MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko di lingkungan tempat tinggalnya, mengenali ancaman di sekitarnya, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri.
Kesadaran itulah yang berusaha dibangun melalui Program Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (KANAL) di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Selama 18 bulan, sejak Mei 2025 hingga November 2026, program yang dilaksanakan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bersama Program Siap Siaga ini mendampingi tujuh desa dan satu kelurahan di Kecamatan Seririt untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Delapan wilayah tersebut meliputi Kelurahan Seririt, Desa Pengastulan, Desa Patemon, Desa Bubunan, Desa Lokapaksa, Desa Sulanyah, Desa Ularan, dan Desa Ringdikit. Wilayah-wilayah ini dipilih dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana di Kecamatan Seririt.

Manajer Program KANAL NU, Iswar Abidin, menjelaskan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana, Seririt termasuk wilayah dengan tingkat risiko tinggi di Kabupaten Buleleng. Riwayat kejadian gempa bumi sejak 1976 menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu, keberadaan Tukad Saba sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi beberapa desa juga menjadi perhatian karena berpotensi memicu banjir bandang.
Ancaman tersebut, menurut Iswar, bahkan dapat saling berkaitan. Termasuk juga ancaman bencana gempa bumi yang berpotensi memengaruhi kondisi Bendungan Titab di Desa Ularan yang kemudian dapat menimbulkan bencana ikutan.
“Ini yang menjadi dasar kami memilih Seririt sebagai fokus program terlebih dahulu. Bukan berarti daerah lain tidak memiliki risiko, tetapi dari sisi risiko, Seririt termasuk yang paling tinggi,” jelasnya.

Namun, membangun ketangguhan masyarakat bukan pekerjaan yang selesai melalui satu kali sosialisasi atau pelatihan. Pengetahuan tentang kebencanaan perlu tumbuh menjadi kemampuan yang dimiliki masyarakat, termasuk ketika menghadapi situasi darurat.
Sekretaris LPBI PBNU, Halik Rumkel, S.Sos., mengatakan bahwa kemampuan paling mendasar yang perlu dimiliki masyarakat adalah memahami bagaimana menyelamatkan diri ketika bencana terjadi.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai kebencanaan agar dapat mengambil tindakan penyelamatan ketika menghadapi berbagai jenis ancaman.
“Minimal masyarakat punya pengetahuan dasar terkait bencana. Ketika terjadi bencana apa pun, masyarakat sudah bisa minimal menyelamatkan dirinya,” ujarnya.

Karena itu, program KANAL tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat. Pendampingan juga menyentuh pemetaan risiko lokal, pelatihan kesiapsiagaan, simulasi kebencanaan, serta pelibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, relawan, dan pemerintah desa.
Sejak awal, pemerintah desa dan kelurahan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Bahkan, para fasilitator desa yang mendampingi masyarakat berasal dari perangkat desa masing-masing.
Menurut Iswar, keterlibatan tersebut diharapkan membuat pemerintah desa memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembelajaran yang telah diperoleh selama program berlangsung.
Pendampingan juga dilakukan dengan mendorong integrasi isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Upaya tersebut mulai terlihat dalam sejumlah desa. Iswar menyebut beberapa desa telah memasukkan rencana penanggulangan bencana ke dalam RKP Desa dan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Bahkan, isu kebencanaan telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa untuk tahun 2025 dan 2026, serta mulai dipersiapkan dalam perencanaan 2027.
“Ini yang menjadi salah satu indikator bahwa program bisa berlanjut karena isinya sudah menjadi perhatian bersama pemerintah desa,” kata Iswar.
Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi materi yang dipelajari selama pendampingan, tetapi juga diupayakan masuk ke dalam agenda pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat meneruskan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui kebijakan dan anggaran yang dimiliki.

Meski demikian, Iswar mengakui pendampingan selama 18 bulan belum menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di Seririt. Intervensi program baru dilakukan di sejumlah sekolah dan beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai percontohan.
Program KANAL di Seririt diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan percontohan di delapan desa dan kelurahan. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama pendampingan diharapkan dapat ditularkan ke wilayah lain di Kabupaten Buleleng.
Iswar mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan wilayah berikutnya yang akan menjadi sasaran program. Saat ini, perhatian masih diarahkan pada penguatan pendampingan di Seririt. Namun, delapan wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain.
Ia juga berharap pembelajaran yang telah diperoleh dapat menyebar melalui pertukaran pengalaman antardesa, sehingga upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada satu program pendampingan.[T]
Reporter/Penulis: Wahyu Mahaputra
Editor: Jaswanto






























