22 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Dari Bonus Menjadi Beban: Pekerja Bali di Tengah DCP, UMP, dan Politik Hukum Pertanahan

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
November 22, 2026
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

Pendahuluan: Sepuluh Tahun Setelah Disertasi, Peringatan Itu Terbukti

Tulisan ini adalah kelanjutan dari disertasi penulis di Universitas Indonesia tahun 2016 berjudul “Politik Hukum Pertanahan dalam Penanaman Modal di Bali.”

Sepuluh tahun lalu, penulis sudah mengingatkan bahwa jika politik hukum pertanahan tidak diatur dengan adil, maka penanaman modal akan menggerus tanah Bali dan meminggirkan orang Bali. Hari ini, peringatan itu terbukti.

Tanah Bali semakin menyempit. Harga tanah di Canggu, Uluwatu, dan Seminyak sudah tidak masuk akal untuk orang Bali. Dan pekerja Bali yang tinggal di atas tanah itu semakin terpinggirkan menjadi Daily Worker tanpa kepastian.

Bali hari ini terlihat maju. Ekonomi Bali tumbuh 5,45% pada semester pertama 2026. Hotel-hotel megah berdiri di mana-mana. Tapi di balik kemegahan itu, ada pertanyaan yang mengusik: Mengapa pekerja Bali sendiri tidak naik kelas?

Gubernur Bali Wayan Koster baru saja menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk hotel bintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan, berlaku 1 Januari 2027. Angka ini naik tajam dari UMP 2026 yang hanya Rp 3.207.459.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, Pasal 253, mewajibkan pengusaha untuk menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) paling lambat 28 Oktober 2027. DCP ini adalah tabungan wajib perusahaan untuk membayar pesangon pekerja di masa depan, yang disetor ke lembaga pemerintah, bukan lagi hanya dicatat di atas kertas.

Dua kebijakan ini seharusnya menjadi kabar baik. Tapi di lapangan, pekerja Bali justru gelisah, dan pengusaha Bali juga gelisah.

Tulisan ini mencoba menjawab kegelisahan itu dengan data empiris, teori ekonomi pembangunan Michael P. Todaro yang penulis baca sejak 15 tahun lalu, dan ilmu hukum bisnis yang penulis pelajari di UGM tahun 2000 dari Prof. Nindyo Pramono, Prof. Maria S.W. Sumaryono

Penulis menulis ini bukan sebagai orang yang anti pengusaha, dan bukan sebagai orang yang anti pekerja. Penulis menulis ini sebagai orang yang percaya bahwa usaha yang sehat tidak dibangun atas dasar eksploitasi pekerja, dan pekerja yang sejahtera tidak akan lahir dari perusahaan yang bangkrut.

DCP: Solusi Yang Benar, Tapi Politik Hukumnya Tidak Harmonis

Selama ini, pesangon di Indonesia dibayar saat pekerja di-PHK. Perusahaan hanya mencatatnya sebagai liabilitas di neraca, uangnya dipakai untuk operasional. Saat perusahaan bangkrut, pekerja tidak dapat apa-apa.

Kasus Merpati Nusantara Airlines adalah bukti paling pahit. Kewajiban pesangon Rp 313 miliar, baru 20% yang terbayar. Ribuan pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun pulang dengan tangan kosong.

DCP hadir untuk memutus lingkaran itu. Pengusaha wajib menyisihkan dana sejak pekerja masih bekerja, disetor ke lembaga pemerintah, sehingga saat PHK terjadi, uangnya sudah ada.

Niatnya sangat mulia. Tapi masalahnya ada pada politik hukumnya. Dan di sinilah ketiga kelemahan hukumnya menjadi benar semua.

Pertama, kekosongan hukum. PP pelaksana DCP sampai hari ini belum terbit. Lembaga pengelolanya belum ditunjuk. Pengusaha tidak tahu harus setor ke mana, berapa besaran pastinya, dan bagaimana cara mencairkannya. Tapi kewajiban sudah di depan mata: Oktober 2027. Dalam hukum bisnis yang penulis pelajari dari Prof. Nindyo Pramono, ini adalah ketidakpastian hukum yang paling berbahaya. Investor tidak takut aturan ketat, investor takut aturan yang tidak jelas.

