Tantangan Ekonomi Bali di Penghujung Tahun 2021

Sudah tentu kita menyambut gembira Presidensi Indonesia sebagai Ketua G 20, dan pertemuan puncaknya direncanakan bulan Oktober 2022. Sejumlah delegasi sudah berdatangan ke Bali untuk persiapan perhelatan besar ekonomi yang bergengsi itu, dan diharapkan sebagai momentum penting untuk mengungkit perekonomian Bali yang hampir 2 tahun begitu terpuruk akibat pandemi.

Di tengah-tengah optimisme persiapan penyelenggaraan konfrensi G 20, dan proyeksi ekonomi nasional yang tahun depan diperkirakan bertumbuh pada pusaran 5 persen dan diharapkan menarik naik pertumbuhan ekonkmi Bali, ada beberapa tantangan atau lebih tepatnya musuh besar ekonomi Bali di penghujung  akhir tahun 2021.

Musuh besar  itu adalah: pertama, bertambahnya jumlah orang miskin dan rentan menjadi miskin. Kedua, menaiknya jumlah pengangguran terbuka, terselubung dan penurunan kegiatan ekonomi produktif.

Ketiga, kebangkrutan usaha dan potensi kebangkrutan usaha, sebagai akibat dari terjadi pendarahan keuangan, financial bleeding, pada industri pariwisata hampir selama 2 tahun. Pendarahan keuangan, sebagai sangat timpangnya pemasukan dan pengeluaran.

Realitas ekonomi ini, sudah tentu sangat berdampak terhadap kondisi psikologis para pelaku usaha dan dampak sosial yang menyertainya.

Yang perlu diwaspadai, terutama oleh pengambil kebijakan publik, tekanan sosial ekonomi berkepanjangan, berbarengan dengan persepsi tidak jelasnya masa depan dan atau masa depan yang tidak memberikan harapan, bisa melahirkan risiko ambang batas kesabaran sosial masyarakat terlewati, dengan implikasi sosial politik yang menyertainya.

Di sini arti penting pengambilan kebijakan publik dengan empati, yang kemudian dikomunikasikan ke warga dengan cara empati pula.

Merujuk pemikiran ekonom ternama Inggris John M Keynes yang teorinya amat berjasa dalam menanggulangi depresi besar ekonomi dunia di dasa warsa 1930′ an, “in the long run we are all be dead “, dalam jangka panjang semua kita akan mati, pesan moralnya adalah kebijakan untuk menanggulangi krisis berdimensi masa depan, juga harus memuat kebijakan yang segera bisa dirasakan masyarakat. [T]