Diskusi Seniman di Nitiprayan dengan Menteri Kebudayaan: Dari Museum Seni Rupa hingga Harga Material

KEMBANGJATI Art Space di kampung Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Kamis sore, 21 Agustus 2025, mendadak menjadi ruang penting pertemuan antara seniman, pegiat seni, dan negara. Ruang alternatif milik perupa Ekwan Marianto ini menjadi tuan rumah diskusi santai dengan Menteri Kebudayaan, Dr. Fadli Zon, yang hadir khusus untuk menyerap aspirasi dari kalangan bawah terutama seniman rupa Yogyakarta.

Dalam forum terbatas berisi sekitar 15 tamu undangan itu, hadir pula pengamat dan kritikus seni rupa, Kuss Indarto. Ia menyebut undangan tersebut sebagai “rezeki sekaligus kesempatan emas” untuk berbicara langsung kepada Menteri mengenai isu-isu lama seni rupa yang selama ini cenderung jalan di tempat.

Pertemuan berlangsung santai. Kudapan ringan tersaji, diselingi gelak tawa, bahkan sesekali diwarnai kepulan cerutu Tarumartani yang dibawa sang menteri. Namun di balik suasana cair itu, aspirasi serius tentang masa depan seni rupa Indonesia mengemuka.

Diskusi Seniman di Nitiprayan dengan Menteri Kebudayaan | Foto: Ist

Salah satu poin penting yang disampaikan Kuss Indarto adalah kebutuhan mendesak pembangunan museum seni rupa milik negara di Yogyakarta. Menurutnya, ide tersebut telah lama digagas, tetapi berhenti pada wacana.

“Negara perlu turun tangan. Kita punya Museum Affandi dan Museum Widayat, tetapi keduanya menghadapi banyak persoalan karena berdiri di atas inisiatif personal, bukan negara,” tegas Kuss.

Pernyataan ini memantik respons terkejut dari Menteri. “Lho, Jogja belum ada museum seni rupa (milik negara) ya?” tanyanya. Pertanyaan yang menyingkap fakta ironis: Yogyakarta yang mengklaim diri sebagai Kota Budaya justru tidak memiliki institusi seni rupa nasional.

Isu lain yang diangkat adalah perlunya negara menginisiasi kompetisi seni rupa. Menurut Kuss, kompetisi dapat menjadi forum kaderisasi dan pencarian bakat, yang selama ini lebih banyak digelar swasta dengan kepentingan masing-masing.

Sebagai rujukan, ia mencontohkan Lalit Kala Academy di New Delhi, India, yang rutin menyelenggarakan kompetisi seni rupa sejak 1950-an. “Banyak seniman besar lahir dari ajang itu. Indonesia mestinya bisa melakukan hal serupa,” ujarnya.

Ekwan Marianto, Fadli Zon dan Kuss Indarto | Foto: Ist

Kuss juga menekankan pentingnya pencatatan sejarah seni rupa lokal di berbagai daerah. Menurutnya, banyak seniman dengan potensi besar tenggelam dalam ketidakpedulian sejarah karena tidak pernah terdokumentasikan.

“Capaian nasional atau internasional seringkali konstruksi yang mengabaikan lokalitas. Padahal, genius lokal itu ada di setiap daerah. Jika tidak ditulis, mereka akan hilang dari sejarah,” jelasnya.

Persoalan klasik lain yang tak kalah mendesak adalah harga material seni rupa yang terus melambung. Cat minyak, akrilik, cat air, hingga kertas berkualitas semuanya masih impor.

“Harganya mahal sekali, pemain impornya relatif tunggal. Seniman kita berat menanggung beban ini. Negara seolah tak mampu menurunkan harga bahan seni rupa agar lebih terjangkau,” keluh Kuss, sambil menyelipkan canda khasnya.

Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa Galeri Nasional Indonesia (GNI) perlu segera memiliki visi besar. Bukan sekadar ruang pamer, GNI harus menjadi panggung dunia yang membuka ruang bagi karya konservatif maupun inovatif.

“Yang masih setia pada tradisi harus diberi tempat, yang berani menembus batas juga harus mendapat ruang. Dua-duanya penting,” tegasnya.

Seniman di Nitiprayan bersama Menteri Kebudayaan | Foto: Ist

Diskusi sepanjang dua jam itu menghadirkan banyak suara. Meski tidak semua dapat terdokumentasi, pertemuan di KembangJati Art Space memberi harapan akan terbangunnya komunikasi lebih intens antara seniman dan negara.

Kuss Indarto menutup refleksinya dengan penuh harap, “Semoga Mas Menteri punya niat baik untuk melakukan pembenahan ekosistem seni rupa Indonesia agar lebih progresif.” [T]

Penulis: I Gede Made Surya Darma
Editor: Adnyana Ole