayar. Empat kesalahan itu terdengar sederhana. Namun jika dibuka satu per satu, ia membawa kita kepada persoalan yang lebih besar daripada kesehatan jiwa.
Ia membawa kita kepada cara negara mencatat kematian, cara media bercerita, cara kebijakan bekerja, dan cara masyarakat memperlakukan orang yang sedang berada dalam krisis. Pada akhirnya, ia membawa kita kepada pertanyaan yang paling sulit, apakah kita benar-benar sudah belajar mendengar?
Kesalahan pertama adalah cara kita menghitung. Indonesia menghadapi persoalan serius dalam pencatatan bunuh diri. Penelitian Onie dan kawan-kawan yang diterbitkan di The Lancet Regional Health – Southeast Asia menganalisis berbagai sumber data untuk periode 2016 sampai 2021. Penelitian tersebut menemukan kesenjangan besar antara data resmi dan estimasi WHO.
Ketika data kepolisian dibandingkan dengan estimasi WHO, penelitian itu memperkirakan tingkat underreporting sebesar 859,1 persen. Data kepolisian diperkirakan hanya mencakup sekitar 12,8 persen dari jumlah yang diperkirakan WHO. Sistem registrasi sampel meningkatkan cakupan menjadi sekitar 51,4 persen.
Angka 859,1 persen terdengar seperti angka yang terlalu besar untuk dipercaya. Tetapi justru di situlah persoalannya. Kita sering mengira angka sebagai kenyataan. Padahal angka hanyalah kenyataan yang berhasil dicatat oleh sebuah sistem.
Seseorang meninggal. Keluarganya mungkin merasa malu. Penyebab kematian mungkin disamarkan. Peristiwa tersebut mungkin tidak dilaporkan dengan cara yang semestinya. Dokumen administrasi akhirnya mencatat sebab lain. Kematian itu tetap terjadi, tetapi perlahan menghilang dari statistik.
Dalam konteks Bali, persoalan ini menjadi lebih rumit. Penelitian mengenai stigma bunuh diri pada masyarakat Bali menemukan adanya stigma publik dan stigma diri. Dalam perspektif sebagian masyarakat Bali yang diteliti, bunuh diri berkaitan dengan konsep ulah pati dan dapat dipandang membawa konsekuensi buruk bagi orang yang meninggal maupun keluarganya.
Dengan demikian, persoalan angka bukan semata persoalan statistik. Ia adalah persoalan kebudayaan. Apa yang dianggap memalukan oleh keluarga akan menentukan apa yang boleh dikatakan kepada tetangga. Apa yang boleh dikatakan kepada tetangga dapat memengaruhi apa yang dilaporkan kepada aparat.
Pada akhirnya, kebudayaan ikut menentukan bagaimana negara melihat kenyataan. Di sinilah antropologi menjadi penting. Data tidak pernah sepenuhnya berdiri di luar masyarakat. Data dibentuk oleh perilaku manusia, lembaga, norma, rasa malu, bahkan hubungan antara keluarga dan negara. Maka ketika kita mengatakan angka bunuh diri kecil, pertanyaan berikutnya seharusnya bukan hanya berapa jumlahnya. Kita harus bertanya, berapa banyak yang tidak berhasil kita lihat?
Dalam penelitian nasional tersebut, Bali tercatat memiliki angka bunuh diri tertinggi di antara provinsi yang dianalisis untuk periode penelitian. Angka yang dihitung mencapai sekitar 1,821 per 100.000 penduduk. Penelitian yang sama menemukan bunuh diri di wilayah rural sekitar 4,47 kali lebih tinggi dibandingkan wilayah urban.
Temuan itu seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Bali yang kita kenal dari kartu pos adalah Bali yang penuh matahari, pantai, pura, yoga, meditasi dan senyum. Bali yang dijual kepada dunia adalah tempat orang datang untuk beristirahat dari hidupnya.
