Ada yang berbeda dari jalanan Denpasar pada pertengahan Oktober ini. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi sepeda motor dan mobil terlihat lebih lengang. Pemandangan serupa saya jumpai di Tibubeneng dan Canggu, Badung. Dua kawasan yang sehari-hari akrab dengan kemacetan itu seperti kehilangan sebagian hiruk-pikuknya.
Penyebabnya bukan karena masyarakat tiba-tiba memilih tinggal di rumah. Krisis bahan bakar minyak (BBM) membuat sebagian orang harus berpikir ulang sebelum membawa kendaraan ke jalan. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari yang tidak menyenangkan.
Saya memandang jalanan yang lebih lengang itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena kendaraan tidak sebanyak biasanya. Namun, muncul pula pertanyaan yang mengganggu pikiran. Mengapa mobilitas masyarakat Bali begitu mudah terganggu ketika pasokan BBM bermasalah? Ke mana orang-orang harus pergi ketika kendaraan pribadi tidak lagi bisa diandalkan?
Pertanyaan itu membawa saya pada satu persoalan yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan Bali. Kita terlalu bergantung pada kendaraan pribadi, sementara transportasi publik belum sepenuhnya menjadi pilihan yang mudah bagi semua orang. Krisis BBM kali ini memperlihatkan persoalan tersebut dengan cara yang gamblang.
Beritabali.com menerbitkan berita berjudul “Penumpang Trans Metro Dewata Naik 15 Persen, Sopir Kewalahan” pada 16 Oktober 2026. Pemberitaan itu mengangkat peningkatan jumlah penumpang Trans Metro Dewata di tengah gangguan pasokan BBM. Namun, bertambahnya penumpang ternyata tidak serta-merta membuat pelayanan berjalan lebih mudah. Pengemudi menghadapi persoalan operasional, keterlambatan, dan jam kerja yang bertambah.
Di satu sisi, masyarakat membutuhkan transportasi publik. Di sisi lain, layanan yang diharapkan menjadi alternatif mobilitas justru menghadapi kendala ketika kebutuhan terhadapnya meningkat. Ironi ini layak kita renungkan.
Selama ini, pembicaraan tentang transportasi di Bali sering berputar pada kemacetan, pertumbuhan kendaraan, pembangunan jalan, dan kebutuhan pariwisata. Kita sibuk membicarakan bagaimana kendaraan dapat bergerak lebih lancar, tetapi belum cukup serius bertanya apakah setiap orang harus memiliki kendaraan sendiri untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Tidak semua orang ingin menghabiskan penghasilannya untuk membeli bensin. Tidak semua orang menikmati perjalanan panjang di tengah kemacetan. Namun, banyak orang tetap menggunakan kendaraan pribadi karena tidak mempunyai pilihan lain yang dianggap masuk akal.
Saya membayangkan seorang pekerja yang tinggal di pinggiran Denpasar atau Badung. Ia harus berangkat pagi-pagi, sementara tempat tinggalnya jauh dari halte bus. Kalaupun tersedia layanan transportasi publik, jadwalnya belum tentu sesuai dengan jam kerja. Ia juga harus memikirkan perjalanan pulang, terutama jika pekerjaannya selesai pada malam hari.
Dalam keadaan seperti itu, sepeda motor menjadi jawaban paling praktis. Bukan karena ia tidak peduli terhadap kemacetan atau konsumsi BBM, melainkan karena kebutuhan hidup tidak bisa menunggu sampai sistem transportasi publik menjadi lebih baik.
Di sinilah persoalan transportasi Bali perlu diletakkan. Ketergantungan pada kendaraan pribadi bukan semata-mata akibat kebiasaan masyarakat. Ada persoalan kebijakan, perencanaan wilayah, dan penyediaan layanan publik yang ikut membentuknya. Kita tidak bisa terus menyalahkan masyarakat karena memilih kendaraan pribadi apabila alternatif yang tersedia belum mampu menjawab kebutuhan mereka.
Meminta masyarakat beralih ke transportasi publik tanpa membenahi kualitas layanannya sama saja dengan meminta orang mengubah kebiasaan tanpa memberikan pilihan yang layak.
Berita tentang peningkatan penumpang Trans Metro Dewata memberi gambaran menarik. Ketika BBM sulit diperoleh, bus umum menjadi salah satu alternatif yang dicari masyarakat. Namun, dalam pemberitaan yang sama, seorang penumpang diceritakan harus berjalan kaki sekitar 30 hingga 40 menit untuk mencapai halte terdekat.
Saya mencoba membayangkan perjalanan itu. Seseorang sudah memutuskan meninggalkan kendaraan pribadi, tetapi harus berjalan kaki puluhan menit sebelum benar-benar memulai perjalanan dengan bus. Jika trotoar tidak nyaman, cuaca panas, atau hujan turun, perjalanan tersebut tentu bukan perkara sederhana.
Bagi sebagian orang, berjalan kaki selama itu mungkin masih memungkinkan. Namun, bagaimana dengan orang lanjut usia, penyandang disabilitas, orang tua yang membawa anak, atau pekerja yang harus tiba tepat waktu? Transportasi publik seharusnya memudahkan kehidupan, bukan menambah kesulitan baru sebelum perjalanan dimulai.
Persoalan akses menuju halte memperlihatkan bahwa menyediakan bus saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem transportasi yang saling terhubung. Angkutan pengumpan atau feeder dapat membantu masyarakat dari kawasan permukiman mencapai halte utama. Trotoar yang aman dan nyaman juga penting agar orang dapat berjalan kaki tanpa harus berhadapan dengan risiko di jalan.
Apakah pemerintah sudah merancang transportasi berdasarkan kebutuhan perjalanan masyarakat, atau sekadar menyediakan layanan yang terlihat tersedia di atas kertas? Pertanyaan ini penting karena keberadaan bus tidak otomatis berarti masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap transportasi publik.
Saya juga memikirkan para pengemudi Trans Metro Dewata yang harus bekerja lebih lama ketika terjadi gangguan operasional. Dalam pemberitaan Beritabali.com, sejumlah pengemudi disebut baru dapat pulang pada dini hari akibat persoalan yang mereka hadapi selama bertugas.
Di balik angka kenaikan penumpang, ada manusia yang harus memastikan bus tetap berjalan. Mereka menghadapi kemacetan, keterlambatan pengisian BBM, dan penumpang yang tetap membutuhkan pelayanan. Ketika operasional terganggu, pengemudi berada di tengah persoalan yang tidak seluruhnya dapat mereka kendalikan.
Kita tentu menginginkan bus tetap beroperasi dan penumpang terlayani. Namun, jangan sampai keinginan tersebut dibayar dengan jam kerja yang tidak wajar dan berkurangnya waktu istirahat pengemudi. Mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
Karena itu, pembenahan transportasi publik harus memperhatikan kebutuhan penumpang sekaligus kondisi kerja orang-orang yang menjalankannya. Layanan yang baik tidak cukup hanya mengangkut banyak orang. Layanan tersebut juga harus menjamin keselamatan, kepastian operasional, dan kondisi kerja yang layak.
Persoalan lainnya adalah kemacetan. Bus yang melintasi jalan-jalan padat di Denpasar dan Badung ikut terjebak dalam kepadatan lalu lintas. Ketika waktu perjalanan sulit dipastikan, masyarakat akan berpikir dua kali sebelum meninggalkan sepeda motornya.
Orang yang harus masuk kerja pukul delapan pagi tentu mempertimbangkan waktu tempuh. Jika naik bus berarti harus berangkat jauh lebih awal dan masih menghadapi kemungkinan keterlambatan, kendaraan pribadi akan tetap terasa lebih praktis.
Karena itu, gagasan mengenai jalur prioritas bus layak dikaji. Pemerintah juga perlu membenahi jadwal, menyesuaikan rute dengan kebutuhan warga, dan memastikan layanan berjalan secara konsisten. Perbaikan tersebut harus didasarkan pada kajian teknis dan kondisi lapangan, bukan sekadar mengejar penambahan jumlah penumpang.
Persoalan ini semakin penting karena mobilitas masyarakat Bali tidak mengenal batas administratif. Orang bisa tinggal di Badung, bekerja di Denpasar, dan melakukan aktivitas lainnya di kawasan berbeda pada hari yang sama. Sementara itu, Canggu dan Tibubeneng mempertemukan kepentingan warga lokal, pekerja, pelaku usaha, dan wisatawan dalam ruang jalan yang sama.
Sistem transportasi publik semestinya dirancang untuk menjawab kerumitan tersebut. Kita membutuhkan layanan yang terintegrasi, bukan sekadar bus yang berjalan pada rute tertentu tanpa koneksi memadai dengan kawasan permukiman.
Saya menyadari bahwa membenahi transportasi publik tidak bisa dilakukan dalam semalam. Pemerintah harus memperhitungkan anggaran, armada, tenaga kerja, infrastruktur, dan kebutuhan pengguna. Namun, kesulitan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menunda pembenahan.
Krisis BBM justru memberikan kesempatan untuk melihat persoalan yang selama ini mungkin dianggap biasa. Peningkatan penumpang dapat menjadi bahan evaluasi untuk memahami kebutuhan masyarakat. Keluhan tentang akses menuju halte dapat menjadi dasar memperbaiki angkutan pengumpan. Gangguan operasional dapat digunakan untuk mengevaluasi kesiapan armada dan pengelolaan tenaga kerja.
Pemerintah perlu membuka ruang bagi pengalaman pengguna sebagai bahan perbaikan. Rute mana yang paling dibutuhkan? Halte mana yang sulit dijangkau? Seberapa sering jadwal perjalanan terganggu? Apa yang membuat masyarakat memilih kembali menggunakan kendaraan pribadi setelah keadaan normal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan data dan pengalaman nyata, bukan sekadar asumsi.
Jangan sampai ketika pasokan BBM kembali normal, persoalan transportasi publik ikut dilupakan. Antrean di SPBU mungkin berkurang. Kendaraan akan kembali memenuhi jalanan. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Namun, keadaan normal tidak berarti persoalannya selesai.
Jika masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi karena bus tidak menawarkan layanan yang memadai, kita hanya kembali ke lingkaran yang sama. Jalanan padat, konsumsi BBM tinggi, dan masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan selain mengikuti keadaan.
Saya teringat lagi pada jalanan Denpasar, Tibubeneng, dan Canggu yang tampak lebih lengang. Pemandangan itu bukan sekadar pengalaman melihat kota yang berbeda dari biasanya. Bagi saya, ada pertanyaan yang tertinggal setelahnya: mungkinkah Bali memiliki sistem transportasi yang membuat masyarakat tidak harus selalu membawa kendaraan sendiri untuk bergerak?
Jawabannya tidak hanya terletak pada pembangunan jalan atau penambahan bus. Kita membutuhkan perubahan cara pandang. Transportasi publik harus ditempatkan sebagai kebutuhan warga, bukan sekadar pelengkap pembangunan. Masyarakat perlu dapat mencapai halte dengan mudah, menunggu bus tanpa ketidakpastian berlebihan, dan sampai di tempat tujuan dengan aman.
Krisis BBM mungkin akan berlalu. Namun, persoalan transportasi Bali akan tetap ada selama masyarakat belum memiliki alternatif yang memadai. Bagi saya, ukuran keberhasilan transportasi publik bukan semata-mata berapa banyak orang yang naik bus ketika BBM sulit diperoleh. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak orang yang tetap bersedia menggunakan bus ketika kendaraan pribadi mereka sudah bisa kembali digunakan.
Sebab, masyarakat tidak akan meninggalkan kendaraan pribadinya hanya karena diminta berhemat. Mereka akan beralih ketika transportasi publik benar-benar memudahkan hidup mereka. Dan di situlah ujian sesungguhnya bagi Bali.[T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