Kedua, beban retroaktif. Liabilitas lama yang menumpuk bertahun-tahun diminta diselesaikan dalam waktu singkat, di saat yang sama pengusaha harus menaikkan UMP menjadi Rp 4,55 juta. Untuk hotel lokal 100 kamar dengan 90 karyawan tetap, liabilitasnya bisa mencapai Rp 5 miliar. Jika diminta setor penuh dalam setahun, hotel itu bisa bangkrut.

Ketiga, ketidakadilan penegakan. Ini yang paling berkaitan dengan disertasi penulis. Hotel legal dibebani DCP dan UMP, sementara vila ilegal yang tidak bayar UMP, BPJS, dan pajak dibiarkan menang dalam perang harga. Awal 2026, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali turun 12,30% pada Januari 2026. Okupansi hotel turun 10%. Di saat yang sama, lebih dari 5.000 kamar hotel baru sedang dibangun. Tamu tidak bertambah, kamar bertambah, perang harga tidak terhindarkan.

Inilah politik hukum pertanahan yang penulis teliti di UI: Tanah Bali diberikan untuk penanaman modal, tapi penanaman modal itu tidak diatur dengan adil. Yang legal dihukum karena taat aturan, yang ilegal dibiarkan karena tidak diatur.

Jika DCP dipaksakan secara penuh di tengah kondisi ini, yang terjadi adalah bumerang. Pengusaha yang takut kena DCP besar akan berpikir lebih aman tidak mengangkat karyawan tetap. Pekerja yang tadinya sudah PKWTT, kontraknya tidak diperpanjang. Diganti dengan Daily Worker (DW), trainee, dan outsourcing.

Padahal DCP hanya melindungi pekerja PKWTT. Jika pekerja tidak pernah jadi PKWTT, DCP tidak ada gunanya. Ini yang harus diwaspadai: Menang UMP di kertas, tapi kalah pekerjaan tetap di lapangan.

UMP Naik, Tapi Belum Layak: Pekerja Bali Bekerja Tanpa Tangga

Kenaikan UMP Bali 2027 dari Rp 3,2 juta menjadi Rp 4,55 juta adalah kenaikan yang patut diapresiasi. Tapi kita harus jujur: angka ini masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp 5.604.481.

Artinya, UMP baru ini baru memenuhi 81% KHL. Tahun lalu hanya 57%. Naik, tapi belum cukup untuk hidup layak di Bali.

Dan yang lebih penting dari angka gaji adalah status kerja. Banyak pekerja hotel Bali sudah 3-5 tahun menjadi DW. Padahal menurut PP 35/2021, jika pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka secara hukum dia sudah menjadi PKWTT.

Selama menjadi DW, pekerja tidak dapat DCP, tidak dapat pesangon penuh, tidak dapat kepastian kerja, tidak bisa KPR, tidak bisa kredit usaha. Dia bekerja setiap hari, tapi masa depannya tidak ada.

Inilah yang disebut ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, dalam penelitian terbarunya The Labour Market in Indonesia, 2001-2024 yang dirilis November 2026, sebagai Working Without A Ladder – Bekerja Tanpa Tangga.

Wisnu menemukan, dalam 20 tahun, Indonesia menciptakan 50 juta lapangan kerja baru, pengangguran turun dari 11,2% menjadi 4,9%. Tapi kualitas pekerjaan tidak naik. Upah median pekerja Indonesia 2024 hanya sedikit di atas Rp 2 juta, hampir 40% di bawah rata-rata UMP Rp 3,2 juta. Lebih dari 1 dari 4 pekerja bekerja lebih dari 48 jam per minggu.

Dari 18 juta pekerjaan yang tercipta 2018-2024, lebih dari separuhnya adalah pekerjaan berbasis rumah tangga. Hanya 4% yang punya kontrak tertulis dan hanya 12% yang patuh UMP.

Wisnu menyimpulkan: “Pasar menyerap pekerja, tetapi sayangnya tidak mempromosikan mereka. Ini bukan soal usaha, bukan soal jam kerja. Ada sesuatu yang lain.”

Sesuatu yang lain itu adalah tidak adanya tangga naik. Pekerja masuk sebagai DW, mentok sebagai DW. Tidak ada jalan menjadi supervisor, menjadi manajer, menjadi pemilik.