Orang datang mencari ketenangan setelah lelah bekerja di kota-kota besar. Mereka mengikuti retreat, belajar meditasi, menikmati spa, berjalan di sawah, berbicara tentang penyembuhan dan menemukan kembali diri.
Tetapi ada Bali lain yang jarang masuk ke brosur wisata. Bali yang menghadapi gangguan jiwa. Bali yang mempunyai keluarga dengan anggota keluarga yang sedang mengalami krisis. Bali yang masih berhadapan dengan stigma.
Bali juga memiliki wilayah pedesaan dengan struktur sosial, ekonomi, akses kesehatan dan hubungan keluarga yang berbeda dari kawasan pariwisata. Bali yang mungkin lebih mudah menjual ketenangan kepada orang asing daripada menyediakan ruang aman bagi warganya sendiri untuk mengatakan, “Saya sedang tidak baik-baik saja.”
Di sinilah paradoks itu muncul. Kita adalah pulau yang mengekspor penyembuhan dan mengimpor keheningan. Kesalahan kedua adalah cara kita berbicara. Sebagai jurnalis, bagian ini membuat saya merasa perlu bercermin. Media memiliki kekuatan untuk membawa sebuah persoalan ke ruang publik. Tetapi kekuatan itu juga memiliki konsekuensi.
Dr. Rai Wiguna mengingatkan bahwa cara kita berbicara mengenai bunuh diri bukan perkara sepele. Penelitian Thomas Niederkrotenthaler dan koleganya dalam British Journal of Psychiatry menunjukkan bahwa dampak pemberitaan bunuh diri tidak selalu sama. Pemberitaan berulang mengenai kasus yang sama dan pengulangan mitos bunuh diri berkaitan dengan peningkatan angka bunuh diri. Sebaliknya, pemberitaan tentang kemampuan seseorang menghadapi krisis tanpa melakukan bunuh diri dapat memberikan efek protektif.
Temuan mengenai efek protektif tersebut kemudian dikenal melalui gagasan Papageno effect. Orang yang mengalami krisis dan mampu melewatinya tanpa melakukan bunuh diri dapat menjadi bagian dari narasi pencegahan. Di sini media sebenarnya memiliki pilihan.
Kita bisa memberitakan fakta dan tetap keliru dalam menyampaikannya. Kita bisa menghadirkan ahli dan tetap menghasilkan narasi yang buruk. Kita bisa menyajikan statistik dan tanpa sadar membuat persoalan tampak seperti tontonan yang terus berulang.
Penelitian terhadap pemberitaan bunuh diri di media daring Indonesia juga menemukan persoalan serupa. Dari 548 berita yang dianalisis, sebagian besar memuat unsur yang tidak sesuai dengan pedoman pemberitaan bunuh diri WHO. Banyak berita mencantumkan metode bunuh diri dalam judul, menampilkan foto korban, dan jarang memberikan informasi bahwa bantuan serta harapan tetap tersedia.
Bagi saya sebagai jurnalis, temuan itu tidak nyaman. Media sering merasa telah membantu hanya karena mengangkat sebuah persoalan. Padahal mengangkat persoalan belum tentu sama dengan memahami persoalan.
Masalahnya bukan apakah media boleh membicarakan bunuh diri. Tentu saja harus. Masalahnya adalah bagaimana. Media perlu memberi ruang pada kehidupan setelah krisis, kemungkinan pertolongan, pengalaman orang yang berhasil bertahan, serta sistem yang membuat pertolongan dapat diakses.
Barangkali ini juga berlaku bagi media sosial. Kita sering merasa telah membantu karena menulis kalimat “ayo bicara”. Tetapi seseorang yang sedang berada dalam krisis mungkin tidak membutuhkan sebuah slogan.
Ia membutuhkan orang yang sungguh-sungguh bersedia mendengarkan. Ia membutuhkan layanan yang tersedia ketika pertolongan dibutuhkan. Ia membutuhkan keluarga yang tidak langsung menghakimi. Ia membutuhkan sistem yang tidak mempersulit ketika ia meminta bantuan.
