“KAMI adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.” Seutas kalimat dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifesto Gelanggang Seniman Merdeka (1950).
Terik siang itu di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Serikat Pekerja Seni/Kreatif (Spasi) Bali menggelar aksi simbolis, pameran, dan panggung rakyat. Melalui karya rupa, pertunjukan, musik, dan pelbagai ekspresi artistik lainnya itu sebagai bentuk penyampaian kegelisahan terhadap situasi sosial-politik belakangan ini.
Di tengah ruang pameran dan panggung yang tercipta secara organik itu, terdapat lima belas tuntutan yang terdiri atas sembilan tuntutan nasional dan enam tuntutan untuk persoalan di Bali. Sejumlah persoalan yang disoroti mencakup kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, kebebasan berekspresi, persoalan lingkungan, penegakan hukum, hingga tata kelola pembangunan di Bali.

15 Tuntutan dari Serikat Pekerja Seni/Kreatif
- Menuntut permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat Indonesia atas kondisi dan berbagai persoalan yang terjadi selama dua tahun masa pemerintahannya.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
- Menghentikan kebijakan perpajakan yang tidak adil dan membebani masyarakat.
- Menghentikan ekosida dan menyelamatkan ruang hidup, termasuk menghentikan perusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
- Menghentikan pemborosan APBN serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopdes) demi transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
- Menghentikan militerisasi ruang sipil dan segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
- Mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serta memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi para korban.
- Menghentikan kriminalisasi, teror, dan penangkapan aktivis yang memperjuangkan hak dan menyampaikan kritik.
- Mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan.
- Satu tahun banjir Bali: menuntut transparansi pemerintah dalam penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, dan pertanggungjawaban atas upaya mitigasi.
- Mengevaluasi program beautifikasi: mengutamakan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.
- Mempertegas penindakan hukum terhadap penyelewengan dan pengelolaan lahan di Bali, termasuk persoalan tata ruang dan alih fungsi lahan.
- Memprioritaskan kemudahan akses publik terhadap infrastruktur dan transportasi umum yang aman, layak, dan terjangkau.
- Menuntut transparansi pengelolaan dana pungutan wisatawan asing, termasuk perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kepada masyarakat.
- Menuntut kehadiran pemerintah Bali untuk berpihak kepada masyarakat adat, serta memberikan perhatian terhadap persoalan, hak, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali.
Gagasan untuk menggelar kegiatan tersebut, menurut Rivaldo, koordinator aksi, tidak muncul secara tiba-tiba. Kegelisahan itu telah berkembang cukup lama, terutama dalam mengamati situasi politik selama kurang lebih dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Gagasan untuk membuat aksi sudah dibicarakan beberapa bulan sebelum pelaksanaan, tetapi persiapan intensif baru dilakukan sekitar satu minggu sebelumnya.

Persiapan itu mencakup penyusunan tuntutan, pembuatan properti visual, pengumpulan karya, hingga penyebaran informasi kepada jaringan pertemanan dan pekerja seni lainnya. Mereka juga mengembangkan analisis terhadap berbagai persoalan yang kemudian menjadi dasar penyusunan tuntutan.
“Spasi Bali ini sebenarnya terbentuk secara spontan, organik. Kami mengajak beberapa kawan, lalu ada yang sepakat. Dari sana prosesnya berjalan,” kata Rivaldo.
Sebagian besar karya yang hadir merupakan kontribusi individual. Ada yang membawa satu karya, ada pula yang menyumbangkan lebih dari satu. Selain karya yang telah disiapkan sebelumnya oleh massa aksi, kegiatan itu juga menghadirkan proses penciptaan secara langsung. Pada sebidang kain putih panjang yang dibentangkan di bawah monumen, dilukis bersama-sama, bertuliskan cat merah darah “Mati Tumut Tan Tumut Pejah”, meskipun raga mati, jiwa dan kehormatan akan tetap hidup.
Rivaldo menyebut poster ajakan membuat karya yang disebarkan sebelum kegiatan menjangkau sekitar 5.000 akun, sementara poster utama kegiatan menjangkau sekitar 1.500 akun. Angka tersebut merupakan jangkauan publikasi di media sosial, bukan jumlah orang yang hadir. Meski demikian, penyebaran informasi itu memperlihatkan upaya Spasi Bali untuk membuka ruang partisipasi lebih luas.
Pemilihan Lapangan Puputan Badung sebagai lokasi kegiatan juga bukan tanpa pertimbangan. Spasi Bali dapat memilih tempat lain untuk menyampaikan tuntutan, seperti kantor gubernur atau gedung DPRD. Namun, mereka justru memilih ruang yang memiliki penanda sejarah perjuangan masyarakat Bali.
Rivaldo menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan identitas mereka sebagai pekerja seni/kreatif. Mereka merasa memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan pernyataan.


“Kami adalah pekerja seni, kami menciptakan simbol,” ujarnya.
Pilihan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Lapangan dan monumen tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang sejarah, tetapi juga ruang respon untuk menyampaikan pendapat, memperlihatkan karya, dan mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.
Karya seni dalam kegiatan itu tidak semata-mata diposisikan sebagai benda yang dinikmati pengunjung. Ia menjadi bagian dari peristiwa sosial. Lukisan, pertunjukan, musik, dan simbol-simbol visual bekerja sebagai bahasa yang memungkinkan para pekerja seni menyampaikan sesuatu di luar batas medium masing-masing.
Bagi pekerja seni, keterlibatan itu dapat mengambil bentuk yang beragam. Tidak semua harus turun ke jalan, membuat pertunjukan, atau menyusun tuntutan. Namun, peristiwa di Puputan Badung memperlihatkan salah satu kemungkinan: kerja seni dapat menjadi cara untuk menghadirkan persoalan publik ke dalam ruang yang dapat dilihat dan dibicarakan bersama.
Ketika ditanya mengenai posisi seniman muda Bali dalam situasi politik saat ini, Rivaldo tidak memberikan jawaban yang bersifat umum, namun menjawabnya dengan tindakan―dengan karya. “Saya nggak tahu. Tapi aksi hari ini mungkin itu jawabannya,” katanya.
Serikat yang Berharap Segera Bubar
Meski menggunakan nama serikat, Spasi Bali tidak dibentuk dengan ambisi untuk menjadi organisasi permanen yang nantinya justru akan membatasi kerja-kerja kreatif para pelaku. Rivaldo menjelaskan bahwa bentuk serikat dipilih sebagai wadah untuk mempertemukan pekerja seni dan kreatif dalam merespons persoalan yang dianggap sedang dihadapi bersama.
Ia menyadari bahwa sektor kerja seni sangat beragam. Kebutuhan pekerja seni rupa, desain, musik, seni pertunjukan, dan bidang kreatif lainnya tidak selalu sama. Karena itu, satu wadah belum tentu dapat menampung seluruh kebutuhan dan kepentingan setiap pekerja seni.

Menurut Rivaldo, istilah serikat dalam kegiatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyampaikan pemberitahuan dan mengurus perizinan kegiatan. Mereka tidak sedang membangun organisasi dengan cita-cita memperluas struktur atau mempertahankan keberadaannya tanpa batas waktu.
Bahkan, ia menyampaikan harapan agar Spasi Bali dapat segera membubarkan diri ketika keadaan sudah membaik dan persoalan yang mempertemukan mereka tidak lagi menjadi masalah bersama.
“Kami ingin segera bubar, membubarkan serikat. Karena kami berserikat hari ini karena musuh kita sama,” ujar Rivaldo.
Ke depan, mereka berharap kegiatan tersebut dapat menjadi rujukan atau pemantik bagi gerakan-gerakan mandiri lainnya di Bali. Mereka juga berharap tuntutan yang disampaikan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kelompok yang memperjuangkan kepentingan publik.
Tentu, satu kegiatan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang mereka suarakan. Lima belas tuntutan itu masih membutuhkan perhatian, pengawalan, dan respons dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Namun, kegiatan tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa pekerja seni dapat membangun ruang untuk menyampaikan sikap.
Di bawah Monumen Perjuangan Puputan Badung, karya-karya itu hadir bersama tuntutan. Mereka membawa pertanyaan tentang ruang hidup, kebebasan, lingkungan, kebijakan publik, dan masa depan Bali. Di sana, seni tidak hanya dipertunjukkan, tetapi juga digunakan untuk menyatakan posisi.
Jika Surat Kepercayaan Gelanggang pernah menegaskan hak seniman untuk meneruskan kebudayaan dunia dengan cara mereka sendiri, peristiwa di Puputan Badung memperlihatkan kemungkinan lain dari hak tersebut: menggunakan cara sendiri untuk ikut merawat kehidupan republik. Sebab, menjadi pewaris republik bukan hanya perkara menerima sejarah perjuangan, melainkan juga keberanian untuk mengambil bagian dalam persoalan hari ini.[T]
Reporter/Penulis: Wahyu Mahaputra
Editor: Jaswanto































