ADA yang ganjil dalam kehidupan demokrasi kita ketika identitas mahasiswa dapat dipakai sebagaimana seseorang mengenakan kostum untuk memainkan sebuah peran. Mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kelompok intelektual muda, kekuatan moral, dan pengawal demokrasi, tiba-tiba menjadi bahan perbincangan karena munculnya fenomena yang disebut publik sebagai mahasewa. Sebuah istilah satiris untuk menggambarkan orang-orang yang dihadirkan dengan atribut mahasiswa, tetapi keaslian identitas dan afiliasi akademiknya dipertanyakan.

Fenomena mahasewa mencuat setelah berlangsungnya kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia pada 28 Oktober 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Kontroversi muncul ketika sejumlah peserta yang mengenakan jas almamater dan mengaku sebagai mahasiswa tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan saat diwawancarai mengenai identitas dan afiliasi akademiknya. Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah salah seorang peserta mengakui bahwa dirinya bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang nama dan almamaternya ia kenakan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Mahasiswa atau pemeran yang sedang bekerja?

Mahasiswa memiliki identitas yang tidak dapat dipisahkan dari dunia akademik. Ada proses pendidikan, aktivitas intelektual, tanggung jawab kelembagaan, dan keterikatan dengan perguruan tinggi yang membentuk identitas tersebut. Menjadi mahasiswa bukan sekadar mengenakan jas almamater atau berdiri dalam sebuah kerumunan yang membawa nama kampus.

Namun, fenomena mahasewa memperlihatkan kemungkinan yang berbeda. Identitas mahasiswa seolah-olah dapat diproduksi melalui atribut, kehadiran, dan sejumlah imbalan. Seseorang yang bukan mahasiswa dapat tampil seakan-akan menjadi bagian dari komunitas akademik hanya dengan mengenakan jas almamater tertentu. Jika praktik ini benar terjadi sebagaimana pengakuan peserta yang bersangkutan, maka kita sedang menyaksikan sebuah bentuk manipulasi identitas. Orang tidak lagi dinilai berdasarkan siapa dirinya, tetapi diarahkan untuk memainkan identitas yang bukan miliknya.

Jas almamater bukan pakaian biasa. Ia merupakan simbol institusi pendidikan, identitas akademik, sekaligus kebanggaan mahasiswa. Di balik selembar kain yang dikenakan itu terdapat proses penerimaan mahasiswa, perjalanan intelektual, pengalaman akademik, dan tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan perguruan tinggi. Karena itu, mengenakan jas almamater semestinya bukan sekadar persoalan penampilan, melainkan juga pernyataan tentang identitas dan keterikatan seseorang dengan institusi pendidikan tertentu.

Namun, makna simbolik tersebut dapat mengalami degradasi ketika jas almamater digunakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan akademik dengan institusi yang bersangkutan untuk membangun kesan seolah-olah dirinya merupakan bagian dari komunitas mahasiswa kampus tersebut. Dalam situasi demikian, almamater tidak lagi berfungsi sebagai penanda identitas akademik yang autentik, tetapi berubah menjadi properti untuk memainkan sebuah peran sosial. Identitas mahasiswa dipertontonkan, sementara hubungan akademik yang seharusnya menjadi dasar identitas itu justru tidak ada.

Persoalannya menjadi lebih serius ketika atribut perguruan tinggi digunakan dalam sebuah kegiatan untuk menciptakan kesan adanya dukungan mahasiswa. Di ruang publik, orang-orang yang mengenakan jas almamater tertentu akan dengan mudah dibaca sebagai representasi mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Publik tidak selalu memiliki kesempatan untuk memeriksa apakah mereka benar-benar mahasiswa aktif, apakah mereka datang atas inisiatif sendiri, atau apakah kehadiran mereka merupakan bagian dari mobilisasi yang telah diatur sebelumnya. Dengan demikian, simbol almamater memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik, bahkan ketika persepsi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.

Di sinilah persoalan representasi menjadi penting. Sebuah kerumunan tidak otomatis mencerminkan sebuah gerakan. Banyaknya orang yang hadir tidak serta-merta membuktikan adanya dukungan kolektif. Demikian pula, banyaknya orang yang mengenakan atribut mahasiswa tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan memperoleh legitimasi dari komunitas akademik. Jumlah massa dapat diperlihatkan, tetapi keaslian identitas dan alasan kehadirannya tidak selalu dapat dibuktikan hanya melalui penampilan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa keramaian dapat diproduksi, dukungan dapat dikonstruksi, dan identitas dapat dipentaskan. Sebuah kegiatan bisa tampak seolah-olah memperoleh dukungan mahasiswa dalam jumlah besar, padahal kehadiran sebagian pesertanya belum tentu mencerminkan representasi akademik yang sesungguhnya. Ketika penampilan lebih diutamakan daripada autentisitas, ruang publik berisiko berubah menjadi panggung yang mengutamakan citra daripada kebenaran.

Mahasiswa akal-akalan dan komodifikasi identitas akademik

Fenomena yang dapat disebut sebagai mahasewa merupakan gambaran ironis tentang bagaimana identitas mahasiswa berpotensi dikomodifikasi. Istilah ini bukan sekadar permainan kata antara mahasiswa dan sewa, melainkan kritik terhadap praktik ketika identitas akademik diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dipinjam, dipertontonkan, bahkan diperdagangkan untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Yang dipersoalkan bukan semata-mata adanya pembayaran kepada seseorang untuk menghadiri sebuah kegiatan. Pembayaran atas jasa, tenaga, transportasi, atau pekerjaan tertentu pada dasarnya tidak otomatis merupakan tindakan tercela. Persoalan etis muncul ketika pembayaran tersebut disertai pemalsuan atau manipulasi identitas, misalnya seseorang mengenakan almamater perguruan tinggi yang bukan tempatnya belajar dan kemudian dibiarkan atau diarahkan untuk tampil seolah-olah mewakili mahasiswa kampus tersebut.

Dengan kata lain, batas persoalannya terletak pada kejujuran representasi. Seseorang boleh saja hadir dalam sebuah kegiatan karena memperoleh imbalan, tetapi ia tidak boleh menggunakan identitas akademik yang bukan miliknya untuk menciptakan legitimasi semu. Kehadiran fisik dapat dibayar, tetapi identitas institusional tidak semestinya dipalsukan. Dukungan dapat dinyatakan secara terbuka, tetapi tidak boleh direkayasa melalui penggunaan simbol yang menyesatkan publik.

Di sinilah istilah mahasewa menemukan relevansi kritisnya. Ia menggambarkan situasi ketika seseorang tidak lagi hadir sebagai subjek yang memiliki sikap, pandangan, dan kesadaran intelektual, tetapi sekadar menjadi bagian dari skenario yang telah disiapkan pihak lain. Mahasiswa, atau orang yang diposisikan seolah-olah mahasiswa, direduksi menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan visual dan politik sebuah acara. Yang dibutuhkan bukan pemikiran kritisnya, melainkan tubuhnya; bukan argumentasinya, melainkan jumlah kehadirannya; bukan sikap intelektualnya, melainkan atribut yang dikenakannya.

Jika praktik semacam ini benar terjadi, kita sedang menyaksikan pergeseran yang mengkhawatirkan: mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai kekuatan intelektual yang mampu memengaruhi arah perubahan sosial, tetapi sebagai komoditas yang dapat dimobilisasi untuk menghasilkan kesan dukungan. Identitas mahasiswa kehilangan substansi dan tinggal menjadi kemasan.

Ketika almamater menjadi alat legitimasi semu

Kehadiran mahasiswa dalam ruang publik sesungguhnya memiliki makna demokratis. Sejarah gerakan mahasiswa memperlihatkan bahwa mahasiswa sering kali mengambil peran sebagai kekuatan moral yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan ketidakadilan, dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Posisi tersebut tidak lahir semata-mata karena mahasiswa memiliki atribut kampus, tetapi karena mereka mempunyai kapasitas intelektual, keberanian moral, dan kemandirian dalam menyampaikan kritik.

Oleh sebab itu, penggunaan identitas mahasiswa secara tidak autentik untuk membangun kesan dukungan merupakan persoalan yang melampaui pelanggaran etika berpakaian. Praktik tersebut berpotensi merusak makna representasi dalam demokrasi. Publik dapat diarahkan untuk mempercayai bahwa suatu kegiatan memperoleh dukungan dari kalangan mahasiswa, padahal dukungan itu belum tentu lahir dari kesadaran kolektif komunitas akademik.

Dalam demokrasi, legitimasi seharusnya dibangun melalui argumentasi, keterbukaan, dan dukungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi tidak semestinya diproduksi melalui rekayasa visual yang memanfaatkan simbol institusi pendidikan. Jika sebuah kegiatan membutuhkan orang-orang yang mengenakan almamater tertentu agar terlihat memperoleh dukungan mahasiswa, pertanyaan kritisnya adalah: mengapa dukungan tersebut tidak dibangun melalui gagasan dan partisipasi yang autentik?

Pertanyaan ini penting karena terdapat perbedaan mendasar antara partisipasi dan mobilisasi. Partisipasi lahir dari kesadaran seseorang untuk terlibat berdasarkan sikap dan pertimbangannya sendiri. Mobilisasi dapat terjadi karena adanya pengorganisasian dari pihak tertentu, dan tidak selalu bermasalah. Namun, mobilisasi menjadi problematis ketika disertai manipulasi identitas atau ketika kehadiran peserta sengaja ditampilkan sebagai dukungan dari kelompok yang sebenarnya tidak mereka wakili.

Dengan demikian, persoalan mahasewa bukan hanya tentang siapa yang datang dan berapa banyak orang yang hadir, melainkan tentang bagaimana kehadiran itu dimaknai dan dipresentasikan kepada publik. Demokrasi tidak boleh diukur hanya melalui kepadatan massa, tetapi juga melalui kejujuran proses yang melatarbelakanginya.

Krisis kepercayaan dan ancaman terhadap gerakan mahasiswa

Fenomena mahasewa tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dampaknya dapat meluas menjadi krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan penggunaan atribut mahasiswa dalam kegiatan yang representasinya dipertanyakan, kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa dapat terkikis. Publik menjadi semakin sulit membedakan mana gerakan mahasiswa yang benar-benar lahir dari kesadaran kritis dan mana kegiatan yang sekadar memanfaatkan identitas mahasiswa untuk membangun legitimasi.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat. Mahasiswa yang sungguh-sungguh memperjuangkan persoalan rakyat dapat ikut menanggung stigma. Aksi demonstrasi yang dibangun melalui diskusi, kajian, konsolidasi, dan keberanian menyampaikan kritik berisiko dipandang sebagai kegiatan yang tidak autentik. Suara mahasiswa yang seharusnya menjadi salah satu penanda kesehatan demokrasi justru dapat kehilangan kredibilitas akibat praktik segelintir orang yang menggunakan identitas akademik secara tidak semestinya.

Lebih jauh, praktik semacam ini dapat mengaburkan batas antara gerakan sosial dan pertunjukan politik. Gerakan sosial membutuhkan gagasan, organisasi, kesadaran kolektif, dan tujuan perubahan. Sebaliknya, pertunjukan politik lebih mengutamakan tampilan, simbol, jumlah orang, serta kesan yang ingin dibangun di hadapan publik. Ketika identitas mahasiswa digunakan untuk memperkuat tampilan sebuah acara tanpa representasi yang autentik, mahasiswa berisiko direduksi dari subjek perubahan menjadi dekorasi legitimasi.

Ironisnya, institusi pendidikan tinggi justru dapat ikut terseret dalam persoalan tersebut. Nama perguruan tinggi yang semestinya dibangun melalui reputasi akademik, integritas, dan kontribusi keilmuan dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Almamater yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan berubah menjadi atribut yang dapat dipinjam untuk memenuhi kebutuhan sebuah panggung.

Perguruan tinggi tidak dapat sepenuhnya menganggap persoalan ini sebagai urusan personal mahasiswa. Kampus memiliki kepentingan moral dan institusional untuk menjaga kehormatan identitas akademiknya. Ketika nama dan atribut kampus digunakan dalam representasi yang menyesatkan, klarifikasi dan perlindungan terhadap reputasi institusi menjadi penting. Namun, respons tersebut juga harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, bukan tuduhan yang digeneralisasi kepada seluruh peserta kegiatan.

Mengembalikan kehormatan almamater

Kritik terhadap mahasewa pada dasarnya merupakan upaya menjaga kehormatan mahasiswa dan perguruan tinggi. Identitas akademik tidak boleh menjadi barang dagangan, sedangkan nama kampus tidak seharusnya dijadikan properti untuk menciptakan kesan dukungan yang semu. Almamater memiliki nilai simbolik yang harus dijaga melalui kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa setiap tindakan yang membawa nama institusi akan berimplikasi pada reputasi komunitas akademik.

Kita memang perlu membedakan mahasiswa yang hadir karena kesadaran intelektual dengan orang yang hadir karena menjalankan peran yang dibayar. Keduanya mungkin terlihat sama dalam sebuah kerumunan, tetapi memiliki makna sosial yang berbeda. Perbedaan itu tidak selalu dapat diketahui hanya dari penampilan. Publik perlu bersikap kritis, sementara penyelenggara kegiatan wajib transparan mengenai kapasitas dan identitas orang-orang yang ditampilkan sebagai representasi kelompok tertentu.

Mahasiswa perlu menyadari bahwa almamater bukan sekadar pakaian untuk menunjukkan afiliasi. Ia mengandung tanggung jawab moral. Mengenakannya berarti membawa nama institusi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa lain, dan seluruh komunitas akademik. Ada kehormatan yang melekat pada simbol tersebut, dan kehormatan itu tidak semestinya dipertukarkan dengan imbalan sesaat. Ketika almamater dapat dikenakan tanpa tanggung jawab, yang kehilangan kehormatan bukan hanya orang yang memakainya, melainkan juga makna pendidikan tinggi yang seharusnya dijunjungnya. [T]