Di sinilah kampanye tahunan perlu diperiksa kembali. Bukan dihentikan, melainkan diperdalam. Jika setiap 10 September kita hanya menghasilkan lebih banyak unggahan, tetapi tidak menghasilkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, kita perlu bertanya kembali tentang makna pencegahan.
Pencatatan yang lebih baik, tenaga kesehatan yang lebih siap, kebijakan yang lebih tepat dan keluarga yang lebih berani meminta pertolongan jauh lebih penting daripada sekadar memperbanyak percakapan.
Kalau semua itu tidak berubah, kita mungkin hanya sedang memperbanyak suara tanpa memperbesar daya dengarnya. Kesalahan ketiga adalah memilih intervensi. Kita sering membayangkan pencegahan bunuh diri sebagai pekerjaan psikologis. Kita membicarakan konseling, kesehatan jiwa, dukungan sosial dan pentingnya berbicara. Semua itu penting. Namun pencegahan juga dapat bekerja melalui perubahan lingkungan.
Sri Lanka memberikan contoh yang menarik. Negara itu mengalami penurunan besar angka bunuh diri setelah serangkaian pembatasan terhadap pestisida berbahaya. Penelitian menunjukkan angka bunuh diri keseluruhan turun 21 persen antara 2011 dan 2015, sementara angka bunuh diri menggunakan pestisida turun sekitar 50 persen.
Penelitian lain menyebut penurunan sekitar 70 persen dalam dua dekade melalui berbagai regulasi dan pembatasan sarana berbahaya. Yang menarik bukan hanya angka penurunannya. Yang menarik adalah cara berpikir di baliknya.
Pemerintah tidak perlu menunggu setiap orang menjadi lebih kuat secara psikologis. Negara dapat mengubah lingkungan agar sebuah krisis sementara tidak begitu mudah berubah menjadi kematian yang permanen.
Di sini pencegahan bunuh diri keluar dari ruang konseling dan masuk ke ruang kebijakan. Kita bisa bertanya tentang apa yang tersedia di lingkungan seseorang, bagaimana pelayanan kesehatan bekerja, bagaimana wilayah pedesaan mendapatkan pertolongan, bagaimana keluarga menghadapi stigma. Kita bisa bertanya apa yang dapat dilakukan pemerintah sebelum sebuah krisis menjadi tragedi.
Pencegahan akhirnya bukan hanya persoalan menyelamatkan pikiran seseorang. Ia juga persoalan mendesain lingkungan yang memberi kesempatan lebih besar bagi seseorang untuk tetap hidup ketika sedang berada dalam keadaan paling rapuh.
Kesalahan keempat adalah cara kita membayar. Di sini persoalannya menjadi lebih keras karena menyentuh negara. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memasukkan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang dikecualikan dari jaminan. Ketentuan mengenai pengecualian tersebut tetap menjadi bagian dari kerangka JKN setelah perubahan melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
Kalimat dalam peraturan itu terdengar administratif. Namun di balik kalimat administratif selalu ada manusia. Seseorang berada dalam kondisi krisis, kemudian membutuhkan pertolongan medis. Setelah diselamatkan secara fisik, ia mungkin masih membutuhkan perawatan psikologis, pemeriksaan lanjutan dan pendampingan.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar apakah ia ingin hidup. Pertanyaannya adalah apakah sistem di sekelilingnya siap membantu mempertahankan kehidupan itu. Di sinilah kebijakan kesehatan diuji.
Kita dapat berbicara panjang tentang pentingnya kesehatan mental, tetapi ketika seseorang benar-benar berada dalam keadaan darurat, ia berhadapan dengan meja pendaftaran, ruang IGD, biaya, rujukan, tenaga kesehatan dan aturan pembiayaan.
Kata “pencegahan” akhirnya memperoleh makna yang lebih konkret. Pencegahan bukan hanya poster. Pencegahan adalah sistem.
