ADA kejanggalan ketika mendapatkan bensin harus dirayakan sebagai sebuah kemenangan. Warga rela mengantre berjam-jam, menanti hingga dini hari, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga hanya untuk memperoleh beberapa liter bahan bakar. Setelah tangki terisi, mereka pulang dengan perasaan lega, seolah baru memenangkan sebuah pertandingan yang melelahkan.
Padahal, kemenangan macam apa yang sebenarnya sedang dirayakan?
Pemandangan itulah yang mewarnai Bali sepanjang sepekan terakhir. Hingga Kamis, 15 Oktober 2026, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dua hari sebelumnya, antrean di Denpasar, Badung, hingga Gianyar dilaporkan memanjang antara 700meter hingga lebih dari satu kilometer. Kawasan wisata seperti Kuta dan Seminyak pun tidak luput dari persoalan serupa.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas, kelangkaan BBM bukan sekadar ketidaknyamanan. Ia dapat berarti hilangnya pendapatan, tertundanya pekerjaan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Namun, di tengah kesulitan tersebut, masyarakat justru diminta untuk tidak panik. Seolah-olah persoalan utamanya terletak pada perilaku warga yang berbondong-bondong membeli bensin, bukan pada sistem distribusi yang gagal memenuhi kebutuhan mereka secara wajar.
Terlalu Mudah Menyalahkan Kepanikan
Istilah panic buying hampir selalu muncul setiap kali terjadi kelangkaan barang kebutuhan masyarakat. Dalihnya, warga panik, membeli secara berlebihan, lalu menyebabkan persediaan semakin cepat habis.
Dalam kasus di Bali, kemungkinan itu tidak dapat diabaikan. Ketika pasokan tidak menentu, sebagian orang memilih mengisi seluruh kendaraan yang dimiliki meskipun belum mendesak. Perilaku demikian tentu memperburuk antrean dan menambah tekanan terhadap stok di SPBU.
Namun, tidak semua orang yang mengantre sedang melakukan pembelian berlebihan. Banyak yang datang karena tangki kendaraannya memang kosong. Mereka bukan sedang menimbun bensin, melainkan berusaha memastikan esok hari masih bisa bekerja.
Bali memiliki karakter ekonomi yang sangat bergantung pada pergerakan manusia. Pengemudi ojek online, sopir, pekerja hotel, pedagang, kurir, hingga pekerja sektor pariwisata tidak dapat begitu saja menghentikan aktivitasnya. Bagi mereka, kendaraan merupakan bagian dari alat mencari nafkah.
Karena itu, menyebut antrean panjang semata-mata sebagai akibat kepanikan masyarakat merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Penjelasan tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan distribusi kepada perilaku konsumen.
Lagi pula, kepanikan tidak selalu lahir dari sikap irasional. Ia dapat muncul karena masyarakat kehilangan kepastian. Ketika seseorang berulang kali mendatangi SPBU dan mendapati bensin habis, kekhawatirannya memiliki dasar yang nyata.
Oleh karena itu, panic buying bisa menjadi penyebab sekaligus akibat dari krisis. Ia memperburuk kelangkaan, tetapi juga tumbuh dari ketidakpastian pasokan. Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat tenang tanpa memastikan bahwa alasan untuk panik benar-benar telah diatasi.
Bensin Ada, tetapi Tidak Sampai
Mengutip dari BBC, Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina menyebut kelangkaan BBM dipicu kombinasi gangguan distribusi dan lonjakan permintaan. Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan stok di depo utama masih tersedia, tetapi penyalurannya menuju SPBU terhambat. Kemacetan lalu lintas disebut memperlambat distribusi, sementara Pertamina mengakui adanya keterlambatan bongkar muat kapal tanker.
“Sebenarnya tidak perlu panik karena dipastikan pasokan itu tersedia dan cukup,” kata Koster, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (13/10).
Di sinilah letak persoalannya. Ketersediaan di tempat penyimpanan tidak otomatis berarti ketersediaan bagi konsumen. Ukuran keberhasilan pengelolaan BBM bukan hanya berapa banyak bahan bakar yang tersimpan, melainkan seberapa andal pasokan tersebut sampai kepada masyarakat.
Dikutip dari Kompas, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menyampaikan bahwa pihaknya mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Total tambahan pasokan dijadwalkan mencapai 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.
Tambahan pasokan tersebut tentu diharapkan memperbaiki keadaan. Namun, krisis ini semestinya tidak berakhir hanya dengan datangnya kapal tanker dan terurainya antrean.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. Mengapa gangguan distribusi dapat berlangsung hingga mengacaukan aktivitas masyarakat? Seberapa memadai stok yang disiapkan? Bagaimana antisipasi terhadap keterlambatan pengiriman, dan mengapa hambatan tersebut tidak dapat ditangani sebelum antrean meluas?
Pertanyaan ini menjadi penting karena Bali bukan wilayah yang baru mengenal kepadatan lalu lintas atau tingginya konsumsi BBM. Pariwisata, transportasi, dan mobilitas pekerja telah lama menjadi bagian dari kehidupan ekonomi pulau ini. Kebutuhan bahan bakarnya semestinya dapat dipetakan, begitu pula risiko yang mengancam kelancaran distribusinya.
Apalagi kelangkaan serupa sebelumnya dilaporkan terjadi di Sumatra pada Juli dan Makassar pada September 2026. Rangkaian gangguan di sejumlah wilayah tersebut patut menjadi alasan untuk mengevaluasi ketahanan distribusi BBM secara lebih luas.
Jika persoalan terus berulang, pemerintah dan pengelola tidak cukup memperlakukannya sebagai gangguan teknis yang selesai begitu pasokan kembali normal.
Solusi yang Tidak Menyentuh Akar Persoalan
Dalam situasi kelangkaan, kebijakan bekerja atau belajar dari rumah barangkali dianggap sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi BBM. Secara teoritis, berkurangnya kendaraan di jalan dapat membantu menekan permintaan sekaligus memperlancar distribusi.
Namun, kebijakan semacam itu memiliki keterbatasan, terutama di Bali.
Tidak semua pekerjaan dapat dipindahkan ke ruang digital. Pekerja pariwisata, pengemudi, pedagang, kurir, dan berbagai pekerja sektor jasa tetap harus hadir secara fisik. Mereka tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah tanpa kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya.
Mengalihkan sementara aktivitas aparatur sipil negara (ASN), siswa, dan mahasiswa mungkin dapat mengurangi mobilitas. Akan tetapi, langkah tersebut hanya menyentuh sebagian kebutuhan. Masyarakat tetap membutuhkan BBM untuk bekerja, menjalankan urusan keluarga, serta memenuhi kewajiban sosial, adat, dan keagamaan. Pengurangan mobilitas dapat menjadi langkah darurat, tetapi bukan pengganti pembenahan distribusi.
Di sisi lain, kelangkaan juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan. Penjualan bensin eceran dengan harga jauh lebih tinggi, berpotensi memperburuk keadaan.
Karena itu, warga sebaiknya tidak ikut menyuburkan praktik percaloan dengan membeli bensin berharga tidak wajar. Namun, pengawasan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat semata. Pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan bahwa distribusi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari krisis.
Yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan agar masyarakat berhemat atau tidak panik, melainkan langkah yang memastikan pasokan tersedia dan dapat diakses secara adil.
Menertawakan Kekalahan
Di luar persoalan distribusi, ada gejala sosial yang tidak kalah menarik sekaligus memprihatinkan, yaitu cara masyarakat merespons krisis.
Antrean panjang menjadi bahan candaan. Ada yang mendirikan tenda untuk berkemah di sekitar SPBU. Ada pula yang merayakan keberhasilan mendapatkan bensin sebagai sebuah pencapaian, lalu membagikannya melalui media sosial.
Humor memang sering menjadi cara masyarakat menghadapi kesulitan. Dalam situasi yang melelahkan, lelucon dapat membantu meredakan ketegangan. Bahkan, sindiran kerap menjadi medium kritik yang lebih mudah diterima daripada kemarahan secara terbuka.
Namun, humor juga memiliki sisi lain. Ia dapat membuat persoalan yang serius terasa biasa, terutama ketika masyarakat berhenti mempertanyakan penyebab kesulitannya.
Sebagian warga justru menyalahkan diri sendiri karena tidak mengantre lebih awal atau tidak mengisi tangki ketika bensin masih tersedia. Mereka menyesali kurangnya persiapan, seolah persoalannya semata-mata terletak pada ketidakmampuan mengantisipasi kelangkaan.
Di titik itulah terjadi pergeseran yang mengkhawatirkan. Masalah yang seharusnya menuntut pertanggungjawaban pemerintah berubah menjadi penyesalan pribadi. Masyarakat tidak lagi bertanya mengapa distribusi terganggu, melainkan mengapa dirinya tidak lebih cepat mendapatkan bensin daripada orang lain.
Dalam istilah masyarakat Bali, dikenal ungkapan “sing ngerambang bangken dongkang”, yang secara harfiah berarti tidak memedulikan bangkai kodok. Ungkapan ini dapat menggambarkan sikap masa bodoh terhadap persoalan yang sebenarnya terlihat jelas.