Di Bali, paradoks ini sangat nyata. Lowongan hotel banyak, tapi yang ditawarkan DW, bukan PKWTT. Lulusan pariwisata Bali banyak, tapi tidak terserap menjadi manajer. Mereka menjadi DW, lalu mentok.

Ini adalah bentuk baru dari kehilangan tanah. Dulu orang Bali kehilangan tanahnya karena dijual. Sekarang orang Bali kehilangan masa depannya karena dijadikan DW di atas tanahnya sendiri.

Bonus Demografi Yang Menjadi Beban: Teori Todaro Terbukti

Di sinilah teori Michael P. Todaro, yang penulis baca sejak 15 tahun lalu, menjadi sangat relevan. Dan sekarang terbukti.

Todaro mengatakan, penduduk yang bertambah banyak tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai akan menjadi beban pembangunan, bukan kekuatan. Tiga alasannya: Pertama, investasi habis untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk membangun industri. Kedua, keluarga miskin tidak bisa menabung, sehingga tidak ada investasi baru. Ketiga, terjadi pengangguran tersembunyi, orang kelihatan bekerja tapi tidak produktif.

Indonesia hari ini membuktikan teori Todaro itu.

Data BPS Sakernas Mei 2026 menunjukkan, dari total pekerja Indonesia, 35% hanya tamat SD ke bawah (52,46 juta orang), dan 18% tamat SMP (26,05 juta orang). Jika digabung, 53% pekerja Indonesia hanya tamat SMP ke bawah, sekitar 78,51 juta orang. Sementara yang S1 ke atas hanya 11%.

Rata-rata lama sekolah orang Indonesia baru 9,07 tahun, baru kelas 3 SMP. Di desa, hanya 7 tahun.

Riset IDEAS dan Dompet Dhuafa September 2026 menyebut ini sebagai Educational Leakage – Kebocoran Pendidikan. Anak-anak rajin datang ke sekolah, tapi belum tentu belajar. Nilai Tes Kemampuan Akademik Matematika nasional turun dari 43,4 di SD, menjadi 40,5 di SMP, dan anjlok menjadi 36,2 di SMA. 44,3% anak SMA berada dalam kategori kurang untuk Matematika.

Akibatnya, bonus demografi Indonesia yang seharusnya menjadi berkah sampai 2041, berubah menjadi beban. Kita punya 145 juta orang usia kerja, tapi 53% di antaranya tidak punya bekal untuk bersaing di era digital.

Paradoksnya semakin gila ketika kita melihat data pengangguran. TPT lulusan SD ke bawah hanya 2,29%, paling rendah. TPT lulusan SMK justru 8,45%, paling tinggi. Lulusan S1 yang menganggur mencapai 880 ribu orang pada Agustus 2026.

Mengapa lulusan SD tidak menganggur? Karena mereka tidak punya pilihan untuk menganggur. Mereka harus kerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka menjadi pekerja informal dengan upah rata-rata hanya Rp 2,22 juta per bulan, sementara lulusan S1 Rp 4,63 juta.

Mereka tidak menganggur secara statistik, tapi mereka bekerja miskin. Kerja lebih dari 48 jam, tapi tetap miskin. Inilah yang Todaro sebut sebagai disguised unemployment – pengangguran tersembunyi.

Sementara lulusan SMK dan S1 menganggur karena pendidikan mereka tidak nyambung dengan industri. Ini yang disebut mismatch. Lulusan datang membawa ijazah, bukan keterampilan. Industri butuh skill digital, bahasa, dan pengalaman, sekolah mengajarkan teori.

Todaro juga punya teori migrasi yang menjelaskan apa yang terjadi di Bali. Orang desa pindah ke kota bukan karena di kota pasti ada kerja, tapi karena harapan dapat kerja di kota lebih besar. Anak muda dari Karangasem, Buleleng, Jembrana, bahkan dari Jawa Timur, Lombok, dan NTT, pindah ke Badung karena berharap dapat kerja hotel Rp 4,5 juta.

Padahal lowongan hotel tetap terbatas. Yang banyak adalah DW. Akibatnya, terjadi penumpukan tenaga kerja di Badung, upah tertekan ke bawah, pekerja lokal Bali harus bersaing dengan pendatang yang mau dibayar lebih murah.

Inilah yang membuat pekerja Bali tertekan. Bukan karena pendatang salah, tapi karena sistem yang tidak mengatur migrasi dan tidak menciptakan lapangan kerja formal secepat migrasi.

Todaro mengatakan, pembangunan itu bukan sekadar GDP naik. Pembangunan itu harus diukur dari tiga hal: kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Apakah semua orang punya makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan? Apakah orang merasa dihargai, tidak jadi kacung di tanah sendiri? Apakah orang bisa memilih hidupnya sendiri, tidak terjebak jadi DW seumur hidup?

Jika GDP Bali naik 5,45%, tapi pekerja Bali masih tamat SMP, masih jadi DW, masih tidak punya DCP, masih tidak bisa beli rumah di tanah sendiri, menurut Todaro itu bukan pembangunan, itu pertumbuhan tanpa pembangunan.

#5. Harmonisasi: Jalan Tengah Hukum Bisnis Dan Ekonomi Pembangunan

Di sinilah kita harus berhenti saling meniadakan. Yang diperjuangkan pekerja tidak salah. Apa yang dikhawatirkan pengusaha mesti didengarkan.

Usaha yang sehat tidak dibangun atas dasar eksploitasi pekerja. Dan pekerja yang sejahtera tidak akan lahir dari perusahaan yang bangkrut. Pengusaha pun di satu sisi tidak melulu untung. Beribu proses tanpa pekerja yang sehat dan berpenghasilan yang layak, usaha tidak akan bertahan.

Maka tugas pemerintah adalah menjembatani dan mengharmonisasikan regulasi dengan cermat, dengan baik, agar tumbuh ekosistem ekonomi pembangunan yang berdaya saing, bukan meniadakan satu sama lain.

Harmonisasi itu ada tiga, dan ketiganya harus dilakukan bersamaan:

A. Harmonisasi Waktu – Jangan Bebani Sekaligus
DCP liabilitas lama dicicil 3-5 tahun. DCP untuk pekerja baru dibayar bulanan. UMP naik bertahap. Beri napas bagi pengusaha untuk menyesuaikan. Hukum bisnis yang baik adalah hukum yang memberi kepastian dan masa transisi, bukan hukum yang menghukum secara retroaktif.

B. Harmonisasi Beban – Yang Legal Jangan Dibebani Sendirian
Tertibkan vila ilegal bersamaan dengan pemberlakuan DCP. Ini adalah inti dari politik hukum pertanahan. Jika semua pengusaha, legal dan ilegal, diwajibkan bayar DCP dan UMP yang sama, maka persaingan menjadi adil. Pengusaha legal tidak lagi merasa dihukum karena taat aturan. Pemerintah tidak anti investasi, tapi pemerintah harus anti ketidakpastian dan anti ketidakadilan.

C. Harmonisasi Tujuan – Dari Beban Menjadi Investasi
Ubah cara pandang DCP dari beban menjadi investasi. Jika DCP dikelola dengan baik, imbal hasilnya bisa untuk pelatihan pekerja. Pekerja yang dilatih akan lebih produktif, hotel akan lebih untung, pekerja akan lebih sejahtera. Ini yang Todaro maksud: Investasi di manusia dulu, baru investasi di gedung. Jangan bangun 5.000 kamar hotel baru kalau pekerja Bali masih tamat SMP. Bangun dulu manusia Bali yang bisa mengelola hotel itu.

Dan untuk pekerja yang sudah tamat SD/SMP, jangan suruh mereka kuliah S1 lagi. Berikan mereka jalan pintas skill: 3 bulan kursus barista, bahasa Inggris, dan digital marketing, mereka bisa menjadi pekerja yang gajinya di atas UMP. 3 bulan kursus housekeeping dan standar hotel bintang, mereka bisa menjadi supervisor, bukan DW selamanya.

Ekosistem itu artinya: Pekerja sehat, pengusaha sehat, pemerintah adil. Kalau satu mati, semuanya mati. Pekerja tanpa pengusaha, tidak ada lapangan kerja. Pengusaha tanpa pekerja, tidak ada yang melayani tamu. Pemerintah tanpa keduanya, tidak ada pajak, tidak ada pembangunan.

Penutup: Pekerja Bali Jangan Jadi Kacung Di Tanah Sendiri

Tulisan ini bukan untuk membela pekerja dan menyalahkan pengusaha. Bukan pula untuk membela pengusaha dan menyalahkan pekerja.

Yang diperjuangkan pekerja tidak salah. Apa yang dikhawatirkan pengusaha mesti didengarkan.

Usaha yang sehat tidak dibangun atas dasar eksploitasi pekerja. Dan pekerja yang sejahtera tidak akan lahir dari perusahaan yang bangkrut.

Maka tugas pemerintah adalah menjembatani dan mengharmonisasikan regulasi dengan cermat dan baik, agar tumbuh ekosistem ekonomi pembangunan yang berdaya saing, bukan meniadakan satu sama lain.

Pekerja Bali jangan jadi kacung di tanah sendiri. Pengusaha Bali jangan jadi korban regulasi yang tidak harmonis. Dan pemerintah Bali harus hadir sebagai jembatan, bukan sebagai beban.

Jika ketiganya bersatu, Bali tidak hanya akan tumbuh, tapi akan membangun.

Bonus demografi Indonesia adalah bom waktu. Kita punya waktu 17 tahun lagi sampai 2041. Jika kita tidak melatih 78 juta pekerja yang hanya tamat SMP ke bawah sekarang, mereka akan menjadi tua, miskin, tidak punya pensiun, dan tidak punya masa depan.

Jangan sampai itu terjadi.

Pekerja Bali jangan jadi kacung di tanah sendiri. Harus bersatu!

Bersatu artinya pekerja hotel bersatu dengan pekerja resto, guide, sopir, dan petani. Pekerja bersatu dengan pengusaha lokal Bali yang jujur. Orang Bali bersatu, jangan mau diadu domba.

Musuh kita bukan sesama pekerja. Musuh kita bukan pengusaha yang jujur. Musuh kita adalah sistem yang tidak adil, vila ilegal yang tidak bayar apa-apa, dan aturan yang dibuat tanpa mendengar suara Bali.

Jangan diam, jangan pasrah. Berjuang untuk hidup layak.

Referensi:

  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, Pasal 253
  • Keputusan Gubernur Bali No. 995/03-M/HK/2026 tentang UMP dan UMSP Bali 2027
  • BPS, Sakernas Mei 2026 dan November 2025
  • Wisnu Setiadi Nugroho, The Labour Market in Indonesia, 2001-2024, World of Labour, November 2026
  • IDEAS & Dompet Dhuafa, Paradoks Sistem Pendidikan Indonesia, September 2026
  • Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Development, 12th Edition
  • Bank Dunia, Laporan Iklim Investasi Indonesia, Oktober 2026
  • Penulis, Politik Hukum Pertanahan dalam Penanaman Modal di Bali, Disertasi
Tags: baliKolom Tanah AirTanahupah tenaga kerja
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Kutuh Nan(g) Kukuh

Next Post

Kurang dari Sebulan Bersiap, Siswa KESBAM Bawa Pulang Dua Penghargaan dari NSC 2026

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Kurang dari Sebulan Bersiap, Siswa KESBAM Bawa Pulang Dua Penghargaan dari NSC 2026

Kurang dari Sebulan Bersiap, Siswa KESBAM Bawa Pulang Dua Penghargaan dari NSC 2026

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sang Penunggang Botol Bensin | Cerpen Sigit Susanto

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Sabet Juara I dan Harapan I Pharmacy Skill Competition 2026
Pendidikan

SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Sabet Juara I dan Harapan I Pharmacy Skill Competition 2026

BERADA di peringkat kelima pada babak penyisihan tidak membuat Tim Khodamine dari SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar kehilangan peluang untuk...

by Dede Putra Wiguna
November 22, 2026
Lebih dari Sekadar Langkah Membaca
Ulas Buku

Lebih dari Sekadar Langkah Membaca

Membaca, ditilik dari buku ini, diperlakukan sebagai kerja kesadaran. Ia menuntut keterlibatan, kesabaran, serta kesediaan untuk menunda kesimpulan. Di tengah...

by Dedy Tri Riyadi
November 22, 2026
PANTANGAN MENGKONSUMSI ALKOHOL DALAM HINDU
Esai

RAMAYANA BUKAN HINDU? — Memahami Kelenturan Itihasa

Sugi Lanus, Catatan Harian 22 November 2024 * MENGAPA umat Hindu santai ketika kitab itihasa Ramayana diadaptasi lintas budaya? Bahkan...

by Sugi Lanus
November 22, 2026
Kurang dari Sebulan Bersiap, Siswa KESBAM Bawa Pulang Dua Penghargaan dari NSC 2026
Pendidikan

Kurang dari Sebulan Bersiap, Siswa KESBAM Bawa Pulang Dua Penghargaan dari NSC 2026

WAKTU persiapan kurang dari sebulan tidak menyurutkan semangat siswa SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar (KESBAM) untuk bersaing dalam ajang Nursing...

by Dede Putra Wiguna
November 22, 2026
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto
Opini

Dari Bonus Menjadi Beban: Pekerja Bali di Tengah DCP, UMP, dan Politik Hukum Pertanahan

Pendahuluan: Sepuluh Tahun Setelah Disertasi, Peringatan Itu Terbukti Tulisan ini adalah kelanjutan dari disertasi penulis di Universitas Indonesia tahun 2016...

by I Made Pria Dharsana
November 22, 2026
Kutuh Nan(g) Kukuh
Khas

Kutuh Nan(g) Kukuh

SAYAbersyukur setelah pensiun 1 November 2026, dilibatkan dalam penulisan buku tentang Sejarah Desa Kutuh oleh Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana,...

by I Nyoman Tingkat
November 22, 2026
Putu Fajar Arcana Hadirkan 28 Karya dalam Pameran Tunggal “Metamorphosis” di Sanur
Pameran

Putu Fajar Arcana Hadirkan 28 Karya dalam Pameran Tunggal “Metamorphosis” di Sanur

SENIMAN multitalenta Putu Fajar Arcana menggelar pameran tunggal dengan menampilkan 28 karya lukis di Kalpataru Art Space, Sanur, Bali. Pameran...

by tatkala
November 21, 2026
Membatik : Ketika Kesunyian Menjelma Menjadi Motif Kehidupan
Esai

Apakah Manusia Belajar Jatuh Cinta dari Monyet?

Manusia mungkin mewarisi dorongan untuk mencintai dari sejarah biologisnya, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk mempertanyakan makna dari cinta itu sendiri....

by Tri Nugroho Adi
November 21, 2026
Tertahan di Pesisir: Ketika Masa Depan Hanya Menjadi Bayangan — Catatan Apresiasi dan Pembacaan Kritis atas Karya Jimmy Silaen
Ulas Rupa

Tertahan di Pesisir: Ketika Masa Depan Hanya Menjadi Bayangan — Catatan Apresiasi dan Pembacaan Kritis atas Karya Jimmy Silaen

AKAMSI: Menyisir Pesisir – Jakarta Architecture Festival 2026 * Menyisir Pesisir, Membaca Wajah Kemanusiaan Kota tidak hanya dibangun oleh gedung,...

by Emi Suy
November 21, 2026
Gegancangan Mondong Gabah: Usaha Museum Subak Menghidupkan Tradisi Agraris Lewat Keceriaan Anak-anak
Khas

Gegancangan Mondong Gabah: Usaha Museum Subak Menghidupkan Tradisi Agraris Lewat Keceriaan Anak-anak

JAUH dari hamparan persawahan, tetapi masih di dalam kawasan Museum Subak, suasana pagi di halaman Gedung Water Pavilion justru terasa...

by Nyoman Budarsana
November 21, 2026
Goa Lawa Purbalingga: Objek Wisata yang Menyimpan Misteri
Tualang

Goa Lawa Purbalingga: Objek Wisata yang Menyimpan Misteri

KABUPATEN Purbalingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa objek wisata menarik. Salah satunya adalah Goa...

by Chusmeru
November 21, 2026
Burung Pelatuk pun Makan Durian: Sebuah Pesan Perubahan Ekologis
Esai

Burung Pelatuk pun Makan Durian: Sebuah Pesan Perubahan Ekologis

ADA hal menarik yang saya temukan ketika menghadiri upacara otonan  di Dusun Batu Megaang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng....

by I Ketut Suar Adnyana
November 20, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co