Bali memiliki alasan lebih besar untuk memikirkan persoalan ini. Sebab Bali telah lama membangun identitas sebagai ruang penyembuhan. Dunia mengenal Ubud sebagai tempat meditasi. Yoga tumbuh sebagai industri. Retreat menjadi bagian dari ekonomi pariwisata.
Ketenangan menjadi komoditas yang dapat dibeli dengan rupiah, dolar dan kartu kredit. Ironinya, ketenangan yang dijual itu sering kali merupakan ketenangan yang dikemas untuk mereka yang datang dari luar.
Bagaimana dengan mereka yang tinggal di dalamnya? Bagaimana dengan seseorang di Karangasem, Buleleng atau Jembrana yang sedang mengalami krisis? Bagaimana dengan keluarga di desa yang masih takut mengatakan bahwa salah satu anggotanya mengalami gangguan jiwa?
Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai uang untuk membeli retreat, tetapi membutuhkan pertolongan? Kita harus berhati-hati agar Bali tidak hanya menjadi pulau yang menjual kesehatan jiwa sebagai pengalaman wisata, sementara kesehatan jiwa masyarakatnya sendiri dibiarkan menjadi persoalan keluarga.
Ketenangan yang menjadi komoditas tidak sama dengan kesehatan jiwa sebagai hak. Yang pertama dapat dibeli, yang kedua harus dijamin. Karena itu, persoalan bunuh diri di Bali tidak cukup diselesaikan dengan memperbanyak seminar di hotel, kampanye di media sosial atau unggahan setiap 10 September.
Kita membutuhkan pendekatan yang memahami konteks lokal. Penelitian nasional tentang bunuh diri di Indonesia sendiri menekankan besarnya variasi antardaerah dan perlunya pendekatan pencegahan yang sensitif terhadap konteks budaya.
Mungkin kita perlu belajar menghitung dengan lebih jujur. Kita perlu belajar berbicara dengan lebih hati-hati. Kita perlu memilih intervensi yang menyentuh struktur kehidupan, bukan hanya kesadaran individu.
Kita juga perlu memastikan bahwa ketika seseorang meminta pertolongan, sistem tidak membuatnya merasa sedang dihukum karena pernah berada dalam krisis. Pada akhirnya, bunuh diri memaksa kita menghadapi sesuatu yang sering ingin kita hindari. Bahwa manusia tidak selalu dapat dijelaskan melalui angka, bahwa keluarga tidak selalu berani mengatakan kebenaran.
Bahwa media dapat menolong sekaligus melukai. Bahwa kebijakan yang tampak administratif dapat menentukan apakah seseorang memperoleh pertolongan. Dan bahwa sebuah masyarakat dapat terlihat religius, spiritual dan penuh ritual, tetapi tetap gagal mendengar penderitaan yang berlangsung diam-diam.
Mungkin karena itu kita perlu berhenti menganggap 10 September sebagai hari ketika kita harus mengunggah sesuatu. Jadikan ia hari ketika kita memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan setelah unggahan itu hilang dari layar.
Berapa banyak orang yang sekarang lebih mudah mendapatkan pertolongan? Berapa banyak keluarga yang berani mengatakan bahwa anggota keluarganya sedang mengalami gangguan jiwa? Berapa banyak puskesmas yang benar-benar siap menghadapi krisis? Berapa banyak kebijakan yang berubah? Berapa banyak kematian yang berhasil dicegah?
Sebab orang yang berada di ujung hidupnya tidak membutuhkan dunia yang lebih pandai membuat poster. Ia membutuhkan dunia yang lebih siap menolong. Dan mungkin, pada akhirnya, yang harus kita selamatkan bukan hanya mereka yang sedang berada dalam krisis. Kita juga perlu menyelamatkan kemampuan masyarakat untuk mendengar. Sebab selama kita masih salah menghitung, salah bicara, salah memilih intervensi dan salah membayar, kesunyian akan terus terlihat seperti ketiadaan. Padahal di balik kesunyian itu mungkin ada manusia yang sedang menunggu seseorang berkata, dengan sungguh-sungguh, saya mendengar kamu.[T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