Ada pula ungkapan lain seperti “taluh goreng ade hasil” atau “presiden nu hidup nyen kel ganti?”. Ungkapan-ungkapan semacam ini mencerminkan bagaimana kekecewaan terhadap keadaan sosial dan politik dapat menjelma menjadi kelakar yang getir.
Humor dapat menjadi bentuk perlawanan. Namun, jika sindiran hanya berakhir sebagai hiburan dan tidak mendorong tuntutan perubahan, ia berisiko menjadi pelarian dari ketidakberdayaan. Yang patut dikhawatirkan bukanlah masyarakat yang menertawakan krisis, melainkan masyarakat yang akhirnya menganggap krisis sebagai kewajaran.
Ketika seseorang merasa menang karena berhasil membeli bensin setelah berjam-jam mengantre, sesungguhnya ada sesuatu yang telah terbalik. Kebutuhan yang semestinya mudah diperoleh berubah menjadi hadiah bagi mereka yang paling sabar, paling cepat, atau paling beruntung. Padahal, warga tidak seharusnya berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang mestinya tersedia melalui pelayanan yang andal.
Kesabaran Menjadi Alibi
Pemerintah tentu berkepentingan menjaga situasi tetap kondusif. Imbauan agar masyarakat tidak panik dan tidak membeli BBM secara berlebihan diperlukan untuk mencegah keadaan semakin buruk. Namun, ketenangan publik tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan.
Koster sebelumnya memperkirakan pasokan dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari. Pernyataan seperti ini memberi harapan, tetapi sekaligus menuntut kejelasan mengenai langkah pemulihan dan hasil yang benar-benar dicapai.
Masyarakat berhak mengetahui penyebab hambatan distribusi, kondisi pasokan, jadwal penyaluran, dan langkah antisipasi agar gangguan tidak kembali terjadi. Transparansi menjadi penting karena krisis BBM bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga soal kepercayaan.
Beban krisis pun tidak ditanggung secara merata. Mereka yang memiliki penghasilan tetap mungkin masih bisa menunda sebagian aktivitas. Namun, bagi pekerja harian, beberapa jam mengantre dapat berarti hilangnya pendapatan. Petugas SPBU juga harus menghadapi tekanan pekerjaan dan kelelahan akibat lonjakan antrean.
Karena itu, meminta masyarakat bersabar tanpa menghadirkan penyelesaian yang terukur hanya akan memperbesar beban yang harus mereka tanggung.
Kesabaran warga memang diperlukan dalam keadaan darurat. Tetapi kesabaran tidak boleh menjadi alibi bagi buruknya pelayanan. Solidaritas masyarakat juga tidak seharusnya menggantikan kewajiban pemerintah untuk memastikan distribusi berjalan sebagaimana mestinya.
Krisis seperti ini semestinya menjadi momentum mengevaluasi perencanaan pasokan, kapasitas penyimpanan, kesiapan transportasi distribusi, dan koordinasi antarlembaga. Terlebih bagi Bali, yang kehidupan ekonomi dan pariwisatanya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas.
Jangan Merayakan Kekalahan
Pada akhirnya, krisis BBM di Bali mungkin akan berakhir ketika pasokan kembali lancar. Antrean menghilang, kendaraan kembali bergerak, dan masyarakat melanjutkan aktivitas sehari-hari. Namun, pulihnya distribusi tidak seharusnya sekaligus mengakhiri pertanyaan tentang penyebab krisis.
Justru ketika keadaan kembali normal, pemerintah dan Pertamina perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bagian mana dari sistem yang gagal bekerja, dan perbaikan apa yang dilakukan agar masyarakat tidak kembali menghadapi pengalaman serupa.
Masyarakat pun perlu menjaga daya kritisnya. Tidak menimbun bensin, menggunakan BBM secara bijak, dan tidak ikut menyuburkan percaloan merupakan bentuk tanggung jawab warga. Namun, tanggung jawab tersebut harus berjalan beriringan dengan keberanian menuntut pelayanan yang layak. Sebab, ada perbedaan besar antara bersabar menghadapi kesulitan dan menerima kesulitan sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan.
Barangkali pemandangan paling menyedihkan dari krisis ini bukanlah seseorang yang pulang dengan tangki kendaraan kosong. Melainkan seseorang yang berhasil mengisi bensin setelah mengantre berjam-jam, kemudian merasa begitu beruntung hingga lupa mempertanyakan mengapa ia harus mengalami semua itu.
Ia merasa telah menang karena berhasil mendapatkan bensin. Padahal, waktu, tenaga, dan kesempatan bekerja yang hilang tidak akan kembali hanya karena tangkinya kini terisi. Ketika mendapatkan kebutuhan sehari-hari harus dirayakan sebagai kemenangan, barangkali yang sebenarnya kita rayakan adalah kekalahan.[T]
