Di Pemkab Buleleng, Pegawai Naik Pangkat Kini Lewat Jalur Digital

BULELENG | TATKALA.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab Buleleng) Buleleng meluncurkan pelayanan administrasi Aparatur Sipil Nasional (ASN) lewat online atau jalur digital.

Untuk itulah, kini pegawai yang mau naik pangkat pun harus melalui jalur digital melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian Negara.

Peluncuran SIASN di Buleleng bersamaan dengan kunjungan kerja Plt Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senin, 20 Februari 2023.

Di Gedung Kesenian itu dilakukan implementasi layanan kepegawaian secara elektronik ini bersama 656 Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Buleleng yang merupakan penerima SK kenaikan pangkat periode April 2023.

Hadirnya SI-ASN mempermudah proses administrasi kepegawaian karena sudah terintegrasi dengan data BKN. Hasilnya berupa SK Kenaikan Pangkat juga diterima pegawai secara digital.

Pemkab Buleleng adalah Pemkab yang pertama kali di Indonesia dan di Balimelakukan  proses layanan  kenaikan  pangkat pegawai secara digital melalui BKPSDM  menggunakan  SI-ASN dengan progres 100% dari usulan dan telah diterima oleh pegawai.

Capaian ini sangat diapresiasi oleh Plt. Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana.

Plt. Bima Haria memuji Buleleng yang sangat bagus dan telah memberi contoh untuk daerah lain dalam digitalisasi layanan kepegawaian.

“Mudah-mudahan Buleleng dapat menyemangati kabupaten/kota se-Bali untuk bisa mempercepat proses digitalisasi, proses bisnis yang mereka lakukan. Saya kira dengan leadership Pj.Bupati Buleleng hal ini bisa dilakukan,” katanya.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keynote speaknya mengucapkan terimakasih atas kedatangan Plt. Kepala BKN RI ke Bali khususnya Buleleng, karena dapat memberikan motivasi kepada Bali untuk menguatkan kembali digitalisasi layanan administrasi kepegawaian. Diharapkan semua proses administrasi pemerintahan beralih ke digital.

Sekda Dewa Indra mengatakan, pihaknya mengajarkan setiap OPD di Bali menjadi provokator. Provokator dalam hal positif diartikan untuk memprovokasi perubahan dalam layanan administrasi kepegawaian ke arah lebih baik dan bermakna.

“Tugas OPD kepegawaian hanya satu menyenangkan pegawai. Digitalisasi ini akan mempersingkat waktu, memudahkan pegawai, tidak repot dan semua proses administrasi diselesaikan dalam ruang digital, sehingga pegawai lebih fokus bekerja,” tegasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Ketut Lihadnyana mengatakan pandemi Covid-19 menjadikan Buleleng menuju arah disruption digital dalam memberikan percepatan layanan.

“Pola transformasi  membutuhkan sebuah perubahan maindset aparatur sipil negara, pola sistem kerja juga berubah dalam konteks tata kelola dibidang layanan kepegawaian. Kita sudah “pure” atau murni menggunakan digitalisasi di Buleleng,” tegasnya.

Untuk diketahui dari usulan kenaikan pangkat sebanyak 654 periode 1 April 2023, pada bulan Februari ini telah diterima 100 persen. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan khusus pembangunan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja.

Salah satu ASN bernama Sri Wahyuni seorang pengajar dari Desa Banjar mengatakan usulan kenaikan pangkat dirinya tidak perlu bingung lagi, karena semua digitalisasi.

“Semua berkas kecuali usulan Dupak telah digitalisasi. Kita bisa mengecek proses usulan dengan aplikasi “mysapk”  melalui handphone sudah diketahui proses usulannya sampai di mana,” katanya.

Apa kendalanya dalam kenaikan pangkat? Sri Wahyuni yang naik pangkat ke III-c ini mengatakan tidak ada kendala, bahkan dirinya terkejut SKnya datang lebih cepat di bulan Pebruari untuk periode 1 April 2023 ini.

“Teman-teman ayo kita naik pangkat, sekarang sudah dipermudah,respon pegawai BKPSDM juga cepat,” katanya. [T][Ado/*]