BALI kembali diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Dalam hitungan jam, air meluap di mana-mana. Jalan tergenang, pohon tumbang, dan di media sosial bertebaran video banjir seperti tayangan rutin yang tak lagi membuat orang kaget. Salah satu yang paling menyayat hati adalah video yang beredar pada 12 November 2025: setelah hujan deras mengguyur area Gianyar, air di pancoran Tirta Empul yang biasanya bening dan digunakan untuk penglukatan, tampak meluap tinggi dan berwarna coklat.
Di tengah suara gamelan yang mengiringi upacara dan dentuman musik dari beach club, kejadian di Tirta Empul ini seperti pertanda Bali sedang menjerit. Pulau yang dulu dielu-elukan sebagai surga dunia kini tampak lelah menanggung beban pembangunan dan kebanggaan yang tak lagi berpijak pada keseimbangan.
Tri Hita Karana, sebuah konsep spiritual yang konon menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali, kini seolah tinggal slogan. Ia ditempel di mana-mana oleh mereka yang mengeksploitasi pulau ini dengan gimmick sustainability, bahkan diglorifikasi dan diabadikan dalam bentuk menara di sebuah beach club. Miris dan menyakitkan.
Jika Tri Hita Karana ibarat napas kehidupan, kini napas itu terasa tersengal dan sesak. Di tengah gemerlap pariwisata, di antara villa, bar, dan lapangan padel baru yang tumbuh setiap bulan, harmoni itu perlahan terkikis. Alam yang dulu disucikan kini menjadi objek jualan; tanah warisan dijadikan lahan parkir; pohon yang dahulu keramat kini ditebang tanpa sungkan; dan air suci mengalir di antara limbah serta beton.
Ironisnya, di saat Bali terasa penuh dengan duka dan luka, kita sibuk dengan renovasi pura dan ritual yang semakin besar, megah, dan mewah. Setiap pura berlomba membuat persembahan utama dengan biaya miliaran rupiah; tidak ada yang salah, karena ini tentu sebagai wujud syukur atas rejeki yang berlimpah dari leluhur melalui berputarnya ekonomi dan pariwisata.
Di balik kemegahan itu, saya sering bertanya: untuk siapa sesungguhnya semua ini dilakukan? Apakah ritual besar yang menelan biaya fantastis masih tentang yadnya dan keseimbangan, atau sudah menjadi ajang pembuktian sosial, simbol status, dan kompetisi tak kasat mata antar-desa?
Saya tidak menentang ritual, karena ritual adalah bagian dari identitas dan spiritualitas Bali. Namun ketika makna bergeser, ketika bagaimana pelaksanaannya lebih menonjol daripada apa maknanya, kita kehilangan sesuatu yang sangat esensial.
Apakah ritual megah, renovasi pura dengan ukiran emas, atau bale banjar baru yang mewah, lebih penting daripada membersihkan selokan di depan rumah, atau sedikit lebih empati kepada rerame (kerabat) yang sedang kesulitan? Seolah menjaga keharmonisan dengan yang nyata dan dekat tidak lagi dianggap bagian dari kesucian, padahal keseimbangan spiritual justru berawal dari hal-hal paling sederhana: menjaga kebersihan, keharmonisan antar-sesama, empati, dan rasa hormat pada lingkungan tempat kita berpijak.
Berita yang berseliweran tahun ini membuat hati kian miris. Tanah longsor berkali-kali, banjir yang menelan korban jiwa, kasus bunuh diri meningkat, kerusuhan antar warga, dan jalan dan trotoar rusak di wilayah yang katanya menjadi pusat pariwisata dunia.
Semua ini rasanya bukan kebetulan, melainkan tanda-tanda ketidakharmonisan yang kita abaikan terlalu lama. Pulau ini “mungkin” masih tampak indah di mata wisatawan, tapi di balik foto-foto Instagram, wisata wellness, atau segelas matcha estetik, ada masyarakat yang hidup dengan tekanan ekonomi, beban adat, dan kehilangan ruang untuk sekadar bernapas.
Saya percaya, Bali tidak sedang hancur; Bali sedang meminta kita untuk berhenti sejenak. Untuk menengok ulang arah langkah kita. Mungkin, wujud syukur sejati bukanlah menambah jumlah upacara atau membuatnya semakin megah, melainkan berani mengembalikan maknanya: bahwa menjaga bumi dan manusia adalah bentuk yadnya yang tertinggi.
Surga tidak akan bertahan di tempat yang kehilangan keseimbangan. Jika kita masih ingin Bali tetap menjadi Pulau Surga, maka kita harus mulai menyucikannya dengan cara yang lebih sunyi: menanam pohon, membersihkan sungai, menghormati sesama, belajar untuk berkata cukup dan mendengarkan kembali suara alam yang pelan, yang sedang memanggil kita pulang.
Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga satu-satunya pulau yang kita sebut rumah ini?
Jika hanya mengandalkan pemerintah untuk bertindak sepertinya sudah tidak ada harapan. [T]
Ubud, 14 November 2025
Penulis: Dwi Ermayanthi
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:
