SINGARAJA | TATKALA.CO – Pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian dalam anggaran pada APBD Buleleng ke depannya, namun di sisi lain perlu juga didiskusikan apakah insfrastruktur hanya fisik saja, atau berkaitan juga dengan bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna berkiatan dengan masalah-masalah penganggaran dalam APBD Buleleng.
Masalah-masalah penganggaran itu memang sedang menjadi pembahasan yang dinamis dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dalam rapat-rapat itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna selalu menekankan betapa pentingnya penganggaran yang dilakukan secara cermat agar sesuai dengan porsinya. Selain itu, ia juga selalu mengingatkan tentang pentingnya mencari terobosan-terobosan untuk meningkatan pendapatan daerah.
Menurut Supriatna, sesuai ketentuan mandatory spending yang diamanatkan oleh pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengamanatkan kebutuhan anggaran sebesar empat puluh persen (40%) untuk pembangunan Infrastruktur.
“Hal ini tentu akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terkait memporsikan anggaran-anggaran yang tersedia, disamping juga untuk menunjang sektor pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai,” kata Supriatna.
Secara umum, kata Supriatna, adalah hal yang bagus jika dilakukan percepatan penyelesaian infrastruktur .
“Tetapi kan kita juga harus memikirkan betul karena kan bukan hanya pembangunan infrastruktur yang harus kita utamakan tetapi juga ada beberapa sektor yang menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, serta hal lainnya termasuk sektor belanja pegawai,” ujarnya.
Untuk itulah, Supriatna mengatakan, perlu didiskusikan dan pencermataan terkait dengan hal-hal yang dimaksudkan dalam infrastruktur. Misalnya infrastruktur tersebut bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi apakah sarana dan prasarana juga termasuk didalammnya, seperti halnya mencakup lima program perioritas yakni dibidang sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, serta adat dan budaya.
Supriatna mengatakan, perlu dicarikan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah, disamping juga selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga anggaran-anggaran terkait dengan infrastruktur dapat dibiayai dari APBN untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng.
Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Senin, 24 Juli n2023.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tanun 2022 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng untuk di tetapkan menjadi Perda, sehingga pembahasan Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahapan akhir dengan Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng yang disampaikan oleh I Wayan Masdana, SE, serta dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati oleh PJ. Bupati Buleleng, atas Ranperda Pertanggjngjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. [T][Ado/Adv/*]
