Ilustrasi diolah dari karya Dek Omo

 

DALAM negara demokrasi modern, kekuasaan tertinggi ada di tangan  rakyat. Rakyat menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Oleh  karena itu sewajarnya  rakyat tak usah mengeluh karena buruknya  administrasi pemerintahan, karena buruknya administrasi pemerintah mencerminkan keburukan karakter dari pada warga negara.

Keburukan karakter itu tercermin dari ketidakjujuran warga masyarakat dalam melaporkan pajak, menaati hukum, dan ketidakbecusan memilih wakil sebagai pengawas dan pemimpin sebagai  pelaksana jalannya  pemerintahan. Masyarakat yang tidak jujur sewajarnya melahirkan administrasi pemerintahan yang korup. Sebaliknya masyarakat yang baik pasti memiliki pelakasana pemerintahan yang baik pula.

Seperti sebuah perandaian, orang yang tinggal di lingkungan tempat penampungan sampah, tidak akan terganggu oleh bau sampah, karena hal  itu sudah menjadi hal yang mereka alami sehari-hari. Namun bagi orang yang baru datang ke tempat itu, dipastikan ia akan segera menuntup hidungnya karena bau sampah yang tak sedap.

Pada zaman China, India, atau Majapahit kuno, mereka memiliki akademi calon pemimpin. Sebelum mereka mengambil tanggung jawab  kemasyarakatan, ia harus lulus dan mendapat pendidikan dalam akademi  ini. Calon-calon pemimpin yang pada umumnya pangeran dan para bangsawan maupun masyarakat biasa yang dipandang berbakat, dilatih  ilmu politik, ekonomi,  meliter, etika dan moralitas.

Dalam zaman  Indonesia modern, cara ini diadopsi menjadi pendidikan modern, seperti IPDN, taruna nusantara atau sejenisnya, untuk dicetak menjadi pemimpin  masyarakat. Pada awalnya sekolah-sekolah ini berjalan baik, dan cukup  dihormati. Namun belakangan tampaknya lembaga ini mulai mendapat “pertanyaan-pertanyaan”.

Di Bali para pemimpin adat yang lahir dari rahim banjar tergolong mumpuni, dimana karakter dan mental seorang calon pemimpin itu diuji dan digodok dalam dinamika masyarakat adat melalui pesamuan, rapat, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan tradisi adat. Dalam forum banjar akan terlihat mana seorang yang memiliki kecakapan dan kemampuan sebagai pemimpin dan mana yang tidak memenuhi standar.

Yang  menjadi acuan pokok dari proses seleksi itu adalah skill yang benar-benar menjadi kebutuhan banjar tersebut, bukan kekayaan ataupun gelar akademik.  Segala tindak tanduk pemimpin banjar di awasi langsung oleh warga banjar tersebut. Sedikit saja ada penyelewengan, hal itu akan langsung menjadi obrolan warga banjar. Dalam forum ini korupsi berarti kematian. sanksi yang didapat meskipun bukan sangsi fisik, namun sungguh lebih berat berupa sanksi moral.

Namun sungguh malang, dalam masyarakat demokrasi dewasa ini, pemimpin tidak lahir dari proses pendidikan sebagai calon pemimpin yang  memadai. Akibatnya kualitas mereka sungguh jauh dari nilai ideal, bahkan sudah sangat merosot sekali.

Korupsi sebagai penyakit masyarakat modern, bersifat efidemic, dan mengglobal. Penanganannya tidak bisa bersifat parsial. Jika ditelisik korupsi memiliki dua aspek yakni moral dan material. Moral menyangkut agama dan etika. Sedangkan material berhubungan dengan sistem tatanan kemasyarakatan.

Dalam masyarakat yang penuh dengan hal-hal melanggar moral seperti pelacuran, perjudian, narkoba, obat terlarang, atau terbukanya tempat minum minuman keras, dipastikan sifat korupsi ada didalamnya. Perjudian, minuman keras, obat terlarang, dan pelacuran adalah akar dari munculnya segala perbuatan jahat dan kriminalitas lainya.

Secara moral dan agama sikap korupsi  berarti sebuah kebodohan, karena sudah begitu gamblang dalam banyak kitab suci dikatakan bahwa perbuatan korupsi akan membawa seseorang jatuh dalam siksa neraka. Secara kasat mata pun korupsi, yang berawal dari hasrat membahagiakan anak istri, atau sekedar mendapatkan pengakuan dan prestise duniawi, harus dibayar mahal dengan hancurnya “masa depan” sang jiwa.Ditegaskan jiwa seorang koruptor akan mendapat siksaan yang tak  terperi di akhirat nanti.

Nasehat bijak kehidupan menjelaskan bahwa dalam hidup ini, untuk membahagiakan anak istri, keluarga, atau mencari penghidupan, jangan sampai kita membahayakan “kehidupan” kita sendiri.

Kisah Rsi Walmiki

Ada sebuah cerita yang indah mengenai hal ini; Diceritakan bahwa penulis kitab Ramayana Rsi Walmiki dulunya bernama Ratnakara. Dalam menghidupi anak  istrinya ia bekerja sebagai seorang begal dan perampok. Siang malam ia tak kenal lalah dan takut bekerja keluar masuk hutan, demi agar bisa membawa sesuatupulang, yang diharapkan dapat membahagiakan anak istrinya.

Suatu hari, setelah beberapa hari berada di hutan, dan tanpa  hasil, ia bertemu dengan seorang brahmana. Karena hasrat untuk memberi sesuatu kepada keluarganya besar, ditambah kelelahan tanpa hasil, ia memutuskan merampok dan membegal brahmana itu.

Setelah berada di hadapan brahman itu, diluar dugaan brahmana itu tak terkejut sama sekali dengan ancaman dan rupa ratnakara yang menyeramkan, sebaliknya brahmana itu berkata lembut kepadanya: ” wahai ratanakara, engkau melakukan kerja tercela ini untuk anak istrimu, coba kau tanya mereka apakah mereka akan mau menemanimu dipenjara jika engkau ditangkap aparat kerajaan?

Apakah mereka mau ikut denganmu ke neraka, jika engkau mati nanti? Pergilah kepada anak istrimu, dan tanyakan hal ini pada mereka”

Ratnakara termenung mendengar hal ini, hatinya terasa tertampar. Bergegas ia pulang dan meninggalkan brahmana itu. Sesampainya di rumah, ditanyakanya hal itu pada anak istrinya. Jawaban istrinya di luar dugaannya. “Enak aja aku kau suruh ikut dipenjara atau ke neraka bersamamu, mencari nafkah itu kan urusanmu, jangan bawa-bawa aku. Aku tak mau tahu kau mendapatkan uang dengan cara apa, itu urusanmu.”

Hati Ratnakara hancur. Ia telah berkorban bekerja siang dan malam untuk mereka. Namun apa lacur, cintanya tak berbalas sesuai apa yang  ia bayangankan. Ia berjalan gontai dan kembali menemui brahmana itu.

Diceritakan jawaban anak istrinya. Ia merasa putus asa. Lalu kepada brahmana, yang tiada lain adalah Rsi Narada, ia memohon petunjuk dan berguru. Rsi Narada menganjurkan Ratnakara meninggalkan pekerjaan sebagai perampok dan mulai menekuni keinsafan diri. Lalu Ratnakara rajin berlatih yoga dan bertapa hingga tubuhnya diserubungi semut.

Mulai saat itulah ia dikenal sebagai Rsi Walmiki, dan mendapat visi ilahi mengenai cerita Ramayana. Walmiki sendiri berarti semut.

Semoga cerita ini terngiang di telinga para koruptor atau calon koruptor yang hendak menyalurkan hasrat mereka untuk korupsi, dan berpikir beribu kali untuk melakukanya.

Kisah Bung Hatta

Lantas korupsi dilihat dari aspek material, tak lepas dari berkembangnya sistem ekonomi libral kapitalis, yang melahirkan sikap hedonisme dan konsumerisme. Bung Hatta mengatakan bahwa korupsi bermula dari sikap hidup mewah para istri pejabat. Awalnya nyonya-nyonya pengusaha swasta mengajak ibu-ibu pejabat untuk ikut pesta-pesta dansa. Dilihatnya para nyonya swasta hidup penuh kemewahan, lantas mereka menyuruh suami-suami mereka untuk mengumpulkan kekayaan, walau itu lewat cara korupsi.

Bung Hatta sendiri adalah tokoh bangsa yang menjadi ikon hidup pejabat yang sederhana. Ia dikenal tak berhidup mewah dan menolak sikap korupsi. Dalam sebuah cerita ia membeli rumah dari hasil menulis buku, yang ia tabung sekian lama.

Ada juga cerita lain bagaimana Bung Hatta sangat ingin memiliki sebuah sepatu idamannya. Namun sayang sampai akhir hayatnya uangnya tak penah cukup, dan sepatu idamanya tak pernah terbeli. Hanya sebuah potongan Koran bergambar sepatu idamannya tersimpan diantara buku-bukunya. Bung Hatta memegang pedoman hidup “simple life high thinking”, hidup sederhana namun berpikir mulia.

Itu Dulu, Kini Beda

Tapi itu dulu. Zaman telah berubah dan tak mungkin kita menyuruh pegawai negara sekarang mengikuti langkah Bung Hatta itu. Tak diragukan apa yang dilakukan dan bagaimana teguhnya Bung Hatta memegang prinsip, tak akan mungkin bisa dilakukan orang, baik sekarang maupun dimasa depan. Atau setidaknya perbuatanya sulit untuk dilampaui. Ia telah berhasil meletakkan standar moral yang begitu tinggi.

Di tengah budaya hedonis dan kunsumtif kapitalis, dipastikan kecendrungan melakukan perbuatan korupsi sangat besar. Mengharapkan korupsi ditengah budaya hedonis dan konsumtif kapitalis adalah ibarat pekerjaan menangkap angin.

Politik liberal telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lihai menggunakan uang negara untuk menyuap pemilih-pemilihnya. Pajak-pajak yang semestinya dikumpulkan untuk kemakmuran rakyat, malah digunakan untuk membiayai kenyamanan hidup administrator negara, melalui gaji tinggi dan tunjangan-tunjangan lainya. Ini sungguh sangat mengerikan..

Hanya ada dua pilihan, mengurangi sikap hedonis dan budaya konsumtif, dan membawa kembali masyarakat seperti era sebelum ekonomi liberal kapitalis, atau menggunakan cara menangkal kecendrungan korupsi akibat sebab material. Artinya pejabat dan penyelenggara negara digaji layaknya professional, digaji besar, ditarget, dan diawasi kerjanya. Ruang geraknya dibatasi.

Jika tidak memenuhi harapan dapat diturunkan kapanpun. Prosudur penurunan dan pengangkatanya dipermudah. Tentunya semua dari kita tak ingin memilih option pertama, disamping hasilnya belum tentu lebih baik, juga tak mungkin gerak sejarah dibawa mundur.

Kini yang terpenting, hal yang di depan mata, yakni pilkada serentak. Masyarakat harus dididik untuk memilih pemimpin yang bersih, dan memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Orang-orang yang bersih didorong untuk terlibat aktif dalam politik. Selanjutnya reformasi sistem kepartaian, yang mana sekarang dirasa sangat tertutup dan  dominan. Desentralisasi partai yang memungkinkan munculnya tokoh lokal  yang bersih.

Terakhir, menyitir kata Bung Hatta, kurang cerdas dapat  diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Janganlah pilih  pemimpin yang sudah jelas-jelas menjadi terdakwa kasus korupsi, karena  itu sungguh-sungguh kedunguan yang akut.

Ketimbang dipilih, baiknya koruptor itu dibuang pada tempatnya, karena ia adalah sampah… ! (T)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY