BEGITU status Gunung Agung ditingkatkan ke level akhir, yakni level Awas, maka zona 12 kilometer dikosongkan. Warga mengungsi ke wilayah aman. Saat itulah relawan bergerak, seluruh sisi kemanusiaan manusia Bali, apa pun profesinya, ikut terdampak. Bahkan ketika regulasi penyaluran bantuan dari pemerintah daerah masih diperdebatkan.
Masyarakat bergerak, secara mandiri, sendiri-sendiri atau berkelompok, membantu pengungsi. Itu terjadi ketika regulasi penyaluran bantuan – seperti apakah Pemkab atau Pemprop boleh mengeluarkan anggaran bencana dari APBD – masih dipertimbangkan (baca: diperdebatkan).
Pada saat seperti itulah pejabat di pemerintahan daerah, terutama pejabat dinas yang berkaitan dengan urusan bencana dan bantuan sosial, harus ikut turun tangan. Pejabat yang biasanya bertindak sesuai regulasi, bertindak dan bekerja tanpa regulasi. Mereka mengeluarkan uang sendiri, biaya transportasi sendiri, bekerja dengan kesadaran sendiri tanpa perintah atasan. Pada saat itulah pejabat itu bisa disebut sebagai relawan, sama dengan relawan lain yang bergerak membantu pengungsi.
Di tengah kesibukan di sebuah posko di Desa Les, Tejakula, Buleleng, pada Minggu 24 September 2017, ada dua lelaki suntuk bekerja di sisi timur tanah kosong yang dijadikan posko. Tak tak tok tok, mereka memaku kayu, kasek-kesek mereka menggergaji, jedag-jedug mereka memasang kloset di atas sebuah lubang. Dua lelaki itu sedang membuat toilet darurat.
Dari pakaian yang dikenakan, kedua lelaki bisa ditebak adalah petugas dari dinas urusan penanggulangan bencana. Tak ada yang tahu salah satunya adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Made Subur. Ia bersama seorang anak buahnya saat itu membangun 25 toilet darurat di sisi lemur posko.
Pak Subur – begitu ia kerap disapa – tentu saja bekerja atas tanggungjawabnya sebagai Kepala BPBD. Namun dari cara dia bekerja, cara dia bekerjasama dengan anak buahnya, cara dia memasang toilet di area darurat itu, boleh dikata dia tak beda dengan relawan. Dia tak menggunakan jabatannya untuk memerintahkan anak buahnya, karena ia sadar “regulasi dan sejenisnya masih sedang dibicarakan”.
Jangan ditanya darimana ia mendapatkan biaya untuk membangun toilet itu. Karena saat itu bencana belum dianggap “resmi” dan “anggaran masih didebatkan”, ia mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli peralatan seperti kayu dan lain-lain. Namun Pak Subur bukan tipe pengeluh. Ia tipe pekerja, seperti kebanyakan pejabat yang berasal dari iklim desa yang terbiasa bekerja.
Itu ditunjukkannya bukan hanya pada setiap terjadi gelombang pengungsian akibat erupsi Gunung Agung saja, tapi pada saat terjadi bencana di Buleleng, seperti banjir dan tanah longsor, Pak Subur sudah terbiasa turun tangan langsung dan bukan main perintah saja. Misalnya, dulu, ia langsung ambil mesin senso ketika jalanan tertutup tanah longsor di jalur Singaraja-Denpasar.
Pak Subur tentu bukan satu-satunya pejabat daerah yang bergerak dengan gaya relawan. Di daerah lain, ketika terjadi pengungsian Gunung Agung, banyak pejabat langsung bergerak, mulai dari klian banjar, kepala desa, kepala puskesmas, hingga kepala dinas. Di saat-saat seperti ini, saat sisi kemanusiaan Bali terdampak erupsi Gunung Agung, orang langsung meletakkan jabatannya, profesinya, sorohnya, partai politiknya, untuk membantu secara kemanusiaan. Begitu memang seharusnya. (T)
