APBD Buleleng 2023 Dirancang Lebih Produktif Dalam Pemenuhan Hak- Hak Dasar Masyarakat

BULELENG | TATKALA.CO — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dirancang lebih produktif dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hal itulahnya yang terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2023 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Rapat itu dilaksankan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis,  17 November 2022, dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna.

Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana juga hadir dalam rapat itu. Selain itu hadir juga  pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Badan Anggaran, Sekda Buleleng Gede Suyasa dan pejabat terkait lainnya.

Pembahan dalam rapat itu lebih fokus pada optimalisasi anggaran yang bersifat pemenuhan hak-hak dasar terhadap pelayanan masyarakat, antara lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, terkait RAPBD itu Pemerintah Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin terhadap pelayanan hak-hak masyarakat dengan pemenuhan target UHC, sehingga lebih dari 95% masyarakat telah tercover jaminan kesehatan.

Terkait dengan layanan ambulan jenazah bagi pasien miskin pemegang kartu KIS, di tahun 2023, kata Supriatna, Pemerintah Daerah dengan DPRD akan segera mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan anggaran untuk layanan ambulan jenazah gratis bagi masyarakat pemegang kartu KIS. 

Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, sesuai dengan komitmen bersama DPRD untuk merancang anggaran yang sehat, realistis dan produktif dalam kontek pembelanjan APBD.

“Seperti halnya pada belanja hibah kepada intansi vertikal dipandang perlu mendapat evaluasi sehingga anggaran yang diperlukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Seperti yang disampaikan dalam rapat tersebut, APBD Buleleng tahun anggaran 2023 setelah Nota Pengantar  Keuangan dirancang sebesar 2,18 Triliyun Rupiah lebih, mengalami penurunan 92,32 Milyar Rupiah lebih atau 4,06%  terdiri dari PAD dalam RAPBD sebesar 500 Milyar Rupiah dan Pendapatan Transfer dalam RAPBD dirancang sebesar 1, 68 Trilyun Rupiah lebih. 

Belanja daerah dalam RAPBD 2023 dirancang sebesar 2,19 Trilyun Rupiah lebih, dengan perbandingan komponen pendapatan dan belanja daerah, RAPBD Rahun anggran 2023 dirancang mengalami devisit sebesar 12,63 milyar Rupiah lebih yang akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 akan segera dilakukan penyempurnaan dalam agenda rapat selanjtnya sebelum ditetapkan menjadi APBD. [T][Ado/*]