ADA satu kebiasaan lama dalam masyarakat kita yang selalu menarik untuk diamati, yakni kecenderungan untuk lupa. Bukan lupa dalam arti sederhana seperti tertinggal dompet di warung atau lupa mematikan kompor, melainkan lupa yang lebih dalam. Lupa pada peristiwa besar, pada luka-luka sosial, pada janji yang dilanggar, dan terutama lupa pada para pemimpin yang pernah mengecewakan.
Bayangkan sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Lima tahun yang lalu, seorang pejabat publik terseret dalam pusaran skandal. Masyarakat marah, media berisik, namanya dicaci-maki, dan semua tanda menunjukkan bahwa karier politiknya tamat. Namun seiring waktu berjalan, hari-hari berganti bulan dan bulan menjadi tahun, kemarahan itu pelan-pelan mereda, begitu juga ingatan publik yang sebelumnya begitu lantang. Lalu pada pemilihan berikutnya, muncullah ia kembali, dengan senyum lama dan janji baru yang tak jauh berbeda dari sebelumnya.
Dan yang anehnya, tetap saja ada yang memilih, menyanjung, dan percaya bahwa orang seperti itu pantas diberi kesempatan lagi. Dosa masa lalu seakan tidak lagi dianggap relevan. Seolah-olah peristiwa kelam yang terjadi dahulu bukanlah fakta, melainkan hanya rumor yang hilang tertiup angin.
Inilah yang disebut banyak orang sebagai tragedi ingatan publik kita. Bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena ingatan itu cepat sekali menguap. Kita hidup dalam arus informasi yang kian deras. Hari ini kita dibuat marah, esok dibuat tertawa, lusa sudah disibukkan oleh drama lain yang lebih viral. Skandal besar bisa tenggelam oleh kabar remeh, dan berita penting bisa kalah pamor dari gosip selebritas. Dalam pusaran yang bergerak begitu cepat, ingatan kolektif tidak punya waktu untuk benar-benar menetap.
Tentu saja, ada faktor lain yang memperkuat sifat pelupa ini. Warna politik, misalnya. Dalam masyarakat yang terbelah oleh identitas dan loyalitas kelompok, kesalahan kadang dipandang bukan berdasarkan moral, tetapi berdasarkan dari ‘warna’ mana orang itu berasal. Bila seseorang dianggap mewakili kelompok tertentu, kesalahannya terasa lebih ringan, lebih mudah dimaafkan, atau bahkan dibenarkan. Sebaliknya, bila ia berasal dari kelompok lain, kesalahan kecil pun dibesar-besarkan. Maka terbentuklah semacam kacamata selektif yang membuat publik lebih loyal pada simbol ketimbang nilai, lebih terpikat oleh identitas ketimbang integritas.
Dalam situasi seperti ini, suara rakyat yang seharusnya menjadi suara nurani bersama berubah menjadi suara kolektivitas yang mudah digerakkan oleh arus sentimen. Ketika kolektivitas bergerak tanpa ingatan, pilihannya pun sering kali tidak berpijak pada pelajaran masa lalu. Kita memilih seseorang bukan karena ia layak, melainkan karena kelompok atau ‘warna’ pengusungnya. Pada akhirnya, proses demokrasi menjadi seperti roda yang terus berputar, tetapi sering kembali ke titik yang sama.
Padahal, kolektivitas adalah kekuatan dahsyat bila diarahkan dengan benar. Ia bisa menjadi penjaga moral politik, pengingat bagi para penguasa bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah. Tetapi kolektivitas juga bisa menjadi lingkaran yang mudah dimanipulasi bila tidak memiliki daya ingat. Tanpa ingatan yang tajam, masyarakat hanya akan menjadi penonton yang mudah teralihkan. Tanpa kesadaran reflektif, masyarakat akan terus mengulangi kesalahan yang sama, dan pemimpin buruk akan terus mendapat ruang untuk kembali berkuasa.
Karena itu, penting bagi masyarakat untuk belajar mengingat. Mengingat tidak hanya ketika sedang marah, tetapi juga ketika harus membuat keputusan penting. Mengingat tidak hanya saat skandal terjadi, tetapi bertahun-tahun kemudian, ketika sang tokoh kembali menawarkan janji yang sudah pernah ia khianati. Ingatan publik seharusnya menjadi kompas moral penuntun arah, bukan sekadar serpihan memori yang hilang saat angin politik berubah arah.
Ingatan perlu dirawat dengan diskusi yang sehat, catatan yang jujur, media yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang tidak membiarkan dirinya hanyut dalam arus sensasi sesaat. Bila masyarakat mampu menjaga ingatannya, maka proses politik akan berjalan lebih matang. Pemimpin yang baik akan dihargai, dan mereka yang pernah menyalahgunakan jabatan tidak akan dengan mudah kembali duduk di kursi kekuasaan.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang menentukan arah perjalanan bangsa. Ingatan yang terjaga akan melahirkan kewaspadaan, sedangkan ingatan yang menguap akan membuka jalan bagi kesalahan berulang. Setiap warga memiliki peran untuk menilai, mengingat, dan memilih dengan kesadaran yang jernih. Bila ingatan kolektif mampu dipertahankan, maka harapan akan hadirnya pemimpin yang benar-benar layak bukan lagi sekadar angan, melainkan kenyataan yang bisa diperjuangkan bersama. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
