ADA cerita tentang wartawan yang kehabisan bensin di tengah perjalanan meliput berita. Sepeda motornya berhenti di pinggir jalan. Ia memeriksa tangki, merogoh saku, lalu menghitung uang yang tersisa. Barangkali uang itu cukup untuk membeli bensin, tetapi tidak cukup untuk makan sampai malam. Ia harus memilih, meskipun sebenarnya tidak ada pilihan yang benar-benar menyenangkan.
Saya tidak tahu seberapa sering cerita seperti ini terjadi di Bali. Mungkin itu gambaran wartawan pada masa lalu, ketika teknologi komunikasi belum secanggih sekarang dan wartawan harus mendatangi banyak tempat untuk mendapatkan berita. Namun, saya tidak yakin kisah tersebut sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Pada zaman ketika berita bisa diterbitkan hanya dengan beberapa ketukan pada layar telepon genggam, wartawan masih harus mengeluarkan uang untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain.
Di Bali, sebagian wartawan masih menerima gaji sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Pada sejumlah media daring kecil, gajinya bahkan berkisar Rp1,5 juta. Ada pula perusahaan media yang tidak memberikan gaji tetap kepada wartawannya. Penghasilan mereka bergantung pada komisi iklan yang berhasil diperoleh atau pemberian uang transportasi dari narasumber, atau penyelenggara seminar, sarasehan, diskusi, dan kegiatan sektor swasta.
Angka-angka tersebut merupakan gambaran lapangan yang saya ketahui, bukan hasil survei representatif terhadap seluruh wartawan di Bali. Namun, pengalaman ini memperoleh konteks yang lebih kuat ketika kita melihat data resmi. Dewan Pers, melalui hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 Provinsi Bali, secara terbuka mencatat bahwa masih banyak wartawan di Bali menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi. Dewan Pers bahkan merekomendasikan kajian lebih mendalam mengenai penerapan standar kesejahteraan perusahaan pers. (Sumber: IKP 2024 Provinsi Bali.)
Artinya, persoalan ini bukan semata-mata keluhan sejumlah wartawan yang merasa penghasilannya kurang. Lembaga yang bertugas antara lain menjaga kualitas dan kemerdekaan pers pun telah mencatat persoalan tersebut sebagai bagian dari kondisi industri media di Bali.
Pada 2026, Upah Minimum Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan. Jika seorang wartawan menerima gaji Rp1,5 juta, penghasilannya hanya sekitar 46,8 persen dari angka tersebut. Ada selisih Rp1.707.459 setiap bulan. Dalam setahun, selisih itu mencapai lebih dari Rp20 juta, jika dihitung berdasarkan dua belas bulan tanpa memperhitungkan komponen pendapatan lainnya. (Sumber: Penetapan UMP Bali 2026.)
Bagi orang yang memiliki penghasilan lebih besar, angka tersebut mungkin terlihat seperti perhitungan biasa. Bagi wartawan yang harus membayar sewa kamar, membeli bensin, makan tiga kali sehari, membayar tagihan telepon dan internet, serta memenuhi kebutuhan lainnya, selisih itu dapat menentukan apakah ia mampu menyisihkan uang atau justru terus hidup dari satu tanggal gajian ke tanggal berikutnya.
Kita bahkan belum menghitung biaya tak terduga, termasuk ketika sepeda motor rusak, anggota keluarga sakit, atau wartawan itu sendiri harus berobat. Belum pula biaya untuk mempersiapkan masa depan. Dengan pendapatan yang demikian terbatas, menabung untuk hari tua bisa menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.
Mencintai Pekerjaan, Bukan Kemiskinan
Lalu, mengapa kami bertahan? Saya kira tidak semua orang menjadi wartawan karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Setidaknya bagi saya, jurnalisme menawarkan sesuatu yang tidak mudah ditemukan dalam pekerjaan lain. Ada kebebasan, pengalaman, pertemanan, dan kesempatan melihat kehidupan dari dekat. Juga, ada kepuasan ketika menemukan sebuah cerita, menuliskannya, lalu mengetahui bahwa tulisan itu dibaca dan mungkin membantu orang memahami persoalan yang sebelumnya tidak mereka ketahui.
Kami bisa menghabiskan pagi di kantor pemerintah, siang di pasar, sore berbincang dengan warga, lalu malam menulis berita dari kamar kos atau rumah. Kami bertemu orang dengan latar belakang yang beragam. Kami mengenal pejabat, anggota DPR dan DPRD, akademisi, aktivis, seniman, pengusaha, hingga orang-orang yang hidup jauh dari pusat kekuasaan. Wartawan senior bahkan bisa memperoleh kesempatan bertemu presiden.
Jaringan semacam itu merupakan keuntungan sosial yang tidak kecil. Pekerjaan jurnalistik mempertemukan kami dengan banyak orang dan memberi pengalaman yang memperkaya kehidupan. Ada akses terhadap informasi, pengetahuan, dan ruang-ruang yang mungkin tidak mudah dimasuki orang lain.
Kami juga tidak selalu harus duduk di kantor dari pagi hingga sore. Pekerjaan ini lebih banyak berlangsung di lapangan, dengan jam kerja yang kadang-kadang fleksibel. Ada kebebasan untuk bergerak, mengatur sebagian waktu, dan menemukan cara sendiri dalam mengerjakan tugas.
Namun, kebebasan itu memiliki sisi lain. Jadwal liputan bisa berubah mendadak. Berita tidak selalu datang pada jam kerja. Ketika sebuah peristiwa terjadi pada malam hari, wartawan tetap harus bekerja. Ketika tenggat semakin dekat, waktu istirahat bisa dikorbankan. Jam kerja yang fleksibel tidak selalu berarti jam kerja yang lebih pendek.
Saya mencintai pekerjaan ini. Banyak wartawan lain mungkin merasakan hal serupa. Namun, ada perbedaan besar antara mencintai profesi dan menerima kemiskinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya.
Cinta kepada pekerjaan seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk hidup layak. Semangat jurnalistik bukan pengganti gaji. Kebanggaan karena dapat bertemu pejabat bukan pengganti uang sewa kamar. Pengalaman meliput peristiwa penting juga tidak otomatis menjadi tabungan untuk masa tua.
Jangan sampai industri media terus bertahan dengan memanfaatkan kecintaan wartawan pada profesinya. Wartawan bekerja lebih keras karena merasa pekerjaannya bermakna, sementara perusahaan tidak memberikan penghasilan yang sebanding dengan tanggung jawab mereka. Lama-kelamaan, pengorbanan yang semula lahir dari kecintaan berubah menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan tidak perlu dibayar dengan layak.
Ketika Wartawan Merangkap Pencari Iklan
Persoalan menjadi lebih rumit ketika wartawan tidak hanya bertugas menghasilkan berita, tetapi juga harus mencari iklan untuk mendapatkan penghasilan. Pada media tertentu, kemampuan mendatangkan pengiklan bisa ikut menentukan pendapatan wartawan. Bahkan, ada wartawan yang tidak menerima gaji tetap dan menggantungkan hidup pada komisi iklan.
Saya memahami bahwa media kecil menghadapi persoalan bisnis yang tidak sederhana. Pendapatan iklan tidak selalu stabil. Persaingan dengan platform digital semakin ketat. Media harus membayar biaya operasional, teknologi, distribusi, dan kebutuhan lainnya. Tidak semua perusahaan pers memiliki modal seperti perusahaan media besar.
Namun, kita perlu bertanya sampai di mana risiko bisnis perusahaan boleh dibebankan kepada wartawan? Ketika seorang wartawan harus mencari iklan sekaligus meliput berita, batas antara kerja jurnalistik dan kerja pemasaran menjadi semakin tipis. Wartawan tidak lagi hanya memikirkan bagaimana mendapatkan informasi dan menyajikannya secara akurat. Ia juga harus memikirkan bagaimana memperoleh pemasukan untuk dirinya sendiri.
Dalam laporan IKP 2024 Provinsi Bali, Dewan Pers mencatat persoalan kesejahteraan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan pers. Laporan itu menyebut banyak wartawan menerima gaji di bawah UMP dan menilai persoalan tersebut memerlukan perhatian serta solusi dari berbagai pihak. (Sumber: IKP 2024 Provinsi Bali.)
Persoalannya bukan berarti setiap wartawan yang melakukan pekerjaan pemasaran otomatis kehilangan independensi. Yang perlu diperhatikan adalah sistem kerja yang membuat pendapatan wartawan bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemberitaan.
Bagaimana wartawan dapat menjaga jarak profesional jika penghasilannya bergantung pada kemurahan hati narasumber? Bagaimana ia bisa meliput kebijakan seorang pejabat secara kritis jika pada saat yang sama ia berharap memperoleh uang transportasi dari pejabat tersebut? Bagaimana ia bisa menulis tentang sebuah perusahaan secara independen jika kelangsungan penghasilannya bergantung pada iklan perusahaan itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh wartawan sebagai kelompok yang mudah disuap. Justru sebaliknya, kita perlu membicarakan kondisi kerja yang memungkinkan wartawan menjaga integritasnya.
Uang transportasi tidak selalu identik dengan suap. Namun, pemberian dari narasumber yang berpotensi memengaruhi independensi tetap harus diperlakukan secara hati-hati. Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Karena itu, perusahaan media semestinya menyediakan sistem pengupahan yang mengurangi ketergantungan wartawan pada pemberian pihak yang diliputnya.
Wartawan membutuhkan penghasilan yang jelas, bukan situasi ketika mereka harus berharap ada pihak yang bersedia memberikan uang setelah sebuah kegiatan selesai diliput.
Upah Bukan Hadiah
Dewan Pers memiliki Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Dalam standar tersebut, perusahaan pers diwajibkan memberikan upah wartawan sekurang-kurangnya setara UMP sebanyak 13 kali dalam setahun, disertai jaminan sosial. Ketentuan ini menempatkan pengupahan dan perlindungan sosial sebagai bagian dari standar perusahaan pers. (Sumber: Peraturan Dewan Pers 03/2019.)
Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa kesejahteraan wartawan bukan sekadar harapan moral. Ada standar kelembagaan yang secara jelas menempatkan pengupahan dan jaminan sosial sebagai bagian dari profesionalisme perusahaan pers.
Sayangnya, hasil IKP 2024 Provinsi Bali mencatat masih banyak wartawan menerima gaji di bawah UMP dan masih ada penyimpangan dalam penerapan standar tersebut. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya ketiadaan aturan, tetapi juga kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kenyataan di lapangan. (Sumber: IKP 2024 Provinsi Bali.)
Tentu, pembahasan mengenai penerapan upah minimum perlu memperhatikan status hubungan kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan tidak bisa begitu saja menyamakan semua kontributor atau pekerja lepas dengan karyawan tetap. Namun, status kemitraan juga tidak semestinya digunakan hanya sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab ketika hubungan kerja dalam praktiknya menunjukkan ketergantungan dan kendali yang kuat dari perusahaan.
Di sinilah pemerintah, organisasi wartawan, dan Dewan Pers perlu bekerja lebih serius. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pendataan administratif. Perlu ada gambaran nyata tentang berapa banyak wartawan yang menerima upah layak, berapa yang tidak memperoleh gaji tetap, bagaimana jaminan sosial mereka, dan bagaimana perusahaan memenuhi kewajibannya.
Kita juga perlu membicarakan keberlanjutan bisnis media. Perusahaan pers membutuhkan model pendapatan yang sehat agar dapat bertahan tanpa mengorbankan pekerjanya. Kerja sama iklan dengan pemerintah maupun swasta harus dilakukan secara transparan dan tidak mengganggu independensi redaksi. Dukungan terhadap jurnalisme berkualitas perlu diarahkan pada keberlanjutan media, bukan pada ketergantungan pemberitaan terhadap kepentingan tertentu.
Kesejahteraan wartawan bukan persoalan yang berdiri terpisah dari kemerdekaan pers. Wartawan yang terus-menerus cemas membayar kebutuhan dasar berada dalam situasi yang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Upah layak tidak otomatis menjamin independensi, tetapi ketiadaan upah yang layak dapat memperbesar kerentanan terhadap intervensi.
Siapa yang Menjamin Masa Tua Kami?
Persoalan kesejahteraan tidak berhenti ketika seorang wartawan menerima gaji bulanan. Kita juga perlu memikirkan apa yang terjadi ketika ia sakit, kehilangan pekerjaan, atau tidak lagi sanggup bekerja.
Untunglah, kini ada Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. Program ini membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi wartawan dengan penghasilan terbatas, keberadaan JKN merupakan penopang yang sangat berarti.
Namun, jaminan kesehatan bukanlah jaminan kehidupan yang sepenuhnya aman. Kita masih perlu memikirkan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan kepastian pendapatan ketika seseorang tidak lagi produktif. Perlindungan tersebut bergantung pada jenis program, status kepesertaan, serta iuran yang dibayarkan.
Dengan gaji Rp1,5 juta atau Rp2 juta per bulan, menyisihkan uang untuk masa depan bukan perkara mudah. Kebutuhan hari ini sering kali lebih mendesak daripada kebutuhan dua puluh tahun mendatang. Uang harus tersedia untuk makan, tempat tinggal, transportasi, dan biaya hidup lainnya. Menabung menjadi keinginan yang berkali-kali dikalahkan oleh kebutuhan.
Saya teringat pada laporan Kompas tentang kehidupan seniman yang menghadapi kesulitan ekonomi pada masa tua. Saya tidak ingin menyamakan sepenuhnya kehidupan wartawan dengan kehidupan seniman. Namun, ada kemiripan yang layak direnungkan. Keduanya bisa menghabiskan sebagian besar hidup untuk pekerjaan yang dicintai, menghasilkan karya yang dikonsumsi masyarakat, tetapi tidak selalu memiliki perlindungan ekonomi yang memadai.
Seorang wartawan bisa menghabiskan puluhan tahun meliput pembangunan, mengawasi kekuasaan, mencatat perubahan sosial, dan menulis kisah orang lain. Tulisan-tulisannya mungkin tersimpan dalam arsip media, menjadi rujukan, atau dikenang pembaca. Namun, ketika ia memasuki usia tua, siapa yang memastikan kehidupannya tetap layak?
Apakah perusahaan tempatnya bekerja menyediakan jaminan hari tua? Apakah ia memiliki tabungan yang cukup? Apakah ia bisa berhenti bekerja tanpa harus takut kehilangan penghasilan untuk kebutuhan dasar?
Pertanyaan itu semakin mendesak ketika kita mengingat wartawan yang bekerja hingga larut malam, bahkan dini hari. Terutama mereka yang merangkap sebagai editor atau redaktur. Setelah pulang dari lapangan, mereka masih harus menyunting berita, memeriksa fakta, memperbaiki judul, dan memastikan berita terbit tepat waktu.
Dalam industri media daring, pekerjaan seolah tidak pernah selesai. Berita datang setiap saat, tenggat terus bergerak, dan pembaca menuntut informasi terbaru. Wartawan bisa bekerja selama bertahun-tahun dalam ritme semacam itu, tetapi belum tentu memperoleh perlindungan yang sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan.
Masa tua yang sulit tidak seharusnya dianggap sebagai risiko pribadi yang harus diterima seseorang karena memilih menjadi wartawan. Jika jurnalisme merupakan pekerjaan yang penting bagi masyarakat, kesejahteraan orang-orang yang menjalankannya juga harus menjadi perhatian bersama.
Bensin untuk Melanjutkan Perjalanan
Saya kembali membayangkan wartawan yang kehabisan bensin di pinggir jalan. Ia sedang menjalankan tugas, mengejar berita, memenuhi tenggat, dan melakukan pekerjaan yang dianggap penting bagi masyarakat. Namun, pada saat itu, sepeda motornya berhenti karena tangki bahan bakarnya kosong.
Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan hanya dengan modal semangat. Bagi saya, bensin dalam cerita itu bukan sekadar bahan bakar kendaraan. Ia menjadi metafora tentang kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang terus bekerja. Cinta pada profesi bisa membuat wartawan berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, dan tetap bersemangat ketika menemukan sebuah cerita. Namun, cinta tidak bisa mengisi tangki yang kosong.
Kami mencintai pekerjaan ini. Kami menikmati kebebasan bergerak, pertemanan, pengalaman, dan kesempatan menyaksikan kehidupan dari dekat. Kami ingin terus menulis, meliput, dan menceritakan hal-hal yang penting bagi masyarakat. Namun, kami juga membutuhkan upah yang layak, perlindungan ketika sakit, dan kepastian bahwa masa tua tidak harus dihadapi dengan kecemasan.
Jangan meminta wartawan terus berkorban atas nama idealisme, sementara persoalan kesejahteraan mereka dibiarkan menjadi urusan masing-masing. Jangan menjadikan kecintaan pada profesi sebagai alasan untuk membenarkan upah yang rendah. Dan jangan menganggap wartawan yang bertahan dalam kondisi sulit sebagai bukti bahwa sistem pengupahan yang ada sudah berjalan baik.
Wartawan bukan hanya orang yang menulis tentang upah buruh, kemiskinan, ketimpangan, atau pekerja yang tidak memperoleh perlindungan. Mereka juga pekerja yang berhak mendapatkan penghidupan layak. Mereka pun membutuhkan jaminan sosial, waktu istirahat, dan kesempatan mempersiapkan masa depan.
Sebab, jurnalisme yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh keberanian wartawan mengungkap fakta. Ia juga membutuhkan kondisi kerja yang memungkinkan mereka menjaga integritas, bekerja secara cermat, dan tetap independen tanpa harus terus-menerus dihantui kecemasan tentang kebutuhan hidup.
Barangkali cerita wartawan kehabisan bensin terdengar sederhana. Namun, selama masih ada wartawan yang menerima upah jauh di bawah standar, bekerja tanpa gaji tetap, atau menggantungkan penghasilan pada pemberian pihak yang diliputnya, cerita itu belum kehilangan relevansi.
Yang paling menyedihkan bukanlah ketika seorang wartawan kehabisan bensin di tengah perjalanan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika ia kehabisan tenaga setelah puluhan tahun bekerja, tetapi tidak memiliki cukup bekal untuk berhenti. Wartawan telah membantu masyarakat memahami dunia, tetapi belum tentu memiliki kepastian tentang kehidupannya sendiri.
Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin pekerjaan yang kami cintai memungkinkan kami hidup dengan layak. Sebab, wartawan pun manusia. Dan manusia, betapapun besar cintanya pada pekerjaan, tetap membutuhkan bensin untuk melanjutkan perjalanan. {T]
Sumber data dan regulasi
Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers 2024 Provinsi Bali. Memuat temuan tentang gaji wartawan di bawah UMP dan rekomendasi terkait penerapan standar kesejahteraan perusahaan pers. https://data.dewanpers.or.id/provinsi-detail/440ac59a-651d-4cab-9012-47358e8e4d7d/bali?year=2024
Pemerintah Provinsi Bali, Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2026. UMP Bali 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026. https://www.baliprov.go.id/web/press-release-penetapan-ump-dan-umsp-bali-tahun-2025/
Dewan Pers, Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Rujukan standar pengupahan dan jaminan sosial wartawan. https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/peraturan-dewan-pers-nomor-03-peraturan-dp-x-2019-tentang-standar-perusahaan-pers
Catatan data: Rentang gaji Rp1,5 juta–Rp3 juta dalam esai merupakan gambaran lapangan yang disampaikan penulis, bukan hasil survei representatif seluruh wartawan Bali. Perbandingan gaji Rp1,5 juta dengan UMP Bali 2026 bersifat ilustratif.
