foto diolah dari google

 

SEMAKIN banyak warga yang ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan penghinaan terhadap presiden. Suara mendukung tindakan pemerintah dan yang mengkritisi juga bersahut-sahutan.

Mereka yang mendukung penindakan hukum terhadap tersangka penghina presiden menganggap bahwa presiden adalah simbol negara yang wajib dihormati. Sementara yang menentang, mengatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia sehingga penindakan hukum penghina presiden dianggap bentuk otoritarianisme rezim Jokowi.

Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2006, pasal yang mengatur tindakan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digugurkan setelah adanya judicial review yang diajukan Eggi Sudjana. Ada 3 pasal yakni pasal 134, 136 dan 137 KUHP yang dinyatakan tidak lagi berlaku dengan argumentasi bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Berdasarkan keputusan MK ini, seharusnya tidak ada lagi warga negara yang bisa dijerat hukum dengan tuduhan menghina presiden dan wakil presiden.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam KUHP masih ada pasal yang bisa menjerat pelaku penghinaan yakni pasal 310. Pasal yang sering disebut pasal karet ini sudah pernah di judicial review, tetapi ditolak MK. Pasal penghinaan di KUHP ini diperkuat lagi dengan ketentuan dalam pasal 27 (ayat 3) UU No. 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Pasal ini khusus mengatur mengenai tindakan penghinaan melalui medium internet. Ancaman hukuman dalam pasal 27 (ayat 3) ini adalah penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp 750 juta.

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah setelah perubahan menjadi UU No 19 tahun 2017, pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan ini adalah delik aduan, yang secara sederhana diartikan bahwa jika tidak ada yang mengadu (karena merasa terhina), maka tidak akan ada tindak pidana (kejahatan). Selain pasal 27 ada juga pasal 28 ayat 2, yang mengatur larangan penyebaran informasi yang berbau SARA dan kebencian (hate Speech)

Pihak kepolisian dalam sejumlah penindakan terhadap pelaku penghinaan presiden melalui internet menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Jika menggunakan pasal 27 ayat 3 tersebut, pelaku dijerat bukan karena menghina presiden, melainkan karena menghina Jokowi sebagai pribadi.

Yang perlu diperjelas di sini adalah apakah tindakan polisi tersebut telah melalui aduan dari Jokowi, ataukah memang Polri dianggap juga sebagai representasi dari negara di mana Jokowi adalah presiden sebagai simbol negara dan dengan demikian tidak memerlukan aduan? Sementara jika menggunakan pasal 28 ayat 2, kepolisian tidak memerlukan aduan, namun sangkaannya bukanlah penghinaan melainkan ujaran kebencian.

Terlepas dari perspektif hukum untuk menentukan apakah penghinaan presiden adalah kejahatan atau bukan, apa yang dilakukan orang-orang dengan menggunakan media sosial menghina Jokowi adalah kejahatan dari segi kemanusiaan.

Menggunakan kata-kata yang sangat kasar terhadap seseorang apalagi menyamakannya dengan binatang menunjukkan pelakunyalah yang justru bertindak mirip binatang. Sebagai manusia yang dibekali pikiran dan nurani, penghinaan dengan cara sangat kasar adalah pertanda matinya pikiran dan nurani yang menunjukkan bahwa mereka adalah manusia tak beradab. (T)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY