SIDANG pembaca yang budiman, akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang, menyoal lontaran Arya Wedakarna (AWK). Di tengah polemik tentang pengalaman sejumlah wisatawan di Bali, anggota DPD RI asal Bali itu mengatakan bahwa Bali sedang menyeleksi wisatawan yang berkualitas. Wisatawan berkualitas, menurutnya, adalah mereka yang spending-nya banyak, memiliki modal untuk wisata.
Lebih lanjut bahkan ia mengatakan bahwa Bali membutuhkan turis yang “dolarnya banyak”, dan lebih baik menerima turis yang tidak terlalu banyak tetapi berkualitas. Kalau dibaca dari kacamata bisnis, sebenarnya tidak terlalu sulit memahami logikanya. Hotel ingin tamu yang menginap lama. Restoran ingin pelanggan yang belanjanya banyak. Pedagang jelas suka pembeli yang tidak terlalu banyak menawar. Ya namanya juga bisnis.
Tetapi yang membuat hal ini menarik ketika bahasa bisnis mulai bergesekan dengan wilayah yang menentukan siapa yang dianggap berharga. AWK mengisyaratkan kalau wisatawan disebut “berkualitas” terutama karena kemampuan belanjanya, kita perlu bertanya apakah kualitas manusia akhirnya diukur dari isi dompetnya?
Siapa Boleh ke Bali?
Pernyataan AWK menjadi polemik karena masyarakat melihat wajah komodifikasi. Seorang turis asing mungkin mengeluarkan ribuan dolar selama berada di Bali sementara turis domestik mungkin hanya mengeluarkan beberapa juta rupiah. Secara ekonomi, keduanya memang berbeda. Tetapi tentu perbedaan pengeluaran tidak otomatis membuat kualitas manusianya berbeda.
Seorang guru dari Jawa yang menabung berbulan-bulan untuk membawa keluarganya melihat Bali mungkin tidak menghasilkan spending sebesar wisatawan asing. Seorang mahasiswa dari Sulawesi mungkin hanya mampu menikmati Bali dengan anggaran terbatas sebagai backpacker. Bisa jadi sebuah keluarga dari Sumatra datang naik pesawat murah, menginap di hotel sederhana, yang penting banyak-banyak foto, lalu pulang membawa kenangan indah tentang Bali.
Bisa jadi mereka mungkin ngirit, tidak membawa banyak dolar. Tetapi mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan dolar. Sesuatu yang lebih besar. Para turis lokal ini membawa rasa memiliki terhadap negeri sendiri.
Dan kemudian di sinilah persoalannya menjadi sensitif. Bagi turis lokal, Bali bukan sekadar destinasi. Bali adalah bagian dari rumah mereka, Indonesia. Orang Indonesia yang dari Aceh boleh pergi ke Bali. Yang dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, anak-anak Ibu Pertiwi dari seluruh penjuru Nusantara, boleh pergi ke Bali. Bagaimana pun, mereka ini tidak sedang masuk ke negara lain. Mereka sedang mengunjungi bagian lain dari rumah kebangsaan yang sama.
Bali memang luar biasa, memiliki karakter budaya yang sangat khas. Ia memiliki tradisi, agama, seni, arsitektur, dan sejarah yang membuatnya memiliki pesona dan daya tarik yang besar. Tetapi itu bukan berarti membuatnya terpisah dari Indonesia, dan wisatawan domestik tidak semestinya dipandang sebagai semacam kelas dua hanya karena kemampuan belanjanya lebih kecil dan suka menawar.
Semestinya Tidak Diukur Semata dengan Uang
Ironisnya, data menunjukkan betapa pentingnya posisi wisatawan domestik bagi Bali. Pada 2025, Bali menerima sekitar 9,3 juta wisatawan domestik, angka ini lebih banyak daripada wisatawan mancanegara yang sekitar 7,05 juta. Bahkan data BPS Bali menunjukkan perjalanan wisatawan nusantara pada Januari sampai Agustus 2026, mencapai jutaan perjalanan setiap bulannya. Jadi turis lokal ini juga bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali, bukan sekedar figuran.
Agak menyedihkan sebenarnya, gegara soal uang lalu saudara sebangsa merasa terhina. Dalam Sapiens, Harari menjelaskan bagaimana manusia dapat bekerja sama dalam jumlah sangat besar karena mempercayai sesuatu yang bersifat bersama seperti narasi, simbol, institusi, dan apa yang ia sebut sebagai realitas intersubjektif.
Uang adalah salah satu contoh paling kuat. Harari menyebutkan bahwa kita semua manusia sepakat, bahwa selembar uang memiliki nilai. Kita punya keperayaan yang sama dalam hal ini. Bahkan kepercayaan terhadap Tuhan, orang bisa berbeda-beda. Tapi uang adalah simbol yang kita percayai bersama. Orang bule Amerika percaya dolar, sementara orang Indonesia percaya rupiah. Kedua orang ini tidak saling mengenal tapi bisa duduk di meja restoran di Bali dan memahami bahasa yang sama yaitu harga. Uang menjadi semacam bahasa universal.
Masalahnya, bahasa universal ini bisa menjadi sangat berkuasa. Sementara pada uang dolar Amerika tertulis In God We Trust, bukan In Money We Trust. Kalimat itu tentu memiliki sejarah politik dan keagamaan yang panjang. Tetapi sebagai metafora, pastinya ini menarik sekali. Jadi seolah-olah ada pengakuan bahwa uang memang memiliki kekuasaan, tetapi uang tidak boleh menjadi tempat kepercayaan terakhir manusia. Yang ingin diungkapkan adalah bahwa uang adalah alat, bukan Tuhan. Di mana uang boleh menentukan harga, tapi seharusnya tidak menentukan martabat. Uang boleh menentukan transaksi, tetapi tidak menentukan nilai manusia dan menjadi satu-satunya ukuran siapa yang layak dihormati.
Jadi apa yang dilontarkan oleh AWK membuat kita masuk ke dunia di mana orang kaya dianggap lebih berkualitas dan orang miskin dianggap merepotkan. Jadi turis bule diperlakukan istimewa dan turis lokal dianggap tidak penting. Karena turis yang membawa dolar dianggap “quality tourist”, yang bawa rupiah adalah tuis tidak mutu.
Entah sengaja atau tidak, situasi ini telah menciptakan kasta baru, kasta berdasarkan purchasing power. Komodifikasi tidak selalu datang dengan wajah jahat. Inilah yang membuat komodifikasi sulit dikenali secara langsung. Karena komodifikasi datang dengan bahasa yang sangat masuk akal dan logis, seperti efisiensi, profit, pasar, spending, yang baru ini malah ada quality tourism. Semua terdengar rasional, dan memang rasional dalam konteks ekonomi.
Sebenarnya Pemerintah Indonesia sendiri pun mendorong konsep quality tourism, yaitu pariwisata yang tidak melulu mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman, manfaat ekonomi, keberlanjutan, dan dampak yang lebih baik. Jadi gagasan tentang wisatawan berkualitas sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis keliru.
Yang membuatnya jadi keblinger adalah soal mendefinisikan “berkualitas” itu tadi. Apakah hanya berdasarkan uang? Semestinya bisa lebih jauh lagi, yakni berdasarkan perilaku, penghormatan terhadap budaya lokal, kepatuhan terhadap aturan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kontribusi sosial. Perlu kritis kita di sini. Sebab wisatawan yang banyak uang belum tentu wisatawan yang baik. Banyak juga kita lihat wisatawan asing tidak menghormati budaya setempat. Sementara wisatawan dengan anggaran terbatas belum tentu juga wisatawan yang buruk.
AWK dan Paradoksnya
Ada yang menarik, AWK sendiri dalam pernyataan lain menegaskan bahwa Bali tidak membedakan wisatawan domestik dan asing. Ia bahkan mengatakan wisatawan asing yang melanggar hukum tetap dapat ditindak. Artinya, kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa AWK secara sederhana sedang mengatakan bahwa bule lebih baik daripada orang Indonesia.
Sepertinya tidak sesederhana itu. Justru yang menarik adalah ketegangan antara dua gagasan tersebut. Di satu sisi semua wisatawan harus diperlakukan sama. Di sisi lain Bali membutuhkan wisatawan yang spending-nya tinggi dan memiliki banyak dolar.
Tapi dari perdebatan publik ini menurut saya justru lebih produktif sebagai pengingat, jangan sampai orang Indonesia menjadi orang asing di rumah sendiri. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada persoalan tip, tawar-menawar, pelayanan, atau siapa yang lebih banyak belanja. Yaitu rasa memiliki Bali.
Bisa jadi, kelak ada seorang anak Indonesia harus merasa tidak cukup pantas menikmati Bali karena ia berasal dari keluarga sederhana. Bisa juga sebuah keluarga Indonesia merasa minder dengan wisatawan asing karena budget liburannya kecil. Bayangkan jika kita sebagai warga negara Indonesia, saat datang ke bagian lain dari negaranya sendiri, tetapi harus mengukur dirinya diterima hanya sejauh ia mampu membayar. Yang hilang di sini bukan uangnya, tetapi hilangnya perasaan sebagai bagian dari Indonesia.
Kembalikan Baliku
Bali boleh menjadi destinasi dunia, menerima jutaan wisatawan asing dan mengejar pariwisata berkualitas dengan wisatawan berdaya beli tinggi. Semua itu sah dalam logika ekonomi, namun jangan sampai nilai ekonomi mengalahkan martabat manusia. Karena jika hal itu terjadi, maka kita tidak lagi sekadar menjalankan bisnis pariwisata, melainkan juga sedang membangun masyarakat yang diam-diam percaya bahwa orang yang membawa lebih banyak uang adalah orang yang lebih berharga. Dan kalau keyakinan itu semakin kuat maka kita tidak lagi hidup dengan semangat In God We Trust melainkan In Money We Trust.
Pada saat itulah Bali bukan hanya menjadi komoditas bagi wisatawan. Manusianya, tatanannya, nilai dan budayanya, pun ikut menjadi komoditas. Bali akan asing bagi kita sendiri. Jauh tahun 1975 Almarhum Guruh Soekarno Putra sudah mengisyaratkan hal ini lewat Lagunya Chopin Larung, atau mungkin di antara kita masih ada yang ingat di akhir tahun 80-an , lagu yang dilantunkan Yopie Latul. Eeee ..oae yo.. Kembalikan Baliku Padaku. Tetiba saya merasa seolah seperti akan kehilangan Bali, sama seperti Mas Guruh. Tabik. [T]
