Ilustrasi diolah dari berbagai sumber di google

AKHIRNYA DPD PDI-P Bali mengumumkan secara resmi bahwa Dewa Nyoman Sukrawan dipecat dari PDI-P. Ini bukan berita mengejutkan sesungguhnya. Karena jika berpatokan pada tabiat partai itu pada pilkada-pilkada sebelumnya, hampir semua orang, mungkin termasuk Dewa Sukrawan sendiri, sudah menduga bahwa pemecatan itu pasti terjadi.

Sukrawan dipecat tentu saja karena keberanian dia mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Buleleng 2017 dari jalur perseorangan. Padahal jago resmi PDI-P adalah pasangan Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra (PASS). Kukuhnya Sukrawan mencalonkan diri berpasangan dengan Dharma Wijaya dianggap sebagai pembangkangan terjadap partai, karena Sukrawan harusnya mengamankan kemenangan PASS, tapi malah mencalonkan diri.

“Dengan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Buleleng dari jalur perseorangan adalah pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan Partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” ujar Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster, dalam jumpa pers di Kantor DPD PDIP Bali, Senin 12 Desember 2016 sebagaimana dikutip balipost.com.

Dipecatkan Sukrawan memperpanjang barisan kader banteng yang menjadi korban Pilkada di Bali. Sejak sekitar tahun 2010, hampir pada setiap musim Pilkada, ada saja kader PDI-P yang dipecat. Rata-rata mereka dipecat karena dianggap tak mengikuti pasangan calon kepala daerah yang direkomendasikan partai.

Heboh Sukaja di Pilkada Tabanan 2010    

Kehebohan politik internal PDI-P terjadi pada Pilkada Tabanan, Mei 2010. Saat itu, Wayan Sukaja yang dikenal sebagai kader militan dipecat dari PDI-P. Kisah pemecatan ini bisa dibilang sangat dramatis, bahkan bersambung seperti sinetron, karena Sukaja melakukan gerakan perlawanan.

Sukaja dipecat karena dianggap membelot ke Golkar sebagai calon bupati di Pilkada Tabanan yang diusung Partai Golkar. Padahal, PDI-P punya calon resmi, yakni pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti-Komang Gede Sanjaya. Pemecatan itu menyebabkan Sukaja menuai simpati dari sebagian kader PDI-P dan warga Tabanan, bahkan di luar Tabanan. Simpatisannya menilai Sukaja dizolimi oleh partainya sendiri.

Heboh politik internal PDI-P di Pilkada Tabanan 2010 itu dianggap oleh banyak kalangan sebagai blunder politik yang dilakukan PDI-P. Saat itu DPP PDI-P menganulir rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk pasangan Wayan Sukaja-Eka Wiryastuti dan menggantinya dengan rekomendasi jilid kedua atas nama Eka Wiryastuti-Sanjaya. Kenyataan itulah yang membuat Sukaja tak terima, lalu membelot dan mencalonkan diri sebagai calon bupati dari Partai Golkar.

Heboh politik Pilkada Tabanan 2010 tak berakhir meski Pilkada sudah final dengan kemenangan pasangan Eka Wiryastuti-Sanjaya. Sukaja yang kalah melakukan perlawanan secara politik maupun secara hukum. Selain menggugat hasil Pilkada, ia menolak di-PAW dari keanggotaan DPRD Tabanan dan sempat mem-PTUN-kan SK Mendagri terkait PAW itu. Tapi tragisnya, perlawanan Sukaja rontok satu per satu dan justru ia sendiri masuk penjara karena kasus korupsi.

Lebih tragis lagi, pembelotan dan perlawanan Sukaja merambat ke kader-kader lain. Sejumlah kader PDI-P yang dianggap mendukung Sukaja juga dipecat. Salah satunya adalah kader militan dari Tabanan barat, Made Sudana, yang dikenal sebagai soulmate dari Sukaja di PDI-P.

Korban di Pilkada Serentak 2015

Pilkada serentak tahap pertama 2015 kembali jadi ujian bagi PDI-P.  Saat itu, PDI-P juga mengeluarkan sejumlah surat pemecatan terhadap kader-kader terbaiknya.

Di Pilkada Karangasem, PDI-P memecat IGA Mas Sumatri karena menjadi calon bupati melalui NasDem, Hanura, dan PKPI. Padahal pada Pilkada di Bumi Lahar itu PDI-P merekomendasikan pasangan Wayan Sudirta-Made Sumiati.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Made Arjaya di Pilwali Denpasar dan Wayan Sarjana di Pilkada Tabanan. Arjaya dipecat karena menjadi calon yang diusung partai di luar PDI-P dalam Pilwali Denpasar.

Pada Pilwali Denpasar itu PDI-P mengusung IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Gusti Ngurah Jayanegara. Sedangkan Made Arjaya yang berpasangan dengan AA Ayu Rai Sunasri diusung Demokrat dan PKS. Pasangan lain saat itu adalah Ketut Resmiasa-IB Batu Agung Antara yang diusung Gerindra dan Hanura.

Wayan Sarjana dipecat juga karena pada Pilkada Tabanan ikut menjadi calon bupati melawan calon incumbent dari PDI-P, Eka Wiryastuti-Sanjaya. Sarjana saat itu berpasangan dengan IB Astawa Merta yang diusung sejumlah partai lain di luar PDI-P.

Dari tiga kader yang dipecat itu, dua kader, Arjaya dan Sarjana, kalah dari pasangan calon PDI-P. Hanya Mas Sumantri yang berhasil mengalahkan calon bupati dari partai yang memecatnya.

Persaingan Internal

Sebagai partai besar yang sudah beberapa kali melewati sejarah kelam politik negeri dan mengalami berbagai cobaan dan rintangan di negeri ini, wajarlah PDI-P punya banyak kader matang – kader yang benar-benar matang atau setengah matang atau pura-pura matang. Makin matang diri dalam politik (termasuk matang secara ekonomi), makin besarlah ambisi politiknya. Maka persaingan di internal partai tak bisa dielakkan.

Apalagi, setelah Orde Baru tumbang dan reformasi dimulai diiringi berubahnya nama PDI menjadi PDI-P, banyak orang berbondong-bondong masuk ke partai lama dengan nama baru itu. PDI-P pun menang besar dalam Pemilu pertama di zaman reformasi.

Pada saat awal-awal kiprah PDI-P di zaman reformasi, terutama di Bali, suasana di tubuh partai tampak aman-aman saja. Euforia kemenangan membuat mereka saling menerima, saling memaklumi, saling berbagi, dan tak banyak protes. Nama-nama calon bupati yang muncul saat itu tak mendatangkan protes keras, apalagi sampai membelot.

Nama-nama seperti Adi Wiryatama di Tabanan, Nengah Arnawa di Bangli, Puspayoga di Denpasar, naik dengan dukungan yang bisa dibilang kompak. Hanya di Buleleng, naiknya nama Sudarmaja Duniaji mendapat pertentangan yang cukup keras hingga berbuntut pada pembelotan kader partai saat pemilihan di DPRD Buleleng.

Setelah partai berjalan sekitar sepuluh tahun, dan era baru pemilihan langsung sedang ngetrend, baru kemudian muncul persaingan ambisi kader di tubuh partai. Kader yang punya uang, bersaing dengan kader yang punya massa. Kader pintar bersaing dengan kader berpengalaman. Kader “keturunan” bersaing dengan kader “lepasan”.

Ditambah lagi penilaian dari sejumlah kader terhadap sikap DPP PDI-P yang kerap dianggap tak obyektif dalam mengeluarkan rekomendasi calon saat Pilkada, makin membuat konflik antarkader menjalar dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Banyak kader yang dianggap memenuhi syarat dari berbagai indikator untuk menjadi kepala daerah, justru tak mendapatkan rekomendasi. Demikian pula sebaliknya, kader yang dianggap belum layak justru mendapat rekomendasi hanya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Banyak pengamat menilai dengan sikap “gampang mecat” itu PDI-P dianggap sebagai partai otoriter dan tidak menjungjung demokrasi serta perpedaan pendapat. Namun di sisi lain, banyak yang memaklumi bahwa seperti itulah seharusnya partai politik jika tak ingin hancur. Seperti pepatah lama, duri dalam daging harus dibersihkan agar tak membuat daging jadi busuk.

Yang menarik, sebagian besar kader yang dipecat itu sejauh ini dikenal sebagai kader top di wilayahnya masing-masing. Bahkan banyak kader sudah jadi ikon partai. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian, apakah PDI-P akan terus-terusan kehilangan kader top pada setiap Pilkada? Ah, dalam politik, kehilangan dan kedatangan, bukanlah hal penting. Pengurangan dan penambahan kadang bukan soal. Yang penting itu; menang. (T)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY