MENJELANG tanggal 20 November setiap tahun, spanduk dan baliho peringatan Puputan Margarana mulai bermunculan di berbagai sudut kota di Bali. Di antara deretan ucapan penghormatan yang terpampang di tepi jalan itu, ada dua kata yang selalu hadir berdampingan hingga terasa begitu akrab di telinga kita, yaitu puputan dan Margarana.
Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa pertempuran heroik pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai pada 20 November 1946 itu dinamai Margarana, dan mengapa istilah puputan begitu istimewa dalam khazanah bahasa Bali?
Dalam khazanah sejarah Bali, istilah puputan menempati ruang yang sangat khusus dan sakral. Tercatat ada tiga peristiwa besar yang menyandang predikat ini, yakni Puputan Badung (20 September 1906), Puputan Klungkung (28 April 1908), dan Puputan Margarana (20 November 1946). Menariknya, tidak semua pertempuran melawan penjajah di Bali menggunakan istilah ini. Perlawanan rakyat Bali utara pada pertengahan abad ke-19, misalnya, dikenal dengan nama Perang Buleleng (1846) dan Perang Jagaraga (1848—1849 ), bukan Puputan Buleleng atau Puputan Jagaraga.
Secara morfologis, kata puputan berakar dari kata dasar puput yang bersinonim dengan pragat (selesai atau habis). Namun, perilaku gramatikal kata ini terbilang unik. Jika kata turunan lain seperti muputang dapat dipadankan dengan mragatang (menyelesaikan), puputang dengan pragatang (selesaikan), serta kapuput dengan kapragatang (diselesaikan), bentuk puputan sama sekali tidak bisa digantikan menjadi pragatan.
Keunikan bentuk itu sejalan dengan kedalaman maknanya. Puputan bukan sekadar pertempuran fisik biasa, melainkan perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan demi membela kehormatan dan kedaulatan tanah air sebagai wujud swadharma negara. Puputan menjadi jalan terakhir ketika ruang perundingan dan diplomasi benar-benar tertutup.
Padahal, bahasa Bali memiliki segudang kosakata untuk menyebut pertikaian atau perang, mulai dari siat, biut, ieg, padu, yuda, hingga rusak, usak, dan uug. Karya sastra tradisional bahkan mencatat perang di Bali utara dalam Geguritan Rusak Buleleng. Namun, masyarakat tidak pernah menyebut peristiwa di Badung sebagai Uug Badung, atau pertempuran di Marga sebagai Siat Marga. Kata puputan memiliki bobot historis dan rasa bahasa yang tidak tergantikan oleh sinonim mana pun.
Keistimewaan kebahasaan semakin terasa pada penamaan Margarana. Secara etimologis, kata ini merupakan paduan dari nama tempat terjadinya pertempuran, yakni Marga, dengan kata rana yang diserap dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno (raṇa). Dalam khazanah Sanskerta, raṇa berarti peperangan—seperti tampak pada istilah raṇa ksetra (medan perang) atau raṇa yajña (korban perang).
Dengan demikian, Margarana sejatinya sudah bermakna ‘Perang Marga’ atau ‘Puputan Marga’. Seiring berjalannya waktu, masyarakat kerap menyebutnya secara pleonastis menjadi Puputan Margarana. Meski secara harfiah terjadi pengulangan makna perang, frasa Puputan Margarana justru menguatkan ingatan kolektif kita tentang dua hal sekaligus: lokasi pertempurannya (Marga) dan semangat juang habis-habisan yang melandasinya (puputan).
Jejak kata-kata itu kini bertransformasi melampaui catatan sejarah. Margarana menjelma menjadi toponim atau penanda ruang bersejarah di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Jika dahulu medan pertempuran itu berada di wilayah Desa Marga yang luas, seiring pemekaran wilayah desa sejak tahun 2004, titik lokasi berdirinya Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana kini secara administratif berada di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Tabanan. Sementara di jantung Kota Denpasar, nama perjuangan itu diabadikan pada ruang publik utama Lapangan Puputan Margarana di kawasan Niti Mandala Renon—tempat berdirinya Monumen Perjuangan Rakyat Bali—bersanding dengan Lapangan Puputan Badung di pusat kota. Melalui penamaan ruang-ruang tersebut, jejak bahasa Puputan Margarana terus hidup merawat ingatan sejarah lintas generasi. [T]
Penulis: I Made Sudiana
Editor: Adnyana Ole





























