Mahatma Gandhi pernah mengingatkan tentang tujuh dosa sosial yang dapat merusak kehidupan manusia. Salah satunya adalah politics without principles, politik tanpa prinsip. Peringatan yang disampaikan seabad silam itu terasa relevan ketika kita menyaksikan perjalanan persahabatan, persaingan, dan perpecahan para tokoh politik Indonesia.
Dahulu mereka saling berhadapan, kemudian bergandengan tangan. Ada yang dibesarkan oleh partai, lalu berpisah jalan. Ada pula yang pernah menjadi lawan politik, tetapi akhirnya memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan penting. Semua itu sah dalam demokrasi. Namun, sebuah pertanyaan patut direnungkan: ketika arah politik berubah, apakah prinsip moral harus ikut berubah?
Joko Widodo menempuh perjalanan panjang bersama PDI Perjuangan. Melalui partai tersebut, ia maju sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, juga memperoleh dukungan PDIP ketika mengikuti Pilkada Surakarta pada 2020.
Sementara itu, Prabowo Subianto melewati perjalanan elektoral yang tidak mudah. Ia kalah sebagai calon wakil presiden pada 2009 dan sebagai calon presiden pada 2014 serta 2019. Dua kekalahan terakhir terjadi ketika ia berhadapan langsung dengan Jokowi.
Namun, politik memperlihatkan kemungkinan yang tidak selalu dapat dibayangkan sebelumnya. Setelah Pilpres 2019, Jokowi mengajak Prabowo bergabung dalam pemerintahannya sebagai Menteri Pertahanan. Mereka yang sebelumnya bersaing memilih bekerja sama.
Menjelang Pilpres 2024, muncul pula wacana memasangkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Gagasan itu tidak terwujud. Pada akhirnya, Prabowo berpasangan dengan Gibran, yang pencalonannya diumumkan setelah disepakati partai-partai Koalisi Indonesia Maju.
Pilihan politik tersebut memperlebar perbedaan antara Jokowi dan PDIP. Pada Desember 2024, partai itu secara resmi memberhentikan Jokowi dan Gibran dari keanggotaannya.
Ketika Persahabatan Menjadi Persaingan
Sesudah perpisahan politik itu, berbagai polemik terus berkembang. Keaslian ijazah Jokowi dipersoalkan oleh sejumlah pihak, sementara Gibran menghadapi gugatan mengenai dokumen pendidikannya dan usulan pemakzulan dari kelompok purnawirawan TNI. Masing-masing persoalan mempunyai jalur pembuktian dan proses hukum yang harus dihormati.
Pemeriksaan atas pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Tidak seorang pun boleh kebal dari pertanyaan, kritik, ataupun pemeriksaan hukum. Sebaliknya, tuduhan juga tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran sebelum dibuktikan.
Di sinilah persoalan moral muncul. Ketika seseorang masih menjadi kawan, kekurangannya mungkin tidak dipersoalkan. Ketika hubungan politik memburuk, kekurangan yang sama dapat menjadi bahan serangan. Apabila demikian yang terjadi, apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar kebenaran atau sekadar kemenangan?
Pertanyaan itu berlaku bagi semua pihak, baik yang sedang berkuasa maupun yang sedang berseberangan. Prinsip tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang menjadi kawan.
Karma Phala Tidak Mengenal Warna Partai
Dalam ajaran Hindu dikenal hukum Karma Phala, bahwa setiap perbuatan membawa akibat. Karma bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perkataan, pikiran, dan kehendak yang mendasarinya.
Karma Phala tidak mengenal jabatan, warna partai, ataupun besarnya kekuasaan. Seorang pemimpin, anggota partai, pendukung politik, bahkan warga biasa, sama-sama memikul tanggung jawab moral atas tindakannya.
Namun, Karma Phala tidak patut dipakai untuk menyatakan bahwa kesulitan yang dialami seseorang pasti merupakan hukuman atas kesalahannya. Manusia tidak memiliki kewenangan untuk memastikan hubungan antara penderitaan seseorang dan buah karmanya. Yang dapat kita lakukan adalah menguji tindakan kita sendiri terhadap prinsip dharma.
Sebuah ajaran yang dikaitkan dengan Maharsi Vyasa menyatakan:
Ashtadasha puraneshu vyasasya vacanadvayam,
Paropakarah punyaya, papaya parapidanam.
Artinya, dalam delapan belas Purana, ajaran Vyasa dapat diringkas menjadi dua: berbuat baik kepada orang lain mendatangkan kebajikan, sedangkan menyakiti orang lain merupakan perbuatan tercela.
Pesan ini sederhana, tetapi sangat mendasar. Politik semestinya menjadi sarana paropakara, menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Kekuasaan seharusnya dipakai untuk memperbaiki kehidupan bersama, bukan menjadi alat untuk merendahkan martabat orang lain.
Kritik yang disampaikan berdasarkan bukti dapat menjadi bentuk kebajikan karena membantu menegakkan kebenaran. Sebaliknya, menyebarkan tuduhan yang belum terbukti, memanipulasi informasi, atau mempermalukan seseorang demi keuntungan politik dapat menjadi bentuk parapidanam, tindakan yang menimbulkan penderitaan.
Dharma di Atas Kepentingan
Perbedaan pilihan politik bukanlah dosa. Meninggalkan partai juga tidak otomatis berarti mengkhianati prinsip. Demikian pula, mengkritik bekas kawan tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan tercela.
Ukuran moralnya terletak pada alasan, cara, dan tujuan tindakan tersebut. Apakah keputusan diambil demi kepentingan masyarakat? Apakah kritik disampaikan secara jujur? Apakah orang yang pernah berjasa tetap diperlakukan secara bermartabat, sekalipun jalan politik telah berbeda?
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal pentingnya membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi, rasa terima kasih tidak boleh berubah menjadi kewajiban membenarkan kesalahan. Kesetiaan kepada sahabat pun tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada kebenaran.
Demikian juga, perpisahan tidak boleh menjadi alasan untuk memelihara permusuhan tanpa batas.
Bangsa ini membutuhkan politik yang memungkinkan orang berbeda pendapat tanpa saling menghancurkan kehormatan. Kita memerlukan pemimpin yang dapat bekerja sama dengan bekas lawan tanpa mengabaikan prinsip, dan dapat mengkritik bekas kawan tanpa kehilangan keadaban.
Pada akhirnya, jabatan akan berakhir, koalisi dapat berganti, dan kemenangan politik akan menjadi bagian dari sejarah. Yang tertinggal adalah jejak perbuatan.
Itulah renungan Karma Phala dalam kehidupan politik: bukan menunggu siapa yang akan menerima hukuman, melainkan memastikan bahwa tindakan kita hari ini tidak menanam penderitaan bagi orang lain.
Politik boleh berubah arah. Dharma seharusnya tetap menjadi penuntunnya. [T]




























